Keluarga Dr. Icha Ungkap 28 Pertanyaan Penyidik: Intimidasi DPRD TTU Jadi Sorotan Utama

Keluarga almarhum dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni (dr. Icha) menegaskan bahwa mereka telah menjawab puluhan pertanyaan terkait laporan dugaan intimidasi yang menimpa sang dokter pada 13 Juni 2026. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Subdirektorat 1 Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dit PPA dan PPO) Polda NTT berlangsung selama lebih dari empat jam, dengan total 28 pertanyaan yang diajukan kepada tiga saksi utama.

Menurut kuasa hukum keluarga, Viktor Manbait, ketiga saksi yang dipanggil adalah orang tua dr. Icha, Gabriel Pakaenoni dan Nur Azizah, serta pacar sang dokter, yang dikenal dengan inisial IB. "Mereka telah memberikan keterangan lengkap dan didampingi oleh tiga kuasa hukum dari kantor kami," ujar Manbait. Manbait menambahkan bahwa dua adik dr. Icha, Tiara dan Elyn Pakaenoni, dijadwalkan akan dimintai keterangan pada pekan berikutnya.

Pemeriksaan dimulai pukul 10.30 WITA di Mapolda NTT dan berlanjut hingga sore hari. Selama sesi tersebut, penyidik menanyakan detail medis, kronologi intimidasi, serta bukti-bukti pendukung yang diserahkan keluarga, termasuk surat keterangan medis terkait perawatan dr. Icha.

Direktur PPA dan PPO Polda NTT, Kombes Pol. Nova Irone Surentu, mengakui bahwa ia belum menerima rangkuman materi pemeriksaan karena sedang berada di luar kota pada saat itu. "Saya belum dapat informasi lengkap karena setelah selesai pemeriksaan saya ada kegiatan lain," katanya kepada CNNIndonesia.com pada Jumat malam.

Kasus ini bermula dari laporan keluarga yang menuduh tiga anggota DPRD Timor Tengah Utara (TTU) – Therezius Lazakar (Golkar), Robert Tubani (PKB), dan Veronika Lake (PDIP) – serta seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dokter hewan Dinas Peternakan TTU (inisial MMS) melakukan intimidasi terhadap dr. Icha saat ia menangani pasien gigitan ular di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Leona Kefamenanu. Intimidasi tersebut diduga memicu depresi berat yang berujung pada tindakan bunuh diri dr. Icha pada 26 Juni 2026 di rumahnya, Perumahan RSS Baumata, Kupang.

Jenazah dr. Icha dimakamkan pada 29 Juni 2026 dan dihadiri ribuan pelayat, menandakan besarnya kepedulian publik terhadap tragedi ini. Keluarga telah melaporkan empat orang pelaku ke Polda NTT, menuntut proses hukum yang transparan dan adil.

Analisis Pakar

Kasus dr. Icha menyoroti kegagalan sistem perlindungan saksi dan profesional medis di daerah terpencil. Ketika seorang dokter yang berani menolak tekanan politik menjadi korban intimidasi, respons aparat harus lebih dari sekadar prosedur formal. Penyidik tampaknya terjebak dalam prosedur administratif yang panjang, sementara korban dan keluarganya menunggu keadilan yang nyata.

Politik lokal di TTU selama ini dikenal sarat patronase dan jaringan kekuasaan yang sulit dipatahkan. Keterlibatan tiga anggota DPRD sekaligus seorang ASN dalam aksi intimidasi menunjukkan adanya budaya impunitas yang mengakar. Jika penyidikan tidak menghasilkan akuntabilitas, maka akan memperkuat persepsi bahwa pejabat publik dapat melanggar hukum tanpa konsekuensi.

Selanjutnya, penting bagi Kementerian Hukum dan HAM serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan pengawasan independen. Tanpa tekanan eksternal, penyelidikan internal Polda NTT berisiko menjadi formalitas belaka. Masyarakat sipil, media, dan lembaga internasional harus menuntut transparansi, termasuk publikasi hasil pemeriksaan, kronologi lengkap, serta langkah-langkah perlindungan bagi saksi selanjutnya.

Jika proses hukum berjalan lancar, kasus ini dapat menjadi titik balik bagi reformasi perlindungan tenaga medis di Indonesia, khususnya di wilayah yang rawan konflik kepentingan politik. Namun, kegagalan menuntaskan kasus ini akan menambah daftar panjang kegagalan negara dalam melindungi profesional yang berani menolak tekanan politik demi kepentingan publik.