Pertaruhan Kedaulatan Lebanon: Presiden Aoun Lawan Hegemoni Eksternal demi Diplomasi dengan Israel

BAABDA – Presiden Lebanon, Joseph Aoun, menegaskan komitmen tak tergoyahkan untuk melanjutkan jalur negosiasi dengan Israel, meskipun menghadapi tekanan domestik yang hebat. Dalam pertemuan dengan delegasi parlemen di Istana Baabda, Jumat (10/7), Aoun secara terbuka menolak untuk mundur dari keputusan diplomatik yang ia yakini sebagai satu-satunya jalan keluar bagi penderitaan rakyat Lebanon.

"Mengapa rakyat Lebanon harus terus membayar harga untuk perang yang dipicu atas perintah aktor eksternal dan untuk kepentingan mereka?" tegas Aoun, sebagaimana dikutip dari Middle East Monitor. Pernyataan ini mengindikasikan adanya ketegangan antara visi kedaulatan negara dengan agenda kelompok politik tertentu yang memiliki afiliasi internasional.

Aoun menekankan bahwa kerangka kerja yang diusulkan bertujuan untuk memulihkan hak-hak Lebanon melalui jalur diplomatik, dengan syarat Israel mematuhi ketentuan yang telah disepakati. Langkah ini merupakan upaya konkret untuk mengakhiri siklus kekerasan yang telah memakan korban jiwa secara masif. Berdasarkan data resmi, sejak 2 Maret, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 4.300 orang dan melukai 12.000 lainnya.

Namun, langkah presiden ini mendapat perlawanan keras dari Hizbullah dan beberapa fraksi politik yang menganggap usulan tersebut hanya menguntungkan pihak Israel. Mereka mendesak agar segala bentuk komunikasi dengan pemerintahan Benjamin Netanyahu dilakukan secara tidak langsung. Menanggapi kritik tersebut, Aoun melontarkan pernyataan tajam, menyebut bahwa penolakan terhadap negosiasi langsung adalah upaya untuk menjadikan isu Lebanon sebagai "kartu truf" di tangan Iran.

Secara historis, Aoun mengingatkan bahwa Lebanon telah melakukan negosiasi langsung dengan Israel berkali-kali sejak tahun 1949. Pada 26 Juni, kedua pihak bahkan telah menandatangani perjanjian kerangka kerja yang dimediasi oleh Amerika Serikat, yang mencakup rencana penarikan bertahap pasukan Israel dari wilayah Lebanon.

Meskipun ada kesepakatan diplomatik, realitas di lapangan tetap mencekam. Tentara Israel dilaporkan terus melakukan pelanggaran, termasuk penghancuran infrastruktur sipil di kota Taybeh dan pendudukan wilayah Lebanon selatan. Dalam eskalasi terbaru, pasukan Israel bahkan telah merangsek maju lebih dari 10 kilometer ke dalam wilayah kedaulatan Lebanon, menciptakan kontradiksi tajam antara meja perundingan dan medan tempur.

Analisis Geopolitik: Dilema Kedaulatan vs Proksi Regional

Dari perspektif hubungan internasional, posisi Presiden Joseph Aoun adalah sebuah perjudian politik yang sangat berisiko namun rasional. Aoun sedang mencoba melakukan 'de-coupling' atau pemisahan antara kepentingan nasional Lebanon dengan agenda geopolitik Iran di kawasan Levant. Dengan secara terbuka menyebut Lebanon sebagai "kartu truf Iran", Aoun sedang melakukan serangan frontal terhadap narasi perlawanan yang selama ini didominasi oleh Hizbullah. Ini bukan sekadar masalah negosiasi perbatasan, melainkan pertarungan tentang siapa yang memegang kendali atas kebijakan luar negeri Lebanon: negara (state) atau aktor non-negara (non-state actor) yang memiliki kekuatan militer setara negara.

Secara kritis, kita melihat adanya gap yang menganga antara diplomasi formal dan realitas militer. Perjanjian yang dimediasi AS pada 26 Juni tampak rapuh karena tidak memiliki mekanisme penegakan (enforcement) yang kuat. Ketika Israel terus melanggar batas wilayah dan menghancurkan rumah warga di Taybeh, hal ini memberikan amunisi politik bagi Hizbullah untuk mengklaim bahwa negosiasi adalah kesia-siaan. Israel, di bawah Netanyahu, cenderung menggunakan strategi 'coercive diplomacy'—menekan secara militer untuk mendapatkan konsesi yang lebih besar di meja perundingan. Hal ini membuat posisi Aoun semakin terjepit; ia terlihat lemah di mata domestik namun tetap bersikeras pada jalur diplomatik demi menghindari kehancuran total negara.

Prediksi saya, ketegangan internal di Lebanon akan meningkat. Jika Aoun terus mendorong negosiasi langsung, ia mungkin akan menghadapi krisis legitimasi atau bahkan ancaman kudeta politik dari blok yang pro-Iran. Namun, jika ia menyerah pada tuntutan Hizbullah, Lebanon secara efektif akan menjadi medan tempur permanen bagi perang bayangan (shadow war) antara Teheran dan Tel Aviv. Kedaulatan Lebanon saat ini berada dalam kondisi 'terfragmentasi', di mana presiden berbicara tentang hukum internasional, sementara di lapangan, hukum rimba militer yang berlaku. Situasi ini mengingatkan kita pada ketegangan serupa di wilayah lain, seperti bagaimana Iran menolak tuduhan negosiasi dengan AS yang juga melibatkan ancaman militer dan perselisihan diplomatik.

Kesimpulannya, keberhasilan langkah Aoun sangat bergantung pada sejauh mana Amerika Serikat mampu menekan Israel untuk benar-benar menarik pasukannya sesuai jadwal. Tanpa bukti nyata penarikan pasukan Israel, retorika Aoun tentang "pemulihan hak melalui jalur diplomatik" hanya akan dianggap sebagai angan-angan politik. Lebanon saat ini adalah mikrokosmos dari konflik global yang lebih besar: pertarungan antara tatanan berbasis aturan (rules-based order) yang diwakili diplomasi, melawan realpolitik kekerasan yang didorong oleh ambisi regional.