Prabowo: 'Tidak Ada Bangsa Lain yang Peduli pada Indonesia' – Kritik Keras Soal Diplomasi dan Kemerdekaan Ekonomi

JAKARTA, 10 Juli 2026 – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia tidak pernah dianggap serius oleh bangsa asing, bahkan sejak masa penjajahan kolonial. Dalam sambutannya di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, ia menuding bahwa negara-negara tertentu terus-menerus berusaha memecah belah Indonesia melalui strategi divide et impera, sekaligus mengklaim kekayaan alam Indonesia telah lama dijarah secara sistematis.

‘Tidak ada bangsa lain yang kasihan sama kita. Mereka bahkan dulu sudah berusaha memecah kita,’ ujar Prabowo, seperti dikutip dari Sekretariat Presiden. Ia menambahkan, ‘Ada kelompok dan bangsa yang iri karena kita kaya. Mereka ingin mencuri kekayaan itu, bahkan jika harus membuat kita pecah.’

Pernyataan itu diucapkan saat meresmikan Bendungan Meninting, yang dihuni sekaligus dengan lima bendungan lain di Aceh, Jawa Tengah, dan Bali. Proyek infrastruktur yang dibangun dari 2015 hingga 2025 itu diketahai memerlukan biaya Rp9,79 triliun. ‘Ini adalah investasi negara,’ kata Prabowo, menekankan pentingnya persatuan dalam mewujudkan kemerdekaan ekonomi.

Namun, ia juga mengkritik sikap ‘terkotak-kotak’ dan dendam yang masih menghantui bangsa Indonesia. ‘Bangsa besar adalah yang bersatu. Pemimpin harus legowo, bukan hanya memikirkan kepentingan kelompok sendiri,’ tutur Presiden.

Analisis Pakar: Rhetorika Nasionalisme atau Realitas Geopolitik?

Pernyataan Prabowo mengenai ketidakpedulian bangsa asing terhadap Indonesia bukanlah hal baru. Sejak masa kolonial, Indonesia telah menjadi pusat persaingan kekuatan besar, dari VOC hingga era perang dingin. Namun, klaim bahwa tidak ada negara pun yang ‘kasihan’ justru mengabaikan dinamika diplomasi modern. Misalnya, ASEAN telah menjadi bukti nyata kerja sama regional yang melibatkan Indonesia sebagai pemimpin. Selain itu, hubungan ekonomi dengan negara-negara ASEAN, Tiongkok, dan Jepang justru menunjukkan keterlibatan strategis, bukan pengabaian.

Dari sisi ekonomi, klaim ‘pencurian kekayaan’ perlu diperiksa secara kritis. Meskipun Indonesia memang mengalami ketimpangan ekonomi dan ketergantungan pada sektor pertambangan, faktanya banyak negara telah berinvestasi di Indonesia melalui skema yang sah, seperti joint venture dan Foreign Direct Investment (FDI). Jika Prabowo mengacu pada praktik nekolonialisme, ia harus menyertakan data konkret, bukan sekadar retorika. Tanpa bukti, pernyataan semacam ini berisiko memperkuat narasi anti-impor yang sudah ada di kalangan kelompok radikal.

Pulau-pulau seperti Lombok Barat, yang menjadi lokasi resmi bendungan, justru menjadi simbol ketimpangan pembangunan. Meski proyek infrastruktur besar-besaran mengancam, banyak daerah pedesaan di Nusra Tenggara masih kesulitan mengakses air bersih. Apakah Rp9,79 triliun itu benar-benar dialokasikan secara efisien, atau justru menjadi alat untuk membenarkan keterlambatan proyek-proyek strategis lainnya? Transparansi anggaran menjadi kunci untuk menjawab pertanyaan ini.

Dari sisi politik, penekanan pada persatuan justru terasa ironis mengingat Prabowo sendiri sering dikaitkan dengan politik identitas dan konflik SARA. Jika ia ingin membangun persatuan, mengapa sampai kini tidak ada langkah konkret untuk memperbaiki kepercayaan antar kelompok politik? Retorika ‘legowo’ tanpa tindakan nyata berisiko hanya menjadi boneka propaganda politik, bukan solusi struktural.