ISF Hanya Kirim Puluhan Personel ke Gaza, Target 20.000 Terhenti

Moskow (ANTARA) – Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan gencatan senjata di Jalur Gaza ternyata baru mampu menurunkan kurang dari dua lusin personel ke lapangan. Angka yang dilaporkan oleh The Wall Street Journal berkisar antara 10 hingga 20 orang, jauh di bawah target ambisius 20.000 personel yang dijanjikan dalam rencana perdamaian yang digagas oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Laporan tersebut mengutip sejumlah sumber yang mengetahui seluk‑beluk penempatan pasukan, menegaskan bahwa ISF direncanakan untuk menahan upaya Hamas dalam memulihkan kemampuan militer setelah konflik berkepanjangan. Namun, hingga kini, proses pengiriman gelombang pertama personel masih terhambat, dengan jumlah yang jauh di bawah harapan.

Meski demikian, seorang pejabat militer Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan bahwa empat negara – Albania, Kazakhstan, Kosovo, dan Maroko – sedang dalam proses menandatangani komitmen resmi untuk bergabung dengan ISF. Jika komitmen tersebut terwujud, mereka dapat menambah kapasitas personel, namun belum ada kepastian kapan mereka akan mengirimkan pasukan ke Gaza.

Pada November 2025, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Umum mengesahkan Resolusi 2803 yang menegaskan pelaksanaan rencana perdamaian yang disepakati antara Israel dan Hamas pada Oktober 2025. Utusan khusus Presiden Trump, Steve Witkoff, pada pertengahan Januari 2026 mengumumkan fase kedua rencana tersebut, yang mencakup penarikan lebih banyak pasukan Israel, pengerahan ISF, serta pembentukan struktur pemerintahan baru di bawah naungan Dewan Perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan yang mencolok antara retorika diplomatik dan kemampuan operasional. Keterlambatan pengiriman personel ISF menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas mekanisme internasional dalam menanggulangi krisis kemanusiaan yang terus memuncak di Gaza.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya melihat kegagalan ISF dalam menurunkan personel secara signifikan sebagai gejala dari masalah struktural yang lebih dalam. Pertama, ketergantungan pada komitmen politik yang bersifat sementara – seperti dukungan dari negara‑negara kecil yang belum memiliki kapasitas militer yang memadai – menurunkan kredibilitas misi. Kedua, proses birokrasi internasional yang berlapis‑lapis, termasuk persetujuan PBB dan koordinasi antar‑negara, memperlambat respons yang seharusnya bersifat cepat dan tanggap.

Selain itu, ambisi 20.000 personel tampak tidak realistis mengingat keterbatasan logistik, keamanan, dan kepercayaan antara pihak‑pihak yang terlibat. Tanpa jaminan keamanan yang kuat, negara‑negara donor akan enggan mengirimkan pasukan mereka ke zona konflik yang masih sangat tidak stabil. Hal ini menimbulkan risiko bahwa ISF akan menjadi simbol kosong, bukan kekuatan penegak perdamaian.

Ke depan, saya memprediksi bahwa tekanan internasional akan memaksa Amerika Serikat dan sekutunya untuk mencari alternatif lain, seperti meningkatkan peran pasukan multinasional yang lebih terkoordinasi atau memperkuat mekanisme pengawasan sipil. Namun, tanpa perubahan paradigma yang mendasar – yaitu mengutamakan kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas – upaya apapun akan tetap terhambat oleh kepentingan politik yang berbelit.

Kesimpulannya, kegagalan ISF bukan sekadar masalah angka personel, melainkan cerminan kegagalan sistem internasional dalam menanggapi krisis kemanusiaan secara efektif. Jika tidak ada reformasi mendasar, Gaza akan terus menjadi arena konflik yang dibiarkan berlarut, sementara dunia menonton dengan rasa frustrasi yang semakin mendalam.