Banjarmasin Gelar Gotong Royong Bersihkan Wisata: Upaya Nyata atau Sekadar Panggung Politik?

Pemerintah Kota Banjarmasin pada hari Rabu menggelar aksi gotong‑royong untuk membersihkan dua kawasan wisata utama, Siring Menara Pandang dan Siring Nol Kilometer. Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah daerah, perwakilan Forkopimda, serta relawan masyarakat yang berpartisipasi dalam upaya mengembalikan kebersihan area publik.

Acara dimulai pada pukul 07.00 WIB dengan sambutan kepala dinas kebersihan kota yang menekankan pentingnya "kebersamaan warga dalam menjaga fasilitas umum". Selama tiga jam, tim gabungan tersebut menyapu, memungut sampah plastik, dan membersihkan vegetasi yang mengganggu pemandangan. Pada akhir kegiatan, petugas menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar simbol, melainkan langkah konkret untuk meningkatkan citra pariwisata Banjarmasin.

Namun, di balik niat baik tersebut, muncul pertanyaan kritis mengenai keberlanjutan upaya ini. Sejak awal tahun, laporan media lokal mencatat peningkatan signifikan volume sampah di kawasan wisata, terutama akibat kurangnya fasilitas tempat sampah dan minimnya edukasi lingkungan kepada pengunjung. Apakah aksi satu hari ini cukup untuk mengatasi permasalahan struktural yang lebih dalam?

Selain itu, aksi gotong‑royong ini juga berpotensi menjadi ajang politik lokal. Menjelang pemilihan kepala daerah mendatang, pemerintah kota tampaknya memanfaatkan momentum kebersihan untuk memperkuat citra kepemimpinan. Sementara itu, kritik dari aktivis lingkungan menyoroti bahwa kebijakan pengelolaan sampah yang lebih sistematis—seperti penempatan tempat sampah terpisah, program daur ulang, dan penegakan sanksi bagi pelanggar—masih belum terimplementasi secara konsisten.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya menilai bahwa aksi bersih‑bersih ini, meski bernilai simbolik, tidak dapat menutupi kegagalan kebijakan jangka panjang. Pemerintah kota harus mengalihkan fokus dari aksi satu kali ke strategi berkelanjutan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan komunitas lokal. Tanpa investasi pada infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, upaya bersih‑bersih akan berulang tanpa menghasilkan perubahan signifikan.

Lebih jauh, transparansi dalam alokasi anggaran untuk program kebersihan menjadi hal yang krusial. Data publik mengenai penggunaan dana, hasil monitoring kebersihan pasca‑aksi, serta rencana jangka panjang masih minim. Keterbukaan informasi ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah tidak sekadar mengadakan aksi foto‑op namun benar‑benar berkomitmen pada lingkungan.

Prediksi saya, jika tidak ada langkah kebijakan yang lebih tegas—seperti regulasi pengurangan plastik sekali pakai, program edukasi berkelanjutan di sekolah, serta insentif bagi pelaku usaha wisata yang menerapkan praktik ramah lingkungan—maka kawasan wisata Banjarmasin akan kembali terkontaminasi dalam waktu singkat. Oleh karena itu, aksi gotong‑royong harus dipandang sebagai titik awal, bukan akhir dari upaya menjaga kebersihan dan kelestarian destinasi wisata.

Terakhir, peran media dalam mengawasi dan melaporkan perkembangan kebijakan kebersihan menjadi sangat penting. Kami akan terus memantau implementasi program ini, mengungkap setiap celah, dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak berwenang demi masa depan pariwisata yang bersih, lestari, dan berdaya saing.