Iran Tegur AS: Era Kesepakatan Sepihak Berlalu, Ancaman Selat Hormuz Memanas

Istanbul (ANTARA) – Ketua Parlemen Iran dan negotiator utama dalam dialog dengan Amerika Serikat, Mohammad Bagher Ghalibaf, menyatakan secara tegas bahwa masa kesepakatan sepihak antara Tehran dan Washington telah usai, menyambut ketegangan yang semakin memanas di Selat Hormuz.

Dalam unggahan di platform X pada dini hari Minggu, Ghalibaf menuliskan, "Era kesepakatan sepihak telah berakhir. Kami sudah memperingatkan Anda, tepati janji Anda atau tanggung akibatnya. Kenyataan sudah di depan mata." Pernyataan tersebut disertakan dengan gambar yang mengandung kutipan Pasal 5 dari "Memorandum of Understanding Islamabad", dokumen perdamaian yang ditandatangani pada 18 Juni lalu.

Pasal tersebut mengatur pembukaan kembali Selat Hormuz, dengan penekanan pada frase "Republik Islam Iran akan membuat pengaturan". Pernyataan Ghalibaf muncul setelah Iran meluncurkan serangkaian serangan rudal dan dron terhadap basis serta instalasi militer AS di beberapa negara Teluk, sementara AS menanggapi dengan gelombang serangan ketiga yang menargetkan sistem radar, rudal, dan drone di selatan Iran.

Menurut Komando Pusat AS (CENTCOM), tindakan militar tersebut merupakan balasan terhadap penangkapan kapal dagang di Selat Hormuz dan penutupan jalur laut strategis yang masih belum ditentukan waktu penyelesaiannya, kecelakaan yang telah mengakibatkan satu orang dilaporkan hilang.

Sementara itu, berbagai analisis menunjukkan bahwa retorika Ghalibaf bukan sekadar ancaman diplomatik, tetapi mencerminkan strategi tekanan yang dirancang untuk memaksa AS kembali ke meja negosiasi dengan concessi yang lebih menguntungkan bagi Tehran.

Analisis Pakar

Dari perspektif geopolitik, pernyataan Ghalibaf menandakan perubahan taktik Iran dari pendekatan yang lebih kooperatif menjadi postura konfrontasi yang terbuka. Dengan mengutip MoU Islamabad, Iran berusaha menunjukkan bahwa janji‑janji sebelumnya yang dianggap sebagai kompromi sepihak telah dilanggar oleh pihak AS, sehingga membuka ruang bagi Tehran untuk mengalihkan narasi internasional ke pihak yang dianggap sebagai pelanggar.

Selat Hormuz tetap menjadi salah satu titik kritis dalam pasokan minyak dunia; sekitar 20‑30 persen ekspor minyak mentah global melewati selat ini. Setiap gangguan, baik melalui blokade maupun ancaman militer, berpotensi memicu lonjakan harga minyak dan menimbulkan tekanan inflasi di ekonomi global. Iran, yang mengandalkan pendapatan minyak untuk mendukung ekonomi domestik dan program pertahanan, memiliki insentif kuat untuk menunjukkan kemampuannya mengendalikan atau mengancam akses ke jalur vital ini.

Di sisi lain, respons AS yang menekankan balasan militer terhadap serangan terhadap kapal dagang menunjukkan komitmen Washington untuk menjamin kebebasan navigasi dan menegaskan bahwa ancaman terhadap aset militer atau perdagangan AS tidak akan dibiarkan tanpa tindakan. Namun, pendekatan yang hanya mengandalkan respons kinetik berisiko memperdalam siklus escalasi, terutama ketika kedua belah pihak masih berada dalam proses negosiasi yang rentan terhadap interpretasi yang salah.

Berdasarkan dinamika saat ini, kemungkinan skenario terbaik adalah kembali ke meja dialog dengan fasilitasi pihak netral seperti Oman atau Qatar, yang telah berhasil menjadi perantara dalam kriisi sebelumnya. Skenario terburuk, justru, adalah terjadinya konflik terbatas yang bisa memicu keterlibatan pihak ketiga, termasuk sekutu sekutu AS di wilayah Persahabatan Gulf dan sekutu Iran seperti Hezbollah atau milisi Syiria, yang akan memperluas dampak humanitari dan ekonomi jauh di luar Selat Hormuz.

Secara keseluruhan, pernyataan Ghalibaf harus dibaca bukan hanya sebagai retorika politik, tetapi sebagai sinyal strategis yang mengindikasikan Iran siap menggunakan semua instrumen negara—diplomatik, ekonomi, dan militer—untuk menegaskan posisi mereka dalam perselisihan Selat Hormuz. Untuk AS, tantangan utama adalah menimbang antara demonstrasi kekuatan militer dan pembukaan jalur diplomatik yang dapat mencegah escalasi lebih lanjut sambil melindungi kepentingan strategis dan nilai norma internasional.