TPA Jatiwaringin Berhasil Dipadamkan, Namun Benarkah Mitigasi Sampah Kita Hanya Reaktif?

TANGERANG — Setelah perjuangan selama 11 hari melawan kobaran api yang melahap area seluas 15 hektar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang akhirnya menyatakan pengendalian kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Mauk, telah mencapai 100 persen.

Meski api dinyatakan padam pada Jumat (10/7), otoritas setempat tidak ingin mengambil risiko. Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, Achmad Taufik, menegaskan bahwa proses pendinginan masih terus dilakukan secara intensif hingga Sabtu (11/7) untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api (hotspot) maupun kepulan asap yang dapat mengganggu warga.

"Unit Damkar BPBD bersama petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) tetap melakukan penyiraman darat. Kami mengantisipasi agar tidak ada api atau asap baru yang muncul dalam empat hari ke depan," ujar Achmad Taufik dalam keterangan resminya.

Operasi pemadaman skala besar ini melibatkan kombinasi armada darat dan dukungan udara melalui pengerahan empat helikopter water bombing untuk menjangkau puncak gunungan sampah yang sulit diakses. Berkat upaya tersebut, warga yang sebelumnya mengungsi akibat polusi asap kini sudah bisa kembali ke rumah masing-masing dan tidak lagi diwajibkan menggunakan masker, meski petugas kesehatan tetap disiagakan di lapangan.

Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Kepala Bidang Pengendalian Taktis dan Evaluasi Operasi, Riswandi, menyatakan kesiapannya untuk terus mendukung pemerintah daerah jika terjadi situasi darurat serupa. Namun, Riswandi memberikan catatan keras agar pemerintah daerah tidak hanya terpaku pada pemadaman, tetapi mulai serius membenahi mitigasi risiko kebakaran di TPA, terutama saat menghadapi cuaca ekstrem.

"Ini adalah pembelajaran bagi kita semua pengelola TPA untuk meningkatkan mitigasi, termasuk pembasahan area, mengingat prediksi BMKG menunjukkan cuaca yang sangat panas dan ekstrem," tegas Riswandi.

Catatan Redaksi: Menyoal 'Bom Waktu' di Gunungan Sampah

Sebagai jurnalis yang telah lama mengamati tata kelola kota, saya melihat peristiwa di TPA Jatiwaringin ini bukan sekadar "kecelakaan akibat cuaca panas". Ini adalah alarm keras mengenai kegagalan sistemik manajemen sampah di tingkat daerah. Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan matahari atau musim kemarau ketika kita sendiri membiarkan sampah menumpuk menjadi gunung yang tidak terkelola. TPA yang hanya mengandalkan sistem open dumping adalah bom waktu yang menunggu untuk meledak—baik dalam bentuk kebakaran hebat akibat gas metana maupun longsoran sampah yang mematikan.

Sangat ironis ketika kita melihat pemerintah daerah begitu sigap mengerahkan helikopter water bombing yang biayanya sangat mahal, namun terlihat sangat lamban dalam mengimplementasikan teknologi pengolahan sampah yang berkelanjutan. Mengapa kita lebih memilih mengeluarkan anggaran besar untuk pemadaman (kuratif) daripada berinvestasi pada sistem mitigasi dan pengolahan sampah yang modern (preventif)? Pola pikir "padamkan api lalu lupakan" adalah penyakit birokrasi yang harus segera dihentikan.

Prediksi saya, jika pola manajemen TPA di Tangerang dan daerah lain di Indonesia tidak segera berubah dari sekadar "tempat pembuangan" menjadi "tempat pengolahan", maka kebakaran serupa akan menjadi agenda rutin tahunan setiap musim kemarau. Kita tidak bisa hanya mengandalkan masker dan evakuasi warga sebagai solusi. Solusi jangka panjangnya adalah pengurangan sampah dari hulu dan transformasi TPA menjadi fasilitas yang memiliki sistem manajemen gas metana yang mumpuni agar tidak terjadi pembakaran spontan.

Akhir kata, apresiasi bagi petugas di lapangan yang bertaruh nyawa memadamkan api. Namun, bagi para pengambil kebijakan, berhentilah merasa puas hanya karena api telah padam. Pertanyaannya bukan lagi "kapan api padam?", melainkan "kapan kita berhenti menciptakan kondisi yang memungkinkan api itu muncul?". Jangan sampai kita baru tersadar setelah ada korban jiwa, karena pada titik itu, penyesalan hanyalah sekadar retorika politik yang tidak berguna bagi rakyat.