Gubernur Sumbar Klaim SDM & Fasilitas Kesehatan Mumpuni untuk Deteksi Dini Kanker: Realita atau Hanya Retorika?

Kota Padang, 12 Juli 2026 – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, kembali menegaskan bahwa provinsi ini memiliki sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas kesehatan (Faskes) yang siap mempercepat program deteksi dini kanker. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah acara di ibu kota provinsi pada Minggu (12/7), namun di balik optimisme yang disuarakan, muncul pertanyaan mendasar tentang kesiapan operasional, alokasi anggaran, dan efektivitas kebijakan yang sebenarnya.

Mahyeldi menyebut Sumbar memiliki 78 rumah sakit, sekitar 250 puskesmas, lebih dari 9.000 tenaga perawat, dan 1.035 dokter. Ia menekankan bahwa jaringan ini dapat dimaksimalkan untuk memperluas cakupan skrining kanker di seluruh wilayah, termasuk kolaborasi dengan rumah sakit rujukan dan perguruan tinggi setempat. Gubernur menambahkan, “Deteksi dini merupakan langkah paling efektif untuk menekan angka kematian akibat kanker. Melalui skrining, kanker dapat ditemukan pada stadium awal, sehingga peluang keberhasilan pengobatan jauh lebih tinggi.”

Namun, data resmi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar menunjukkan bahwa cakupan skrining kanker pada 2025 masih berada di bawah 15 % untuk kanker payudara, serviks, dan kolorektal. Angka ini jauh di bawah target nasional yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, yaitu 70 % pada tahun 2027. Apakah jumlah rumah sakit dan tenaga medis yang ada memang cukup untuk menutup kesenjangan tersebut?

Selain kuantitas, kualitas dan distribusi geografis menjadi faktor kritis. Sebagian besar rumah sakit rujukan terpusat di Padang dan sekitarnya, sementara wilayah pedalaman seperti Padang Pariaman, Solok, dan Sawahlunto masih bergantung pada puskesmas dengan fasilitas terbatas. Tanpa infrastruktur laboratorium patologi yang memadai, hasil skrining sering kali harus dikirim ke pusat kota, menambah waktu tunggu dan menurunkan akurasi diagnosis.

Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Padang, Dovy Djanas, menyoroti pentingnya edukasi dan literasi kanker. “Transformasi layanan kesehatan yang menempatkan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi sebagai prioritas nasional harus diikuti dengan program edukasi yang merata,” ujarnya. Namun, program edukasi yang ada masih bersifat episodik, bergantung pada kampanye satu‑kali yang tidak terintegrasi dengan kurikulum sekolah atau kegiatan keagamaan yang dapat menjangkau populasi luas.

Mahyeldi juga mengusulkan sinkronisasi program nasional cek kesehatan gratis dengan deteksi dini kanker, serta meminta Dinas Kesehatan menyiapkan regulasi pendukung. Sayangnya, tidak ada rincian konkret mengenai mekanisme pendanaan, standar operasional prosedur (SOP) skrining, atau mekanisme monitoring dan evaluasi (M&E) yang dapat menjamin akuntabilitas.

Berita ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah klaim “modal yang cukup kuat” sekadar retorika politik atau memang didukung oleh data terukur? Tanpa transparansi anggaran, indikator kinerja, dan laporan independen, publik berhak menuntut bukti nyata, bukan sekadar angka statistik yang terkesan mengesankan.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat dua lapisan utama dalam pernyataan gubernur ini. Pertama, ada kesenjangan antara kapasitas formal dan kapasitas fungsional. Jumlah rumah sakit dan tenaga medis memang mengesankan, namun tanpa distribusi yang merata, pelatihan khusus skrining, serta dukungan logistik, potensi tersebut tidak akan terwujud. Kedua, kurangnya mekanisme akuntabilitas menandakan risiko program menjadi proyek simbolik yang tidak berkelanjutan.

Jika Sumbar ingin menjadi contoh nasional dalam deteksi dini kanker, langkah pertama yang harus diambil adalah publikasi data terperinci tentang cakupan skrining per kabupaten, beserta anggaran yang dialokasikan. Kedua, perlu dibentuk tim independen yang memantau pelaksanaan, termasuk audit eksternal oleh lembaga akademik atau LSM kesehatan. Tanpa transparansi, klaim “modal kuat” tetap berada di ranah propaganda.

Prediksi saya, dalam enam bulan ke depan, akan muncul laporan audit internal Kementerian Kesehatan yang menyoroti ketidaksesuaian antara target nasional dan realitas di Sumbar. Jika tidak ada perbaikan struktural, provinsi ini berisiko menjadi contoh kegagalan implementasi kebijakan kesehatan berbasis data, yang pada akhirnya akan menambah beban mortalitas kanker di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, saya menyerukan kepada semua pemangku kepentingan – pemerintah provinsi, Dinas Kesehatan, rumah sakit, perguruan tinggi, serta organisasi masyarakat sipil – untuk menurunkan retorika dan meningkatkan aksi konkret. Hanya dengan pendekatan berbasis bukti, kolaborasi lintas sektor, dan pengawasan publik yang ketat, Sumbar dapat mengubah potensi menjadi prestasi nyata dalam memerangi kanker.