Gempa 5,4 Buol: BPBD Pastikan Tanpa Tsunami, Namun Siapakah yang Siap Menghadapi Gempa Susulan?

Buol, Sulawesi Tengah – Pada Minggu malam pukul 21.46 WITA, wilayah timur laut Kabupaten Buol diguncang gempa tektonik berkekuatan magnitudo 5,4 dengan kedalaman 37 km. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buol segera mengeluarkan pernyataan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Kepala Pelaksana BPBD Buol, Moh Kachfi, menegaskan, "Insya Allah kita aman dan tidak terjadi tsunami. Namun tetap waspada, jangan panik, dan amankan barang berharga." Ia menambahkan bahwa tim BPBD telah melakukan pemantauan laut secara intensif dan tidak menemukan tanda-tanda pergerakan laut yang dapat memicu tsunami.

BMKG mengkonfirmasi bahwa gempa ini merupakan gempa tektonik dangkal yang dipicu oleh aktivitas subduksi di zona sesar. Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, menjelaskan bahwa kedalaman hiposenter yang relatif dangkal meningkatkan risiko gempa susulan, meski potensi tsunami tetap rendah.

BPBD kini tengah melakukan pendataan kerusakan struktural di wilayah terdampak. Kachfi meminta pemerintah desa dan kecamatan untuk meningkatkan koordinasi serta melaporkan setiap kerusakan secepatnya. "Insya Allah wilayah kita aman, mari pulang ke rumah masing‑masing, namun tetap waspada karena kita tidak tahu kapan gempa susulan akan terjadi," ujarnya.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat dua hal penting yang masih kurang mendapat sorotan publik. Pertama, pernyataan “tidak berpotensi tsunami” memang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, namun komunikasi risiko yang terlalu menenangkan dapat menimbulkan rasa aman palsu. Masyarakat harus diberi pemahaman bahwa gempa tektonik di zona subduksi selalu menyimpan ancaman gempa susulan, yang sering kali menimbulkan kerusakan lebih parah daripada gempa utama.

Kedua, kesiapan respons lokal masih dipertanyakan. BPBD menyatakan telah melakukan pemantauan laut, namun tidak ada data transparan mengenai prosedur evakuasi, kapasitas tim SAR, atau ketersediaan peralatan mitigasi. Koordinasi antara BPBD, pemerintah desa, dan lembaga teknis seperti BMKG harus diintegrasikan dalam satu platform digital yang dapat diakses publik secara real‑time.

Ketiga, pendataan kerusakan yang masih berlangsung menandakan adanya potensi penundaan dalam penyaluran bantuan. Tanpa data yang akurat dan cepat, alokasi sumber daya menjadi tidak efisien, berisiko menambah beban bagi korban yang sudah terpapar trauma. Pemerintah daerah perlu mengadopsi sistem GIS berbasis cloud untuk mempercepat proses inventarisasi dan penilaian kerusakan.

Akhirnya, saya mengingatkan bahwa gempa bumi bukan sekadar peristiwa alam yang dapat diabaikan setelah pernyataan “tidak ada tsunami”. Kesiapsiagaan masyarakat, transparansi data, dan sinergi antar‑instansi harus menjadi agenda utama. Jika tidak, kita hanya menunda bencana berikutnya yang mungkin lebih mengancam. Pemerintah Kabupaten Buol harus segera mengumumkan rencana kontinjensi gempa susulan, melibatkan pakar seismologi, serta melatih warga melalui simulasi rutin. Hanya dengan langkah-langkah konkret, klaim keamanan yang diutarakan hari ini dapat menjadi realitas yang berkelanjutan.