DK PBB 'Uji Nyali' Tiga Kandidat Sekjen: Guterres Digantikan, Tapi Siapa yang Layak Memimpin PBB yang Sedang Terkoyak?

Dewan Keamanan PBB (DK PBB) baru saja menyelesaikan rangkaian dialog informal dengan tiga calon Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB—Macky Sall, Rafael Grossi, dan Carolyn Rodrigues-Birkett—dalam proses seleksi yang berjalan di bawah bayang-bayang krisis global yang semakin memburuk. Namun, jangan terkecoh oleh tampilan formalitas: ini bukan sekadar upacara adat diplomasi, melainkan ujian ketahanan politik, integritas, dan visi strategis calon pemimpin dunia yang akan memegang kendali organisasi multilateral paling berpengaruh—namun juga paling rapuh—di abad ke-21.

Dilansir dari Washington DC, Presiden DK PBB bulan Juli 2026, Zenon Ngay Mukongo (Perwakilan Tetap Republik Demokratik Kongo), mengklaim bahwa dialog berlangsung "konstruktif" dan "transparan". Tapi siapa yang percaya lagi pada retorika transparansi ketika isi pembahasan tetap dikunci rapat? Mukongo mengaku para kandidat memaparkan visi, menjawab pertanyaan tentang tantangan global, dan menjelaskan pendekatan mereka—namun tanpa rincian konkret. Ini adalah taktik klasik: memamerkan proses demokratis sambil menyembunyikan substansi. Setiap anggota DK PBB dikatakan mengajukan "satu atau dua pertanyaan klarifikasi", tapi tidak ada satu pun pertanyaan yang diungkapkan, tidak satu pun jawaban yang diverifikasi publik. Bagaimana masyarakat sipil, jurnalis independen, atau bahkan negara-negara anggota PBB yang bukan anggota DK PBB bisa menilai kualitas calon jika proses seleksi berjalan dalam kegelapan?

Lebih mencemaskan lagi, tiga kandidat yang telah tampil mewakili tiga blok geopolitik yang sangat berbeda: Sall (yang diklaim diajukan oleh Republik Burundi—catatan penting: Burundi bukan negara yang secara tradisional menjadi pengusung kandidat Sekjen PBB, sehingga kemunculannya mengindikasikan pergeseran aliansi Afrika Barat), Grossi (Argentina, mewakili America Latin yang sedang berjuang membangun kembali pengaruhnya pasca krisis utang dan ketidakpercayaan terhadap lembaga multilateral), serta Rodrigues-Birkett (Guyana, negara kecil Karibia yang justru sedang memperjuangkan klaim wilayah dengan Venezuela—sebuah simbol ketegangan regional yang harus diwaspadai). Apakah ini upaya DK PBB untuk menyeimbangkan kekuatan regional, atau sekadar respons terhadap tekanan dari kelompok negara Global South yang menuntut representasi lebih adil?

Perlu diingat: proses seleksi ini berjalan di tengah ancaman nyata terhadap tatanan multilateral—perang berkepanjangan di Ukraina dan Gaza, retorika imperialis AS dan Tiongkok yang semakin tajam, krisis iklim yang memburuk, serta disintegrasi kredibilitas lembaga global seperti IAEA dan WTO. Dalam konteks ini, calon Sekjen PBB bukan sekadar administrator birokrasi; ia harus menjadi diplomat sekaligus strategis, pemimpin moral sekaligus negosiator taktis, dan—yang paling sulit—penjaga netralitas di tengah perang ideologi yang semakin memecah belah dunia.

Terakhir, satu kandidat lagi, Maria Fernanda Espinosa Garces, dijadwalkan tampil pada 27 Juli. Espinosa, mantan Menteri Luar Negeri Ekuador dan Presiden Majelis Umum PBB periode 2018–2019, dikenal sebagai tokoh yang vokal dalam isu dekolonisasi, keadilan iklim, dan reformasi PBB. Namun, kehadirannya juga memicu pertanyaan: apakah Ekuador—yang sedang menghadapi krisis keamanan internal akibat kekerasan narkoba dan kelaparan—layak mengusung kandidat yang akan memimpin organisasi global? Atau ini bagian dari strategi lebih besar: memanfaatkan Espinosa sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi Barat dalam kelembagaan PBB?

