KH Zulfa Mustofa Siap Gencarkan Kontestasi Ketua Umum NU: Antara Harapan Reformasi dan Politik Internal

Jakarta – Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar di Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jawa Timur, 27‑31 Agustus 2026, nama KH Zulfa Mustofa kembali menjadi sorotan. Sebagai Wakil Ketua Umum PBNU, ia menyatakan kesiapan untuk maju sebagai calon Ketua Umum bila mendapat mandat dari Pengurus Wilayah (PWNU) dan Pengurus Cabang (PCNU). Meski menegaskan tidak memiliki ambisi pribadi, Zulfa menambahkan bahwa ia tidak akan menolak bila aspirasi pengurus daerah menguatkan pencalonannya.

"Jika aspirasi cabang dan wilayah meminta, itu sangat kuat. Saya tidak bisa menolak," ujar KH Zulfa dalam pernyataan yang diterima di Jakarta pada Sabtu.

Berbagai tokoh NU mulai mengemukakan dukungan mereka. Ketua Lembaga Dakwah PBNU, KH Abdullah Syamsul Arifin (Gus Aab), mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir permintaan dari PWNU dan PCNU terus mengalir, menuntut Zulfa ikut serta dalam proses suksesi kepemimpinan. "Mereka menyampaikan harapan akan adanya perbaikan pada tubuh Nahdlatul Ulama. Kiai Zulfa dipandang sebagai ikon perubahan yang dibutuhkan NU saat ini," tegasnya.

Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta, KH Taufik Damas, menambahkan bahwa dorongan kepada Zulfa datang dari semua tingkatan kepengurusan, mulai dari PCNU, PWNU, hingga kalangan PBNU. Ia menegaskan bahwa Zulfa belum pernah secara resmi mengumumkan diri sebagai calon, namun aspirasi tersebut terus mengemuka menjelang Muktamar.

Meski demikian, proses penentuan calon tetap berada di tangan pemilik hak suara dalam Muktamar. "Kita lihat nanti siapa yang akan maju dalam Muktamar. Semuanya tentu bergantung pada aspirasi pengurus wilayah dan pengurus cabang sebagai pemilik mandat," kata KH Taufik.

Analisis Pakar

Penunjukan KH Zulfa Mustofa sebagai calon potensial Ketua Umum PBNU menandai dinamika internal yang semakin kompleks dalam organisasi keagamaan terbesar Indonesia. Pada satu sisi, dukungan luas dari PWNU dan PCNU mencerminkan keinginan kuat untuk mempercepat agenda reformasi struktural yang selama ini terhambat oleh birokrasi internal. Zulfa, yang dikenal sebagai figur moderat dengan latar belakang akademis dan pengalaman organisasi, diposisikan sebagai simbol pembaruan yang dapat menyeimbangkan tradisi dengan tuntutan modernitas.

Namun, tidak dapat diabaikan bahwa proses suksesi kepemimpinan NU selalu dipengaruhi oleh jaringan patronase dan pertarungan kepentingan politik. Keterlibatan tokoh-tokoh senior seperti Gus Aab dan KH Taufik Damas menunjukkan adanya koalisi yang berusaha mengkonsolidasikan dukungan di tingkat daerah. Jika Zulfa memang melangkah maju, ia harus menavigasi antara ekspektasi reformis yang menuntut transparansi dan akuntabilitas, serta tekanan dari faksi-faksi lama yang mengutamakan stabilitas politik internal.

Lebih jauh, konteks nasional menambah lapisan kompleksitas. NU memiliki peran strategis dalam politik Indonesia, terutama dalam koalisi pemerintahan dan kebijakan sosial‑keagamaan. Seorang Ketua Umum yang baru akan berhadapan dengan tantangan mengelola hubungan dengan pemerintah, mengawal agenda keagamaan, serta menanggapi isu‑isu sensitif seperti radikalisme dan pluralisme. Zulfa, dengan latar belakangnya yang relatif netral, berpotensi menjadi jembatan yang mengurangi ketegangan, namun juga berisiko menjadi target kritik jika tidak mampu menyeimbangkan kepentingan tersebut.

Prediksi saya, jika Zulfa berhasil mengamankan dukungan mayoritas dalam Muktamar, ia akan memanfaatkan momentum reformasi untuk memperkuat struktur organisasi melalui digitalisasi, peningkatan transparansi keuangan, dan pemberdayaan generasi muda. Namun, ia harus siap menghadapi perlawanan dari elemen konservatif yang mungkin melihat perubahan tersebut sebagai ancaman terhadap otoritas tradisional. Keberhasilan atau kegagalan Zulfa akan menjadi barometer sejauh mana NU mampu beradaptasi dengan dinamika sosial‑politik Indonesia yang terus berubah.