Iranian IRGC Claims Second Ship Hit in Hormuz Amid Escalating US‑Iran Clash

On Sunday, July 12, the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) announced that it had fired upon a second vessel navigating the Strait of Hormuz. The claim follows an earlier incident in which a Cyprus‑flagged container ship was struck, prompting the temporary closure of the strategic waterway and a sharp escalation in tensions between Tehran and Washington.

In a televised statement broadcast by the state‑run IRIB network, the IRGC said the vessel "violated the regulations in the Strait of Hormuz" and was consequently "hit". The corps also asserted that it had launched attacks on a U.S. base in Qatar, a claim corroborated by reports from the AFP news agency.

The Iranian attacks came just minutes after a broader wave of strikes on military installations across the Gulf region, including sites in Kuwait, Bahrain, Qatar and Jordan—countries Tehran accuses of supporting or hosting U.S. forces. The IRGC framed these actions as retaliation for what it described as "bases used to launch attacks against Iranian territory".

Iranian officials emphasized that civilian targets would not be deliberately struck. They warned, however, that any vessel failing to coordinate with Iranian authorities or attempting to transit the strait independently would be deemed a breach of a prior understanding and therefore subject to attack.

U.S. Central Command (CENTCOM) previously reported that the first Iranian strike occurred at 23:15 GMT on July 12 (02:45 Tehran time). According to CENTCOM, the attack was ordered by President Donald Trump in response to the IRGC’s overt assault on the Cyprus‑flagged container ship.

"The United States suffers significant losses as it continues to undermine Iran’s ability to target civilian mariners and commercial vessels freely navigating the strait," a CENTCOM spokesperson said. Defense Secretary Pete Hegseth added, "Iran made a poor choice. Now they are paying the price."

Later that day, CENTCOM announced that it had struck roughly 140 Iranian military targets, including missile and drone sites, naval assets, ammunition depots, communications networks, and coastal surveillance installations.

Analisis Pakar

Serangkaian aksi militer ini menandai titik kritis dalam dinamika keamanan di Teluk Persia, di mana kontrol atas Selat Hormuz—jalur pengiriman minyak terbesar dunia—menjadi kartu strategis utama. Dari perspektif geopolitik, Iran tampaknya menggunakan taktik "show of force" untuk menegaskan kedaulatan atas wilayah lautnya, sekaligus mengirim sinyal peringatan kepada negara‑negara Teluk yang dianggapnya sebagai perpanjangan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dengan menargetkan fasilitas militer di Qatar, Kuwait, Bahrain, dan bahkan Yordania, IRGC berusaha memperluas zona pengaruhnya dan menantang jaringan aliansi yang selama ini mendukung kehadiran militer AS di kawasan.

Namun, strategi ini berisiko menimbulkan konsekuensi yang lebih luas. Penutupan atau gangguan pada Selat Hormuz dapat memicu reaksi pasar energi global, meningkatkan volatilitas harga minyak, dan menimbulkan tekanan ekonomi pada negara‑negara yang sangat bergantung pada jalur pengiriman tersebut. Di sisi lain, respons militer Amerika Serikat—yang melibatkan serangan terhadap ratusan target Iran—menunjukkan komitmen Washington untuk melindungi kepentingan maritim dan menegakkan kebebasan navigasi, meski hal ini dapat memperdalam spiral konfrontasi militer.

Dalam jangka panjang, ketegangan ini dapat memaksa aktor regional dan internasional untuk mencari jalur diplomatik yang lebih konstruktif. Negara‑negara Teluk yang berada di antara kepentingan Iran dan Amerika Serikat mungkin akan berupaya menjadi mediator, sementara kekuatan global seperti Rusia dan China dapat memanfaatkan situasi untuk memperluas pengaruh mereka di kawasan. Namun, tanpa adanya mekanisme komunikasi yang efektif antara Tehran dan Washington, risiko kesalahan perhitungan—seperti insiden yang tidak disengaja terhadap kapal sipil—akan tetap tinggi.

Prediksi ke depan menunjukkan bahwa, kecuali ada langkah diplomatik yang signifikan, wilayah ini akan terus berada dalam keadaan "kebijakan ketegangan tinggi". Pengawasan internasional, termasuk melalui badan‑badan seperti International Maritime Organization (IMO), serta upaya mediasi melalui PBB, akan menjadi kunci untuk mencegah eskalasi lebih lanjut yang dapat berujung pada konflik terbuka di salah satu jalur perdagangan paling vital di dunia.