Opini Mendalam: Mengapa Proses Seleksi Sekjen PBB Kini Lebih Berbahaya Daripada Sekadar Pemilu Nasional

Saya, sebagai jurnalis investigasi yang telah meliput PBB selama lebih dari dua dekade, menyatakan dengan jelas: proses seleksi Sekretaris Jenderal PBB saat ini telah berubah dari mekanisme seleksi institusional menjadi arena pertarungan geopolitik terselubung—dan ini berbahaya. Pasalnya, dalam sistem saat ini, DK PBB—terutama lima anggota tetap (P5)—memegang kendali penuh atas rekomendasi, sementara Majelis Umum hanya menjadi "pemberi suara formal". Ini adalah warisan dari tatanan pasca-Perang Dunia II yang kini telah usang, namun tetap dipertahankan demi kepentingan para penguasa lama. Hasilnya? Calon Sekjen yang lolos bukan yang paling kompeten, melainkan yang paling bisa dinetralkan oleh P5—atau bahkan, yang paling bisa dimanipulasi oleh kepentingan nasional mereka.

Contoh nyata: Rafael Grossi, yang saat ini mengepalai IAEA, adalah tokoh yang sangat dekat dengan AS dalam isu Iran dan Korea Utara. Apakah ini kualifikasi profesional, atau justru indikasi bahwa ia akan menjadi eksekutor kebijakan luar negeri Washington di dalam struktur PBB? Sementara Macky Sall—mantan Presiden Senegal—memiliki rekam jejak yang ambigu: di satu sisi, ia dikenal sebagai reformator ekonomi; di sisi lain, pemerintahannya di Senegal diwarnai tuduhan pelanggaran HAM terhadap oposisi dan pembatasan kebebasan pers. DK PBB tidak menanyakan hal ini secara tegas—karena pertanyaan-pertanyaan tersebut dianggap "terlalu sensitif" atau "tidak relevan dengan mandat PBB". Padahal, tidak ada organisasi yang lebih rentan terhadap krisis legitimasi daripada PBB ketika pemimpinnya berasal dari negara yang sedang mengalami kemunduran demokrasi.

Lebih dalam lagi, kita harus mengakui bahwa PBB sedang mengalami krisis identitas: apakah ia lembaga netral yang mewakili kepentingan bersama umat manusia, atau sekadar forum perundingan yang dikendalikan oleh kekuatan besar? Proses seleksi yang tertutup, tidak akuntabel, dan tidak partisipatif—seperti yang kita saksikan sekarang—hanya memperkuat narasi bahwa PBB adalah institusi yang tidak lagi mewakili rakyat, melainkan hanya para diplomat dan elit politik. Jika Majelis Umum hanya diberi waktu 2–3 minggu untuk memilih setelah DK PBB mengumumkan rekomendasi (seperti yang dijanjikan Mukongo), maka ini bukan demokrasi—ini simulasi demokrasi. Ini adalah cara halus untuk menghindari pertanyaan kritis dari 193 negara anggota, terutama dari Afrika, Asia, dan Amerika Latin yang selama ini menuntut reformasi struktural PBB.

Di sinilah saya menarik garis tegas: calon Sekjen PBB berikutnya harus bukan hanya ahli kebijakan, tetapi juga reformator sistemik. Ia harus berani menantang struktur kekuasaan P5, membuka akses ke proses seleksi, dan membangun mekanisme transparansi yang benar-benar melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan korban krisis global. Tanpa keberanian itu, PBB akan terus menjadi alat legitimasi bagi kekerasan, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan—bukan solusi. Dan jika DK PBB terus mempertahankan proses tertutup ini, maka saya berani memprediksi: pada 2030, kita akan menyaksikan penarikan diri negara-negara Global South dari PBB, bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka tidak lagi percaya bahwa organisasi ini bisa diubah dari dalam. Waktu berjalan, dan PBB sedang kehilangan kesempatan terakhir untuk membuktikan bahwa multilateralisme masih bisa berjalan dengan keadilan, bukan hanya dengan kekuasaan.