Beauty Class di Kemensos: Simbol Pemberdayaan atau Sekadar Panggung Kosmetik untuk HDI 2026?

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Sosial menggelar "Beauty Class" bersama PT Moga Djaja melalui merek Viva Cosmetics dan Viva Muda pada Rabu, 8 Juli, di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Jakarta. Acara yang diposisikan sebagai persiapan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2026 ini melibatkan 81 pegawai perempuan dari berbagai unit kerja, yang tidak hanya diajarkan teknik merias wajah, tetapi juga diharapkan meningkatkan self‑appreciation serta rasa percaya diri.

Penanggung jawab DWP, Fatma Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa kolaborasi dengan Viva Cosmetics sudah dimulai sejak HDI 2025 dan program sosial di Sekolah Rakyat 21 Surabaya. "Kerja sama dengan Viva Cosmetics sudah terjalin sejak tahun lalu. Untuk menyambut HDI 2026, kami kembali bersiap dan Insya Allah Viva Cosmetics akan kembali memberikan dukungan penuh," ujarnya.

Namun, di balik narasi pemberdayaan, muncul pertanyaan kritis: apakah pelatihan kecantikan ini benar‑benar menembus batas simbolik atau sekadar menambah agenda pencitraan pemerintah dan korporasi? Sejumlah pihak menilai bahwa fokus pada penampilan fisik dapat menyingkirkan isu-isu struktural yang lebih mendesak bagi penyandang disabilitas, seperti aksesibilitas, lapangan kerja, dan layanan kesehatan.

Acara tersebut dipandu oleh makeup artist profesional dari Viva Cosmetics yang mendemonstrasikan teknik riasan "flawless" dan "segarnya". Peserta kemudian dipersilakan mempraktikkan teknik tersebut, diikuti dengan sesi mini‑fashion show di mana lima pemenang dipilih berdasarkan penampilan dan riasan terbaik. Pada penutup, DWP menyerahkan plakat penghargaan kepada Viva Cosmetics sebagai bentuk apresiasi atas kemitraan yang dianggap inklusif.

Direktur PT Moga Djaja, Yusuf Wiharto, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui komunitas Vivamuda, yang mengusung seni, kecantikan, dan pengembangan diri. Ia menambahkan, "Kami ingin memberikan kesempatan serupa kepada teman‑teman disabilitas, anak‑anak Sekolah Rakyat, serta kelompok masyarakat lainnya. Keterampilan merawat dan menghargai diri sendiri ini bisa menjadi bekal berharga bagi mereka."

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya melihat dua sisi dari inisiatif ini. Di satu sisi, program semacam ini dapat menjadi sarana penting untuk meningkatkan rasa percaya diri perempuan di lingkungan birokrasi yang sering kali terkesan kaku. Pengetahuan tentang perawatan diri, bila dipadukan dengan kebijakan yang mendukung kesejahteraan, dapat memperkuat mentalitas kerja dan mengurangi stigma internal yang menahan perempuan.

Di sisi lain, fokus pada "beauty class" berisiko menutupi kegagalan struktural pemerintah dalam menanggulangi masalah disabilitas yang lebih mendasar. HDI 2026 seharusnya menjadi momentum untuk menuntut kebijakan yang menurunkan hambatan fisik, meningkatkan akses pendidikan, dan membuka peluang kerja yang inklusif. Mengganti agenda tersebut dengan pelatihan rias wajah dapat menjadi taktik pencitraan yang mengalihkan perhatian publik dari kebutuhan nyata penyandang disabilitas.

Kolaborasi dengan Viva Cosmetics, sebuah entitas komersial, menambah lapisan kompleksitas. Sementara dukungan korporasi dapat memperluas sumber daya, ada potensi konflik kepentingan bila perusahaan mengaitkan brand mereka dengan agenda sosial tanpa transparansi penggunaan dana atau dampak jangka panjang. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kontribusi bersifat grant, bukan marketing tersembunyi.

Ke depan, saya menuntut agar DWP dan Kemensos mengkonkretkan janji inklusivitas mereka dengan mengadakan program serupa yang melibatkan penyandang disabilitas secara langsung—misalnya, workshop kecantikan yang dirancang khusus untuk mereka, atau pelatihan keterampilan yang berorientasi pada kemandirian ekonomi. Tanpa langkah-langkah tersebut, "beauty class" tetap menjadi acara seremonial yang berisiko menjadi window‑dressing bagi agenda HDI 2026.