Kebakaran TPA Jatiwaringin Dipadamkan, Pemerintah Tangerang Rencanakan Embung—Solusi Jangka Panjang atau Sekadar Penanggulangan Darurat?

Setelah menghanguskan sampah selama sepuluh hari, kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, akhirnya berhasil dipadamkan. Namun, api yang kini telah padam tidak serta-merta menutup mata pemerintah daerah. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, Achmad Taufik, mengumumkan rencana pembangunan embung atau kolam buatan di sekitar TPA sebagai langkah mitigasi risiko kebakaran di masa depan.

"Pemerintah Kabupaten Tangerang akan membangun infrastruktur dari Jalan Mauk ke TPA Jatiwaringin, termasuk pembuatan embung di sekitarnya," ujar Taufik pada Jumat (10/7) dalam konferensi pers yang dikutip Antara. Menurutnya, kolam buatan tersebut diharapkan dapat menurunkan suhu tanah dan mengurangi potensi titik panas yang dapat memicu kebakaran kembali.

Meski titik api telah dinyatakan padam, status tanggap darurat bencana tetap dipertahankan hingga 14 Juli 2026. Bupati Maesyal Rasyid menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan pemantauan intensif hingga batas waktu tersebut, dan hasil evaluasi akan menentukan apakah status darurat akan diperpanjang atau dicabut.

Di lapangan, tim gabungan masih melakukan penyiraman di beberapa titik untuk memastikan tidak ada sisa titik panas yang dapat memicu kebakaran susulan. "Setelah survei menyeluruh, alhamdulillah tidak ada lagi asap atau api. Sesuai arahan BNPB, kami tetap melakukan penyiraman untuk memastikan keamanan seluruh area," kata Maesyal.

Pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menyiagakan personel dan armada udara sebagai cadangan bila diperlukan. Kepala Bidang Pengendalian Taktis dan Evaluasi Operasi BNPB, Riswandi, menegaskan kesiapan armada udara untuk membantu pemadaman kebakaran hutan, lahan, maupun TPA bila diminta oleh pemerintah daerah.

Riswandi menambahkan, "Kita harus belajar dari kejadian ini. Pemerintah daerah yang memiliki TPA harus meningkatkan langkah mitigasi, terutama selama musim kemarau yang diprediksi BMKG akan sangat panas dan ekstrem."

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya melihat dua hal utama yang terlewatkan dalam respons pemerintah: pertama, penyebab kebakaran yang belum teridentifikasi secara transparan. Selama sepuluh hari api berkobar, tidak ada laporan resmi tentang kegagalan sistem pemantauan atau kelalaian manajemen TPA. Tanpa mengungkap akar masalah—apakah itu penumpukan sampah yang tidak terkelola, kurangnya sistem pemadam otomatis, atau bahkan faktor eksternal—pembangunan embung hanyalah solusi kosmetik yang tidak menjawab pertanyaan fundamental.

Kedua, rencana pembangunan embung tampak seperti upaya "greenwashing" yang belum didukung studi kelayakan teknis. Embung memang dapat menurunkan suhu tanah, namun efektivitasnya dalam konteks TPA yang menampung limbah organik dan anorganik beragam masih dipertanyakan. Tanpa analisis dampak lingkungan, biaya operasional, dan mekanisme pemeliharaan jangka panjang, proyek ini berisiko menjadi beban fiskal yang tidak memberikan nilai tambah signifikan.

Lebih jauh, keputusan mempertahankan status tanggap darurat hingga 2026 menimbulkan pertanyaan tentang alokasi anggaran. Apakah dana darurat akan dialokasikan untuk penanggulangan kebakaran berulang, atau justru dialihkan ke proyek infrastruktur yang belum terbukti keefektifannya? Transparansi dalam penggunaan dana darurat sangat penting, mengingat masyarakat setempat telah menanggung dampak kesehatan dan ekonomi akibat polusi udara selama kebakaran berlangsung.

Kesimpulannya, pemerintah Kabupaten Tangerang perlu melakukan audit independen atas manajemen TPA Jatiwaringin, mengungkap penyebab kebakaran secara terbuka, dan menyusun strategi mitigasi yang berbasis data ilmiah, bukan sekadar infrastruktur simbolik. Hanya dengan langkah-langkah tersebut, kepercayaan publik dapat dipulihkan, dan risiko kebakaran di masa depan dapat diminimalisir secara nyata.