Celukan Bawang: Solusi Atau Sekadar Tawaran Politik? Menhub Buru-buru Luncurkan Pelabuhan Alternatif Sebelum Pemilu 2027

Di tengah ketergantungan sistem logistik nasional terhadap satu jalur utama—Ketapang-Gilimanuk—yang telah lama terbukti rapuh dan tidak berkelanjutan, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi kembali menggebrak dengan proyeksi besar: Pelabuhan Celukan Bawang di Buleleng, Bali, akan beroperasi penuh pada Desember 2026. Target ini dicanangkan tepat satu tahun menjelang gelaran Pemilu Serentak 2027 dan angkutan Lebaran yang berpotensi memicu kemacetan kumulatif di jalur penyeberangan paling padat di Indonesia.

Berdasarkan peninjauan langsung yang dilakukan Menhub pada 9 Juli lalu, Celukan Bawang diposisikan sebagai strategic node dalam ekosistem konektivitas Jawa-Bali. Rencananya, pelabuhan ini akan melayani tiga rute sekaligus: Jangkar–Celukan Bawang, Tanjung Wangi–Celukan Bawang, dan Ketapang–Padang Bai/Gunaksa. Namun, di balik optimisme resmi, pertanyaan besar menggantung: apakah infrastruktur ini benar-benar siap secara teknis, finansial, dan operasional dalam waktu kurang dari 17 bulan?

PT Pelindo dan PT ASDP Indonesia Ferry diberi instruksi tegas untuk menyelesaikan kajian teknis, revitalisasi dermaga, peningkatan kapasitas dermaga penumpang dan kendaraan, serta integrasi sistem keamanan maritim—semua dalam tenggat waktu yang sangat ketat. Padahal, pengalaman historis menunjukkan bahwa proyek infrastruktur maritim di Indonesia sering mengalami schedule slippage akibat kompleksitas regulasi, sengketa lahan, hingga ketergantungan pada konsultan asing untuk studi kelayakan.

Lebih jauh, inisiatif water taxi yang diklaim mampu memangkas waktu tempuh dari Bandara Ngurah Rai ke Canggu dalam 30 menit terdengar seperti solusi inovatif, tetapi mengabaikan realitas struktural: Bali belum memiliki kebijakan transportasi terpadu antarmoda. Tanpa integrasi antara pelabuhan, bandara, dan jaringan jalan—apalagi tanpa sistem tiket terintegrasi dan data transportasi real-time—inovasi semacam ini berpotensi menjadi proyek simbolis yang menghabiskan APBN tanpa dampak nyata pada distribusi arus.

Di sektor udara, klaim bahwa Bandara Ngurah Rai telah melampaui kapasitas pra-pandemi (24,9 juta penumpang/tahun) memang mengkhawatirkan. Namun, rencana peningkatan kapasitas hingga 32 juta penumpang tanpa disertai penataan zonasi bandara, perbaikan akses jalan bandara, dan peningkatan layanan keamanan (seperti yang baru-baru ini dipersoalkan di Bandung Husein) menunjukkan paradigma pembangunan yang masih berpusat pada kapasitas fisik, bukan pada kualitas layanan dan keberlanjutan sistem.

Opini Mendalam: Celukan Bawang dan Ilusi Solusi Teknokratis dalam Tatanan Politik yang Retak

Sebagai jurnalis investigasi yang telah meliput puluhan proyek infrastruktur maritim di Indonesia, saya melihat Celukan Bawang bukan sekadar proyek logistik—ia adalah cerminan dari kebijakan yang lebih mengandalkan simbol daripada substansi. Pemerintah memilih solusi teknokratis yang tampak cepat dan visual: pelabuhan baru, jembatan baru, layanan baru. Padahal, akar masalah Ketapang-Gilimanuk bukan hanya pada kapasitas dermaga, melainkan pada systemic failure: ketiadaan zonasi logistik nasional, minimnya koordinasi antarkementerian (Perhubungan, PUPR, BUMN), dan lemahnya pengawasan terhadap operasional feri yang kerap mengabaikan standar keselamatan maritim.

