Jakarta hayang jadi salah sahiji ti 50 kota global dina 2030: Naha UMKM geus siap ngajalankeun roda utama?

Jakarta punya ambisi besar: masuk dalam daftar 50 kota terdepan dunia pada 2030. Tapi, pencapaian ini tidak akan terwujud hanya dengan mengejar tinggi gedung atau membangun infrastruktur megah. Menurut Elisabeth Ratu Rante Allo, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, kunci utamanya justru terletak pada penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor ekonomi kreatif—dua pilar yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu bersaing di kancah global.

“Visi Gubernur Pramono Anung bukan sekadar membangun kota, tapi menciptakan ekosistem kewirausahaan yang menghasilkan inovasi—bukan hanya produk—yang mampu menembus pasar internasional,” tegas Ratu dalam jumpa pers di Jakarta pekan lalu. Ia menekankan bahwa kota global sejati dibangun di atas kekuatan ekonomi rakyat, bukan hanya di atas beton dan baja.

Salah satu program andalan Pemprov DKI, JakPreneur, menjadi mesin penggerak utama dalam mewujudkan visi tersebut. Hingga 10 Juli 2026, lebih dari 422 ribu usaha telah mendaftar ke program ini, dengan 81,6%—sekitar 345 ribu—masih aktif beroperasi. Angka ini, menurut Ratu, menjadi indikator kuat bahwa ekosistem kewirausahaan Jakarta mulai menunjukkan ketahanan dan dinamisme yang nyata.

Data dari Dinas PPKUKM mengungkapkan bahwa sektor kreatif mendominasi peta keberadaan UMKM di Jakarta. Subsektor kuliner memimpin dengan 199 ribu pelaku usaha (47% dari total), diikuti fashion (24 ribu), kerajinan tangan (9 ribu), seni (1,3 ribu), desain (700), fotografi (20), dan pengembangan game (hanya 11 usaha). Keragaman ini sebenarnya mengisyaratkan potensi besar yang belum sepenuhnya dieksplorasi—terutama di luar ranah kuliner yang sudah mendominasi.

Transformasi digital bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Saat ini, 65,8% (278 ribu) pelaku usaha JakPreneur telah memanfaatkan platform digital, sementara sisanya masih dalam tahap pendampingan. Ratu menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan efisiensi operasional usaha.

Dengan segala indikator ini, Ratu optimistis bahwa UMKM yang tangguh akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan inovatif. “Kami berkomitmen menjalankan arahan Gubernur Pramono: menjadikan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Perspektif Ahli

Selama lebih dari dua dekade mengamati dinamika ekonomi kota-kota besar sebagai jurnalis investigasi, saya melihat ada dua tantangan kritis yang belum cukup digariskan dalam narasi resmi. Pertama, sistem pendanaan bagi UMKM masih terfragmentasi. Meski partisipasi dalam JakPreneur terhitung tinggi, banyak pelaku usaha masih terjebak dalam lingkaran pinjaman mikro berbunga tinggi—yang perlahan menggerogoti margin keuntungan mereka. Tanpa reformasi struktural dalam akses pembiayaan, seperti skema *revenue-based financing* yang lebih fleksibel, potensi pertumbuhan UMKM akan terus terhambat.

Kedua, ekosistem kreatif Jakarta masih terlalu bergantung pada sektor kuliner. Subsektor lain seperti teknologi kreatif, pengembangan game, dan desain belum mendapat dukungan yang proporsional—terlihat dari angka partisipasi yang sangat minim: hanya 11 usaha di bidang game dan 20 di fotografi. Pemprov perlu mengalokasikan sumber daya khusus: inkubator teknologi, pelatihan berbasis kebutuhan pasar, serta jaringan kolaborasi internasional, agar subsektor ini bisa naik kelas dan bersaing secara global.

Transformasi digital memang penting, tetapi angka 34,2% usaha yang masih dalam proses pendampingan mengindikasikan adanya kesenjangan kompetensi yang cukup lebar. Jika tanpa program pelatihan yang terstandardisasi dan terukur, digitalisasi justru bisa menjadi beban administratif—bukan katalis pertumbuhan. Pemerintah harus mengintegrasikan kurikulum digital yang komprehensif: e-commerce, pemasaran berbasis data, serta literasi keamanan siber—agar UMKM tidak hanya “digital” di nama, tapi juga dalam praktik dan dampaknya.

Jika Jakarta benar-benar ingin bersaing dengan kota-kota global lain, strategi yang berfokus pada kuantitas UMKM harus segera diimbangi dengan peningkatan kualitas. Ini berarti meninjau ulang kebijakan pembiayaan, memperkuat dukungan bagi subsektor kreatif yang masih tertinggal, serta memastikan transformasi digital yang tidak hanya inklusif, tapi juga berkelanjutan. Hanya dengan pendekatan holistik, ambisi Jakarta menjadi salah satu dari 50 kota global 2030 tidak akan berakhir sebagai slogan kosong—tapi menjadi realitas yang dirasakan rakyat di lapangan.