Jawa Barat Luncurkan Rest Area Km 88 & Masjid At‑Thohir sebagai Laboratorium Wisata Halal: Ambisi Besar atau Sekadar Panggung Politik?

Bandung, 12 Juli 2026 – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menamakan Rest Area Km 88 di Jalan Tol dan Masjid At‑Thohir di Depok sebagai pilot project untuk menguji standar infrastruktur pariwisata yang ramah Muslim secara internasional. Pengumuman ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Erwan Setiawan dalam sebuah konferensi pers di Bandung, sekaligus menandai peluncuran Smiling West Java‑Muslim Friendly Tourism (SWJ‑MFT) Award 2026.

Erwan menegaskan, “Pariwisata hari ini tidak dapat dikelola dengan cara lama; harus didukung data kuat, kebijakan tepat, kolaborasi luas, dan pendekatan inklusif.” Pernyataan ini terdengar logis, namun menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah data dan kebijakan yang dimaksud memang sudah siap, atau hanya retorika untuk menutupi kekurangan struktural?

Provinsi Jawa Barat, dengan 97 % penduduk beragama Islam, memang memiliki potensi pasar Muslim yang signifikan. Namun, potensi itu belum otomatis beralih menjadi daya tarik wisata global. Pemerintah provinsi mengklaim bahwa integrasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) akan memetakan investasi berbasis data yang akurat. Sayangnya, IPKN sendiri masih dalam tahap pengembangan dan belum terbukti dapat menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Iendra Sofyan, menambahkan bahwa proyek di Rest Area Km 88 akan menitikberatkan pada standar sarana ibadah dan kurasi ketat kuliner halal, sementara Masjid At‑Thohir akan dijadikan “destinasi wisata religi utama” melalui digitalisasi layanan. Inisiatif ini tampak ambisius, namun tidak ada rincian konkret mengenai anggaran, timeline, atau mekanisme pengawasan yang transparan.

SWJ‑MFT Award 2026 membuka kompetisi dalam delapan kategori, mulai dari Kabupaten/Kota Pariwisata Ramah Muslim hingga Mall Ramah Muslim. Kompetisi ini, meski terlihat progresif, berisiko menjadi ajang “green‑washing” bila standar penilaian tidak disertai audit independen. Tanpa mekanisme verifikasi eksternal, label “ramah Muslim” dapat dengan mudah diperdagangkan sebagai barang komersial semata.

Pemerintah pusat, melalui Plt Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Reza Pahlevi, memuji langkah Jawa Barat sebagai “barometer” bagi provinsi lain. Namun, pujian tersebut belum diikuti dengan dukungan kebijakan atau pendanaan yang memadai, sehingga menimbulkan keraguan akan keberlanjutan proyek.

Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, berupaya meluruskan stigma bahwa wisata ramah Muslim membatasi kreativitas industri. “Pariwisata ramah Muslim bukan untuk membatasi wisata tetapi memberikan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan,” ujarnya. Pernyataan ini memang penting, namun tidak menjawab tantangan nyata: bagaimana memastikan bahwa standar halal tidak menjadi alat diskriminatif yang menyingkirkan pelaku usaha non‑Muslim?

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat proyek ini sebagai titik balik yang sekaligus menguji ketahanan institusi publik di Jawa Barat. Pertama, keberhasilan pilot project sangat bergantung pada transparansi alokasi dana. Tanpa audit publik, risiko korupsi atau penyalahgunaan anggaran akan meningkat, mengingat besarnya investasi yang diperlukan untuk mengubah infrastruktur tol menjadi zona “halal‑friendly”. Kedua, standar yang diusung harus bersifat universal, bukan sekadar memenuhi persyaratan sertifikasi halal lokal. Jika tidak, Jawa Barat akan berakhir pada label sempit yang hanya menarik segmen pasar terbatas, mengorbankan potensi diversifikasi wisata.

Ketiga, digitalisasi layanan di Masjid At‑Thohir menimbulkan pertanyaan tentang privasi data umat. Apakah data pengunjung akan disimpan, diproses, atau dijual kepada pihak ketiga? Kebijakan perlindungan data belum diatur secara jelas dalam kerangka proyek ini, yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak privasi. Keempat, kompetisi SWJ‑MFT harus melibatkan auditor independen, baik dari lembaga internasional maupun lembaga akreditasi lokal, untuk menghindari konflik kepentingan. Tanpa pengawasan eksternal, label “ramah Muslim” dapat menjadi sekadar gimmick pemasaran.

Terakhir, saya memperkirakan bahwa jika proyek ini berhasil, Jawa Barat dapat menjadi model bagi provinsi lain dalam mengintegrasikan standar keagamaan dengan pariwisata berkelanjutan. Namun, kegagalan akan menambah beban skeptisisme publik terhadap kebijakan pemerintah yang sering kali mengedepankan citra ketimbang substansi. Oleh karena itu, saya menuntut pemerintah untuk merilis dokumen rencana kerja, anggaran terperinci, serta mekanisme audit yang dapat diakses publik. Hanya dengan akuntabilitas penuh, proyek ini dapat melampaui sekadar slogan dan menjadi contoh nyata pengembangan wisata inklusif yang berkelanjutan.