Lebih kritis lagi, keputusan untuk memprioritaskan Celukan Bawang tanpa memperbarui studi dampak ekologis dan sosial (AMDAL) yang komprehensif berpotensi mengulangi kesalahan masa lalu. Buleleng adalah wilayah dengan kerentanan geologis tinggi—gempa bawah laut, tsunami, dan erosi pantai—yang belum direspons dengan pendekatan mitigasi berbasis risiko. Padahal, dalam laporan BNPB 2025, Bali berada di peringkat kedua wilayah dengan potensi tsunami tinggi di Indonesia. Jika pelabuhan baru dibangun tanpa tsunami-resistant design, tanpa jalur evakuasi, dan tanpa keterlibatan masyarakat pesisir dalam perencanaan—ia bukan solusi, melainkan perangkap waktu yang berbiaya mahal.

Selain itu, kita harus berani mengungkap dimensi politik yang sering diabaikan: kenapa Celukan Bawang dipilih, bukan Tanjung Wangi atau Jangkar? Secara geografis, Celukan Bawang berada di wilayah yang lebih mudah diakses dari Denpasar dan memiliki koneksi jalan lebih baik—bukan karena kapasitas alami atau kebutuhan pasar. Ini adalah indikasi kuat bahwa keputusan infrastruktur masih sangat terpengaruh oleh logika politik lokal dan kepentingan elite. Gubernur Bali, I Wayan Koster, yang turut meninjau lokasi, memiliki kekuatan politik nasional pasca-PDI-P menang besar di Bali pada Pileg 2024. Tidak mengherankan jika proyek ini digeber sebelum Pilpres 2027, meski studi kelayakan teknis belum final. Dalam konteks ini, Celukan Bawang bukan solusi—ia adalah political timing play.

Terakhir, kita harus mengakui bahwa alternatif rute penyeberangan bukanlah jawaban terakhir. Jika kita terus mengandalkan feri sebagai satu-satunya moda, kita akan terjebak dalam siklus kemacetan yang tak berujung. Solusi jangka panjang adalah membangun sistem logistik berbasis kereta api dan jalan tol laut terintegrasi—seperti yang sudah diterapkan di Singapura dan Malaysia. Di sana, feri bukan pengganti jalan, melainkan bagian dari rantai pasok yang didukung oleh hub-and-spoke logistik digital. Indonesia, yang masih terjebak dalam logika build-first, assess-later, belum siap mengambil lompatan itu. Celukan Bawang bisa jadi batu loncatan—atau batu sandungan baru dalam perjalanan menuju sistem transportasi yang beradab.

Seperti yang terlihat dalam DPRD Bogor Desak Pemerintah Perbaiki Data Kemiskinan, masalah kebijakan yang tidak berbasis data akurat dan analisis mendalam seringkali menjadi penyebab utama kegagalan implementasi. Tanpa perbaikan sistemik tersebut, Celukan Bawang berisiko menjadi proyek lain yang hanya terlihat besar di papan rencana.

Di sisi lain, tantangan iklim yang semakin mendesak—seperti yang dijelaskan dalam El Niño 2024: Kekeringan Bukan Sekadar Musim—memerlukan pendekatan adaptif dalam setiap proyek infrastruktur. Pelabuhan yang tidak memasukkan faktor iklim dalam perencanaannya akan rentan pada bencana yang bisa mematikan secara fisik maupun ekonomi.

Tak kalah penting, isu korupsi dan pengawasan yang lemah—seperti yang diungkap dalam Dua Minggu Pasca-Grebek 12 Lokasi, Polisi Siap Ungkap Tersangka—juga relevan di sini. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, Celukan Bawang bisa jadi arena baru untuk praktik-praktik yang merugikan negara dan rakyat.