Ambisi Ekspor Ikan Baubau ke Tanah Suci: Terobosan Ekonomi atau Sekadar Wacana Birokrasi?

BAUBAU – Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Menhaj) kini tengah membidik potensi besar sektor perikanan Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, untuk masuk ke dalam rantai pasok konsumsi jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Langkah ini bukan sekadar urusan logistik pangan, melainkan upaya strategis untuk menggeser ketergantungan impor bahan pangan di Tanah Suci menjadi pemanfaatan produk unggulan lokal.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, dalam kunjungannya ke PT Buton Indo Tuna pada Sabtu lalu, menegaskan bahwa kualitas produk perikanan Baubau memiliki standar yang mumpuni untuk memenuhi kebutuhan nutrisi jamaah. Namun, Irfan tidak menutup mata bahwa jalan menuju meja makan jamaah haji masih terjal. Ia menekankan bahwa aspek teknis—mulai dari standar pengemasan (packaging), manajemen pengiriman lintas benua, hingga regulasi ketat pemerintah Arab Saudi—menjadi tantangan utama yang harus segera dipecahkan.

"Secara produk saya kira sangat memungkinkan. Yang perlu dibahas sekarang adalah aspek teknis seperti pengiriman, packaging, serta aturan yang berlaku di Arab Saudi," ujar Irfan Yusuf saat meninjau langsung proses produksi dari hulu ke hilir.

Visi ini disebut-sebut sebagai implementasi dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Sang Presiden menginginkan agar penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya berhenti pada aspek pelayanan ritual, tetapi bertransformasi menjadi mesin penggerak ekonomi nasional. Dengan mengintegrasikan komoditas lokal ke dalam ekosistem haji, pemerintah berharap ada dampak ekonomi riil yang dirasakan oleh petani dan nelayan di daerah.

Sebagai langkah konkret, Kementerian Haji dan Umrah telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji untuk melakukan kajian teknis mendalam. Targetnya jelas: menciptakan skema kerja sama yang tidak hanya membuka pasar internasional bagi produk Sultra, tetapi juga memperkuat ketahanan logistik pangan jamaah Indonesia di Arab Saudi.

Analisis Redaksi: Menakar Realitas di Balik Retorika Ekonomi Haji

Sebagai jurnalis investigasi yang telah lama mengamati pola kebijakan publik kita, saya melihat rencana ini sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi, gagasan untuk memutus rantai impor pangan di Arab Saudi dengan produk lokal adalah langkah brilliant dan patriotik. Jika berhasil, ini adalah kemenangan besar bagi kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan. Namun, di sisi lain, kita harus sangat kritis: apakah ini akan menjadi prestasi nyata atau sekadar 'proyek kunjungan' yang berakhir menjadi dokumen kajian di atas meja birokrat?

Kita harus bicara jujur mengenai tantangan logistik. Mengirim produk perikanan dari Baubau ke Arab Saudi membutuhkan cold chain system (rantai dingin) yang tanpa celah. Satu saja titik kegagalan dalam suhu penyimpanan selama perjalanan ribuan kilometer, maka seluruh pengiriman akan menjadi sampah organik yang membahayakan kesehatan jamaah. Pertanyaannya, apakah infrastruktur logistik kita sudah siap? Ataukah pemerintah akan membebankan biaya investasi teknologi ini kepada pengusaha lokal yang pada akhirnya justru menaikkan harga jual produk?

Lebih jauh lagi, regulasi Arab Saudi mengenai impor pangan sangatlah rigid dan ketat. Mereka tidak hanya melihat kualitas rasa, tetapi sertifikasi halal yang sangat spesifik, standar sanitasi internasional, dan kuantitas yang konsisten. Saya khawatir, jika kajian teknis yang diperintahkan Menhaj hanya bersifat administratif tanpa melibatkan audit lapangan yang brutal terhadap kapasitas produksi PT Buton Indo Tuna dan mitra lainnya, maka rencana ini hanya akan menjadi pemanis dalam laporan kinerja kementerian.

Prediksi saya, jika pemerintah tidak segera membangun 'jembatan' regulasi yang kuat dengan otoritas Saudi dan tidak memberikan subsidi teknologi pengemasan bagi produsen lokal, maka rencana ini akan terbentur pada tembok biaya logistik yang mahal. Kita tidak ingin jamaah haji membayar lebih mahal hanya karena ambisi menggunakan produk lokal yang biaya kirimnya tidak masuk akal. Pemerintah harus memastikan bahwa efisiensi tetap terjaga. Jangan sampai semangat 'menggerakkan ekonomi nasional' justru menjadi beban baru bagi penyelenggaraan haji yang sudah sangat kompleks.