Di Balik Megahnya Perpustakaan Nyi Ageng Serang: Derap Langkah Pramono Benahi Jakarta, Tantangan Subsidi hingga 'Perang' Lawan Tawuran

JAKARTA — Sepekan terakhir menjadi saksi transisi dinamika pemerintahan di Ibu Kota di bawah kendali Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo. Dari reruntuhan bangunan liar di Kampung Bali hingga pembukaan kembali pusat literasi di Kuningan, Jakarta sedang berupaya menemukan kembali nadanya. Sebagai jurnalis yang telah lama mengawal roda pemerintahan di ibu kota, saya melihat ada pola menarik yang sedang ditegaskan oleh pemimpin baru ini: keseimbangan antara penegakan tata kota yang tegas dan pendekatan humanis yang inklusif.

Mari kita mulai dari kasus penertiban di Kampung Bali, Tanah Abang. Ini bukan sekadar cerita pembongkaran tujuh bangunan semi permanen. Ini adalah bukti nyata bahwa voice warga, jika dikelola dengan sistem yang baik—dalam hal ini layanan Cepat Respon Masyarakat (CRM)—mampu menjadi senjata ampuh melawan ketertinggalan birokrasi. Lurah Kampung Bali, Musa, mengkonfirmasi bahwa aksi keras ini murni berasal dari empat laporan berulang warga yang gerah dengan okupasi fasilitas sosial dan umum (fasos-fasum). Pesannya jelas: ruang publik harus dikembalikan kepada publik, bukan dikuasai segelintir pihak yang berani melawan aturan.

Di sisi lain, kita menyaksikan hadirnya oase intelektual baru dengan peresmian Perpustakaan Jakarta Nyi Ageng Serang. Setelah 'mati suri' sejak 2020 akibat badai pandemi, bangunan seluas 4.000 meter persegi dengan 55 ribu koleksi buku ini kini menghembuskan nafas baru. Pramono Anung dengan yakin memproyeksikan tempat ini sebagai referensi utama bagi anak muda. Ini adalah langkah strategis; membangun peradaban tidak cukup dengan beton semata, tetapi juga dengan menyediakan ruang bagi imajinasi dan literasi.

Namun, Jakarta bukan hanya tentang tata kota dan budaya. Ia adalah monster ekonomi yang harus diberi makan. Sorotan tajam kini tertuju pada rencana Pemprov DKI dan DPRD untuk menghitung ulang subsidi Transjakarta dan Transjabodetabek. Ini adalah momen kritis. Rakyat menunggu, apakah hasil kalkulasi ini akan membebani kantong mereka di tengah ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, atau justru menjadi jaring pengaman sosial yang efektif?

Angka statistik lain yang tak bisa diabaikan adalah antusiasme masif terhadap Program Padat Karya. Sebanyak 132.627 orang memperebutkan 2.843 lowongan. Ini adalah cerminan nyata angka pengangguran yang 'mengintip' di balik gemerlap Jakarta. Pramono berjanji seleksi transparan tanpa titipan. Kita akan catat janji ini, Pak Gubernur. Sebab, kepercayaan publik adalah mata uang yang paling mahal harganya.

Terakhir, isu klasik yang selalu menjadi luka lama Jakarta: tawuran. Pramono memerintahkan para Wali Kota untuk meninggalkan cara-cara represif dan beralih ke pendekatan humanis. 'Pelan-pelan bisa kita kurangi,' ujarnya. Sebuah narasi yang tentu saja indah didengar, namun akan sangat berat di lapangan.

Analisis Pakar

Melihat rangkaian kejadian ini, kacamata kritis kita harus terus terbuka. Pertama, soal efektivitas CRM dalam penertiban Kampung Bali. Meskipun ini adalah kemenangan bagi partisipasi warga, kita harus bertanya: mengapa butuh waktu lama dan laporan berulang untuk tindakan tegas dilakukan? Sistem pelaporan bagus, tetapi respons aparatur harus instan, bukan reaktif. Jangan sampai warga merasa melapor adalah pekerjaan rumah yang melelahkan.

Kedua, mengenai Perpustakaan Nyi Ageng Serang dan Program Padat Karya. Di sini terlihat adanya paradoks pembangunan. Di satu sisi, kita membangun citra Jakarta sebagai kota literasi yang modern; di sisi lain, kita masih berjuang keras menyediakan lapangan kerja bertahan hidup (padat karya) bagi ratusan ribu orang. Pemerintah harus memastikan bahwa perpustakaan itu tidak hanya menjadi 'monumen' foto-foto instagramable, tetapi benar-benar diakses oleh mereka yang terdampak ekonomi, termasuk para pencari kerja tersebut. Jangan sampai gap antara warga yang 'melek buku' dan warga yang 'berjuang cari nasi' semakin lebar.

Ketiga, dan yang paling krusial, adalah strategi penanganan tawuran. Permintaan Pramono untuk pendekatan humanis memang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, namun dalam dunia keamanan ibu kota, soft power tanpa backup intelijen yang kuat dan penegakan hukum yang tegas terhadap aktor intelektual di balik tawuran adalah langkah berisiko. Tawuran di Jakarta bukan sekadar adu jotos remaja, seringkali ini sudah berbisnis dan terkait dengan perebutan wilayah 'premanisme' terselubung. Para Wali Kota tidak bisa hanya bermain sebagai 'sosok kakak' yang menasehati; mereka harus menjadi pemimpin yang mampu memotong mata rantai kekerasan tersebut, apapun metodenya, selama tetap dalam koridor hukum.

Terakhir, soal revisi subsidi transportasi. Ini adalah batu ujian bagi integritas fiscal kebijakan Pramono. Jika revisi ini justru menaikkan tarif di saat daya beli masyarakat sedang lesu, maka itu adalah kebijakan yang tidak peka. Sebaliknya, jika efisiensi dilakukan dengan memangkas pemborosan di internal BUMD transportasi tanpa menambah beban penumpang, barulah itu layak disebut reformasi. Kita akan terus mengawal ruwetnya politik anggaran di DKI ini, karena setiap rupiah yang berputar adalah uang rakyat.