Oman Usulkan Dua Koridor Selat Hormuz: Solusi Diplomatik atau Permainan Kekuasaan?

Oman telah mengajukan proposal baru untuk mengatur lalu lintas kapal di Selat Hormuz, salah satu jalur strategis paling vital bagi pasokan minyak dunia, dengan membagi wilayah tersebut menjadi dua koridor yang dikelola secara terpisah.

Menurut laporan CNN, koridor selatan akan melewati perairan teritorial Oman dan dijanjikan tetap terbuka untuk navigasi bebas dalam kondisi sebelum perang, sementara koridor utara yang melalui perairan Iran akan memerlukan persetujuan préalah dari Tehran, meski tidak dikenakan biaya tol apapun.

Proposal ini muncul setelah pertemuan antara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Menteri Luar Negeri Oman Sayyid Badr Albusaidi di Muscat pada Sabtu (11/7), dihadiri juga wakil Qatar yang berperan sebagai mediator dalam dialog AS‑Iran selama beberapa bulan terakhir.

Selain itu, Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar telah bertelepon dengan Araghchi, menegaskan pentingnya de‑eskalasi dan mengacu pada MoU Islamabad Juni 2026 yang mendorong dialog dan diplomasi sebagai jalan utama menuju stabilitas regional.

Namun, ketegangan kembali memanas setelah Pasukan Revolusi Islam Iran (IRGC) menembak kapal kontainer berbendera Siprus yang diduga melanggar rute yang telah disepakati di Selat Hormuz pada Sabtu (11/7). Insiden tersebut memicu serangan awal pagi Minggu (12/7) waktu Teheran oleh Amerika Serikat, yang menargetkan fasilitas militer Iran sebagai balasan.

Meskipun kedua belah pihak masih berkomitmen untuk menjaga koridor terbuka, dinamika kekuasaan di Selat Hormuz menunjukkan betapa rentangnya jalur perdagangan global dapat menjadi sarana tekanan politik dan militer dalam konflik AS‑Iran.

Analisis Pakar

Dari perspektif geostrategis, proposal Oman bukan sekadar usaha teknikal untuk mengatur lalu lintas, melainkan sebuah upaya diplomatik yang memanfaatkan posisi neutralitas relatif Sultanate untuk menjadi penyangga antara dua kekuatan besar, Iran dan Amerika Serikat. Dengan menawarkan dua koridor — satu yang sepenuhnya dalam kendali Oman dan satu yang masih memerlukan izin Iran — Oman menciptakan mekanisme kontrol yang bisa mengurangi risiko eskalasi sambil tetap memberikan Iran rasa kontrol atas wilayah maritimnya.

Namun, keberhasilan mekanisme ini sangat bergantung pada kemauan Iran untuk tidak menyalahgunakan hak persetujuan sebagai alat tekanan. Sejarah menunjukkan bahwa Tehran sering menggunakan akses ke Selat Hormuz sebagai kartu perdagangan dalam negosiasi nuklir dan sanksi. Jika Iran mulai menuntut kompensasi politik atau ekonomi sebagai syarat untuk mengizinkan lalu lintas melalui koridor utara, maka koridor selatan yang dikuasai Oman mungkin menjadi alternatif yang lebih menarik bagi pihak internasional, yang pada gilirannya bisa mengurangi leverage Iran dan memicu respons militer yang lebih agresif.

Dari sisi Amerika Serikat, respons militer terhadap serangan IRGC menunjukkan bahwa Washington masih menegaskan prinsip toleransi nol terhadap ancaman terhadap kapal koalisinya, meski secara simultan mendorong jalur diplomasi lewat Qatar dan Oman. Ini mencerminkan strategi campuran: menunjukkan kemampuan balas tindakan sambil tetap membuka pintu negosiasi melalui perantara regional. Jangka panjang, jika dialog tidak menghasilkan perjanjian substansial tentang program nuklir dan keterlibatan Iran di Yaman, Irak, dan Suriah, maka tekanan ekonomi dan militer AS kemungkinan akan terus meningkat, yang pada gilirannya bisa memaksa Iran untuk lebih kaku dalam menegaskan kendali atas Selat Hormuz.

Dalam konteks yang lebih luas, Selat Hormuz tetap menjadi titik kritis dalam sistem energi global. Setiap gangguan — bahkan hanya ancaman — dapat memicu lonjakan harga minyak yang berdampak pada perekonomian dunia. Oleh karena itu, peran negara‑negara kecil seperti Oman, Qatar, dan bahkan Pakistan sebagai mediator tidak hanya bersifat kemanusiaan, tetapi juga merupakan stabilisator ekonomi yang diperlukan. Jika upaya diplomasi ini berhasil, kita mungkin melihat pembentukan mekanisme pengawasan multilateral yang melibatkan PBB, Liga Arab, dan possibly Koalisi Keamanan Maritim, yang bisa memberikan jaminan jangka panjang bagi lalu lintas di Selat Hormuz tanpa mengorbangkan kedaulatan negara pihak.

Secara pribadi, saya menganggap proposal Oman sebagai langkah yang cerdas namun rentan. Keberhasilannya akan ditentukan oleh seberapa jauh pihak‑pihak yang terlibat mau mengorbangkan interesse taktis demi kepentingan kolektif. Jika Iran dan AS bisa menemukan titik tengah — misalnya melalui komitmen verifikasi independen atas penggunaan koridor utara dan jaminan non‑militer dari Oman — maka Selat Hormuz bisa beralih dari zona konflik menjadi contoh kerja sama maritim yang berhasil. Sebaliknya, jika ketidakpercayaan terus berujung pada tindakan balas kostum, maka kita mungkin menyaksikan siklus escalasi yang lebih parah, dengan dampak yang tidak hanya meliputi sektor energi tetapi juga stabilitas geopolitik seluruh Tengah Utara.