Gempa 5,1 Guncang Buol: Warga Lari ke Lereng, Listrik Padam—Siapa yang Mengawasi Krisis?

Palu – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah melaporkan warga mengungsi ke wilayah dataran tinggi setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,1 mengguncang Kabupaten Buol pada Minggu (12/7) pukul 20.46 WIB. Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah, Asbudianto, menegaskan langkah tersebut sebagai respons antisipasi terhadap kepanikan warga.

\n

Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Buol, bersama Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Provinsi Sulawesi Tengah, sedang melakukan asesmen lapangan untuk menilai dampak gempa, sambil memantau jumlah korban, pengungsi, dan kebutuhan mendesak yang masih dalam proses pendataan.

\n

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), epicenter gempa berada pada koordinat 1,31 derajat Lintang Utara dan 121,36 derajat Bujur Timur, dengan kedalaman 21 kilometer, sekitar 37 kilometer timur laut Buol. Analisis BMKG menunjukkan gempa tidak berpotensi tsunami, namun padamnya aliran listrik dilaporkan di beberapa wilayah pasca‑gempa.

\n

BPBD mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak panik, dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah serta BMKG untuk mencegah keraguan dan hoaks.

\n

Analisis Pakar

\n

Sebagai jurnalis investigasi yang telah mengikuti ratusan bencana natural sejak era Orde Baru, saya melihat pola yang konsisten: respons krisis masih bersifat reaktif, bukan proaktif. Pemerintah daerah menunggu warga mengungsi sebelum mengambil langkah koordinasi yang lebih sistematis. Sistem peringatan dini yang diharapkan sudah lama dioperasikan, namun masih terhambat oleh keterbatasan anggaran dan kurangnya prioritas politik.

\n

Dalam konteks politik, tragedi ini menjadi saksi bisu bagi para legislatif setempat untuk menolak pertanggungjawaban. Mereka lebih memilih komunikasi kontrol kerusakan imajemen daripada mengkaji kelangkaan infrastruktur penanganan bencana. Jika tidak ada penekanan pada reformasi tata kelola bencana, setiap gempa berikutnya akan terus menjadi alat politisasi rather than sarana pemberantasan risiko.

\n

Kebangkitan masyarakat yang memilih jalur evakuasi ke lereng menunjukkan ketidakpercayaan pada kesiapan resmi. Warga yang mengungsi ke daerah tinggi bukan hanya karena panik, tetapi juga karena ketidakmampuan sistem evakuasi formal untuk menangani volume evakuasi massal dalam hitungan menit. Tanpa investasi pada jalur evakuasi yang memadai dan pusat pemadaman yang terkoordinasi, masyarakat akan terus terjebak dalam siklus ini.

\n

Untuk memutuskan siklus ini, saya menolak pandangan yang hanya mengandalkan konsesionalisme dalam penanganan bencana. Pemerintah harus meluncurkan program nasional peningkatan kapasitas penanggulangan yang melibatkan dana khusus, pelatihan rutin bagi petugas, dan integrasi teknologi geospasial untuk memprediksi gempa berpotensi besar. Hanya dengan mengubah paradigma dari penanganan pasca‑bencana menjadi pencegahan berkelanjutan akan tercapai kepercayaan publik dan keamanan nasional.