Jakarta Target 50 Kota Global 2030: Apakah UMKM Siap Jadi Pendorong Utama?

Jakarta berambisi masuk dalam daftar 50 kota global pada 2030, namun pencapaian tersebut tidak akan datang hanya berkat gedung pencakar langit atau proyek infrastruktur megah. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI, Elisabeth Ratu Rante Allo, menegaskan bahwa penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor ekonomi kreatif menjadi kunci strategis untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan kompetitif.

"Visi Gubernur Pramono Anung menuntut ekosistem kewirausahaan yang tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga inovasi yang dapat bersaing di pasar global," ujar Ratu dalam konferensi pers di Jakarta pada Sabtu lalu. Menurutnya, sebuah kota global harus dibangun di atas fondasi ekonomi rakyat yang kuat, bukan sekadar infrastruktur fisik.

Program unggulan pemerintah provinsi, JakPreneur, menjadi sarana utama untuk menggerakkan agenda tersebut. Hingga 10 Juli 2026, lebih dari 422 ribu usaha telah terdaftar dalam program ini, dengan 81,6 persen (sekitar 345 ribu) berada dalam status aktif. Angka ini, kata Ratu, menandakan bahwa ekosistem kewirausahaan Jakarta mulai menunjukkan daya tahan yang signifikan.

Data Dinas PPKUKM mengungkap bahwa sektor kreatif mendominasi basis UMKM yang terdaftar. Sub‑sektor kuliner memimpin dengan hampir 199 ribu pelaku usaha (47% dari total), diikuti oleh fashion (24 ribu), kriya (9 ribu), seni (1,3 ribu), desain (700), fotografi (20), dan game (11). Keberagaman ini mencerminkan potensi ekonomi kreatif yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Transformasi digital menjadi agenda tak terelakkan. Saat ini, 65,8 persen (278 ribu) peserta JakPreneur telah mengadopsi platform digital, sementara sisanya masih dalam proses pendampingan. Ratu menegaskan bahwa percepatan digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan keharusan untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan efisiensi operasional.

Dengan semua indikator tersebut, Ratu optimis bahwa UMKM yang kuat akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan inovatif. "Kami berkomitmen menindaklanjuti arahan Gubernur Pramono, memastikan UMKM menjadi motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan," tutupnya.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi yang telah menelusuri dinamika ekonomi kota besar selama lebih dari dua dekade, saya melihat dua tantangan utama yang belum cukup diangkat dalam narasi resmi. Pertama, kualitas dukungan finansial bagi UMKM masih terfragmentasi. Meskipun JakPreneur mencatat angka partisipasi yang mengesankan, sebagian besar pelaku usaha masih bergantung pada pinjaman mikro dengan bunga tinggi, yang pada akhirnya menggerogoti margin keuntungan mereka. Tanpa reformasi struktural dalam akses kredit—misalnya, skema pembiayaan berbasis hasil (revenue‑based financing) yang lebih fleksibel—potensi pertumbuhan UMKM akan terhambat.

Kedua, ekosistem inovasi kreatif di Jakarta masih terpusat pada sektor kuliner, sementara subsektor lain seperti teknologi kreatif, game, dan desain belum mendapatkan dukungan yang memadai. Hal ini terlihat dari angka partisipasi yang sangat rendah pada bidang game (hanya 11 usaha) dan fotografi (20 usaha). Pemerintah provinsi harus mengalokasikan sumber daya khusus, termasuk inkubator teknologi, pelatihan intensif, dan jaringan pasar internasional, untuk mengangkat sektor‑sektor ini ke level kompetitif global.

Transformasi digital yang disebutkan oleh Ratu memang penting, namun angka 34,2 persen usaha yang masih dalam proses pendampingan menandakan adanya kesenjangan kompetensi yang signifikan. Tanpa program pelatihan yang terstandardisasi dan terukur, digitalisasi dapat menjadi beban administratif alih-alih katalis pertumbuhan. Pemerintah perlu mengintegrasikan kurikulum digital yang mencakup e‑commerce, pemasaran berbasis data, serta keamanan siber, agar UMKM tidak hanya “digital” secara superficial.

Jika Jakarta ingin benar‑benar bersaing dengan kota‑kota global lain, strategi yang berfokus pada kuantitas UMKM harus diimbangi dengan kualitas. Ini berarti menilai kembali kebijakan pembiayaan, memperluas dukungan pada subsektor kreatif yang masih lemah, serta memastikan transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Hanya dengan pendekatan yang holistik, ambisi Jakarta menjadi salah satu dari 50 kota global pada 2030 tidak akan berakhir menjadi slogan kosong.