Kolaborasi Perpusnas‑Unpad: 74 Desa Jabar Digarap Jadi Laboratorium Literasi, Tapi Apa Kualitasnya?

Jakarta, 10 Juli 2026 – Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dan Universitas Padjadjaran (Unpad) menandai langkah ambisius dengan meluncurkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Literasi di 74 desa Jawa Barat. Program yang dijanjikan akan menyalakan kembali budaya membaca sekaligus mengangkat literasi keuangan, kesehatan, dan pemberantasan kemiskinan ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah inisiatif ini cukup substansial atau sekadar simbolik?

Kepala Perpusnas, E. Aminuddin Aziz, menegaskan bahwa Unpad kini menjadi salah satu dari 23 perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam KKN Tematik Literasi 2026. Tahun lalu, 21 perguruan tinggi melibatkan sekitar 10.400 mahasiswa di 17 provinsi. Penambahan dua institusi, termasuk Unpad, diklaim sebagai respons atas kebutuhan khusus Jawa Barat, provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi namun Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masih rendah.

Menurut Aziz, “Masyarakat Jawa Barat memang banyak mengonsumsi media sosial, tetapi membaca materi yang lebih mendalam masih menjadi tantangan.” Untuk menutup kesenjangan itu, Perpusnas menyiapkan 1.000 judul buku per desa – total sekitar 74.000 judul – yang akan menjadi sumber belajar bagi mahasiswa dan warga setempat.

Mahasiswa Unpad yang terlibat diperkirakan mencapai 740 orang, masing‑masing ditempatkan di desa‑desa target. Rektor Unpad, Prof. Arief S. Kartasasmita, menekankan bahwa KKN bukan sekadar “praktik lapangan” melainkan bagian integral dari proses pembelajaran yang harus selaras dengan program pemerintah, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga pengelolaan sampah.

Namun, di balik angka-angka menggiurkan itu, terdapat beberapa titik rawan yang belum terjawab. Pertama, kualitas buku yang disumbangkan belum diungkap; apakah koleksi tersebut mencakup literatur keuangan modern, materi kesehatan berbasis bukti, atau hanya sekadar kumpulan fiksi klasik? Kedua, monitoring dan evaluasi program tampak minim. Tidak ada mekanisme yang jelas untuk mengukur dampak jangka panjang pada tingkat literasi atau perubahan perilaku membaca di desa‑desa tersebut.

Selain itu, peran keterlibatan masyarakat lokal masih samar. Sejauh mana tokoh desa, guru, atau perpustakaan desa dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan? Tanpa kepemilikan lokal, program semacam ini berisiko menjadi proyek “top‑down” yang mudah menguap setelah mahasiswa kembali ke kampus.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asep Sukmana, menyambut baik inisiatif ini sebagai selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Namun, pernyataan tersebut masih bersifat retoris tanpa menyertakan komitmen anggaran atau rencana sinergi dengan program literasi yang sudah ada.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat program KKN Tematik Literasi ini berada pada persimpangan antara niat baik dan realitas birokrasi. Pada satu sisi, penyediaan 74.000 judul buku merupakan langkah konkret yang dapat memperkaya koleksi perpustakaan desa, yang selama ini terbatas. Pada sisi lain, tanpa kerangka evaluasi yang transparan, angka-angka tersebut dapat menjadi sekadar statistik yang mengaburkan kegagalan struktural.

Literasi bukan sekadar akses buku; ia menuntut ekosistem pendukung: pelatihan guru, fasilitas membaca yang nyaman, serta insentif bagi warga untuk menghabiskan waktu di perpustakaan. Jika program ini tidak mengintegrasikan unsur‑unsur tersebut, maka dampaknya akan terbatas pada “pembacaan sesaat” yang tidak mengubah pola pikir masyarakat.

Selanjutnya, keberlanjutan menjadi pertanyaan utama. Mahasiswa yang terlibat selama satu semester atau satu tahun akademik akan meninggalkan desa setelah selesai KKN. Apakah ada rencana untuk melatih relawan lokal atau membentuk klub baca yang dapat beroperasi secara mandiri? Tanpa mekanisme transfer pengetahuan yang kuat, buku‑buku yang disumbangkan berpotensi berakhir di rak yang tak terpakai.

Terakhir, saya mengingatkan bahwa literasi keuangan dan kesehatan memerlukan pendekatan yang lebih interaktif daripada sekadar membaca. Workshop, simulasi, atau program mentoring berbasis teknologi dapat meningkatkan efektivitas. Jika Perpusnas dan Unpad tidak menyesuaikan metode mereka dengan kebutuhan spesifik desa, maka program ini akan tetap menjadi “kegiatan amal” yang tidak menghasilkan perubahan struktural.

Kesimpulannya, kolaborasi Perpusnas‑Unpad memiliki potensi besar, namun keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kualitas konten, mekanisme evaluasi, partisipasi masyarakat, dan rencana keberlanjutan. Pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga perpustakaan harus bergerak bersama, bukan sekadar menandatangani nota kesepahaman.