Wabah Kolera di Sudan Meroket: 1.330 Kasus, 114 Kematian – Apa Penyebab Kegagalan Respons Kesehatan?

Moskow (ANTARA) – Jumlah kasus kolera di Sudan kini menembus angka 1.330, dengan 114 orang melapisi angka kematian, menurut pernyataan Shible Sahbani, perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Sudan, pada Jumat (10/7). Data ini menandai kembalinya wabah mematikan yang sebelumnya hampir terkendali, kini kembali menyerang wilayah barat Sudan, termasuk Darfur dan Kordofan.

Sahbani menegaskan bahwa "lebih dari 1.330 kasus terkonfirmasi dan 114 kematian" telah tercatat, dengan tingkat kematian mencapai 13,7 % – jauh melampaui ambang batas WHO sebesar 1 %. "Kolera sebenarnya dapat dicegah, tetapi berpotensi menyebabkan kematian jika tidak segera diobati," tegasnya, mengutip UN News.

Selain kolera, Sudan juga dilanda demam berdarah, malaria, campak, meningitis, dan hepatitis E di sejumlah provinsi. Kondisi ini memperparah beban sistem kesehatan yang sudah terpuruk akibat konflik bersenjata yang berlangsung sejak April 2023 antara Pasukan Dukungan Cepat (paramiliter) yang dipimpin Mohamed Hamdan Dagalo dan militer Sudan.

WHO telah mengirimkan 64 metrik ton pasokan pengobatan kolera ke Sudan, namun perwakilan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) di Sudan, Adnan Hezam, mengungkapkan bahwa sekitar 80 % fasilitas layanan kesehatan di daerah konflik tidak berfungsi lagi. Akibatnya, mayoritas penduduk tidak memiliki akses ke perawatan medis dasar.

Sahbani menyerukan bantuan darurat: "Kami meminta para mitra dan donor untuk membantu kami agar dapat mengakses dan mengirim pasokan serta fasilitas yang cukup di El‑Obeid. Namun, kami tahu bahwa situasi di sana sangat, sangat buruk dan semakin memburuk dengan risiko wabah penyakit yang lebih tinggi, malnutrisi, kekerasan, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak‑anak."

Analisis Pakar

Situasi kolera di Sudan bukan sekadar kegagalan medis; ia merupakan gejala kegagalan struktural yang dipicu oleh konflik berkepanjangan, penurunan infrastruktur kesehatan, dan kurangnya koordinasi bantuan internasional. Konflik bersenjata yang melibatkan Pasukan Dukungan Cepat dan militer Sudan telah menghancurkan lebih dari delapan puluh persen fasilitas kesehatan, menjadikan wilayah terdampak sebagai zona rawan epidemi. Tanpa jaringan layanan kesehatan yang berfungsi, penularan penyakit menular seperti kolera, demam berdarah, dan malaria akan terus meluas.

Respons WHO, meski mengirimkan 64 metrik ton pasokan, tampak tidak sebanding dengan skala krisis. Pengiriman logistik tanpa mekanisme distribusi yang kuat di lapangan—terutama di daerah yang aksesnya dibatasi oleh pertempuran—hanya akan menumpuk di gudang atau terhambat oleh kontrol militer. Kegagalan koordinasi antara WHO, ICRC, dan organisasi kemanusiaan lainnya memperparah keterlambatan penanganan, yang pada akhirnya meningkatkan angka kematian.

Selain itu, tingkat kematian kolera yang mencapai 13,7 % mengindikasikan adanya kesenjangan kritis dalam deteksi dini dan penanganan kasus. Di negara dengan infrastruktur kesehatan yang rapuh, setiap hari penundaan dalam pemberian rehidrasi oral atau antibiotik dapat berujung pada kematian. Ini menuntut kebijakan yang lebih agresif: mobilisasi tim medis cepat, penyediaan air bersih, serta kampanye edukasi sanitasi yang terintegrasi dengan upaya keamanan.

Ke depan, Sudan membutuhkan pendekatan holistik yang menggabungkan penyelesaian konflik, revitalisasi fasilitas kesehatan, dan dukungan logistik yang terkoordinasi. Tanpa penyelesaian politik yang memadai, setiap upaya medis akan terhambat oleh ketidakstabilan yang terus-menerus. Donor internasional harus menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan, serta menyiapkan mekanisme darurat yang dapat beroperasi meski di tengah zona konflik. Hanya dengan sinergi antara diplomasi, keamanan, dan kesehatan publik, Sudan dapat menghentikan gelombang kolera yang kini mengancam ribuan nyawa.