Sulawesi Tengah Janji Perkuat Perlindungan Perempuan & Anak, Tapi Angka Kekerasan Tetap Meroket

Palu, 10 Juli 2026 – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) kembali mengumumkan komitmen “meningkatkan perlindungan perempuan dan anak” dalam sebuah kunjungan kerja yang dihadiri Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido bersama Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan. Di balik retorika yang mengusung slogan Berani Sehat, data terbaru mengungkap tren kekerasan yang belum menunjukkan penurunan signifikan.

Menurut aplikasi Simfoni PPA, tercatat 696 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2025. Hingga pertengahan 2026, laporan baru mencapai sekitar 600 kasus – angka yang masih tinggi mengingat populasi provinsi yang relatif kecil. Pemerintah menolak mempublikasikan rincian kasus karena “kerahasiaan korban”, namun hal ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penanganan trauma.

Wagub Lamadjido menekankan bahwa Program Berani Sehat tidak hanya menyediakan layanan kesehatan gratis melalui JKN, tetapi juga menanggung biaya visum et repertum, penanganan korban KDRT, dan prosedur medis lain yang diperlukan dalam proses hukum. Hingga awal Juli 2026, program tersebut telah membantu 183 ribu warga, termasuk 1.800 kasus layanan non‑JKN yang sepenuhnya dibiayai pemerintah provinsi.

Meski angka tersebut terkesan mengesankan, kritik muncul terkait distribusi manfaat. Sebagian besar penerima layanan adalah warga yang sudah terdaftar dalam JKN, sementara korban kekerasan yang membutuhkan layanan khusus sering kali terpinggirkan karena prosedur administratif yang rumit dan kurangnya fasilitas di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak.

Wagub juga mengakui masih ada “kebutuhan mendesak” untuk meningkatkan sarana dan prasarana UPTD PPA, namun tidak ada rincian anggaran atau jadwal konkret yang disampaikan. Sementara itu, Kementerian PPPA diharapkan terus memberikan arahan, namun peran aktif kementerian dalam memantau implementasi kebijakan di tingkat provinsi masih belum terlihat.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat dua hal yang menjadi titik lemah utama kebijakan ini. Pertama, data yang disajikan masih bersifat agregat dan tidak mengungkap pola geografis, demografis, atau jenis kekerasan yang paling dominan. Tanpa data granular, upaya penanggulangan akan tetap bersifat reaktif, bukan preventif. Kedua, ketergantungan pada program kesehatan sebagai satu‑satunya instrumen perlindungan menutup mata pada kebutuhan psikososial korban, seperti layanan konseling jangka panjang, rehabilitasi ekonomi, dan perlindungan hukum yang terintegrasi.

Jika pemerintah Sulteng ingin benar‑benar menurunkan angka kekerasan, langkah selanjutnya harus melibatkan monitoring independen yang melaporkan secara periodik dan terbuka. Pembentukan komisi lintas sektoral yang melibatkan LSM, akademisi, dan perwakilan korban dapat menambah lapisan akuntabilitas. Selain itu, alokasi anggaran khusus untuk infrastruktur UPTD PPA harus diprioritaskan, termasuk pelatihan personel, fasilitas forensik, dan jaringan rujukan ke rumah sakit rujukan.

Tanpa transparansi dan mekanisme evaluasi yang jelas, janji “perlindungan terbaik” akan tetap menjadi slogan politik yang mudah di‑marketing, bukan realitas yang dirasakan oleh perempuan dan anak di lapangan. Pemerintah provinsi harus berani menempatkan data terbuka di depan publik, mengakui kegagalan, dan merancang strategi yang berbasis bukti – bukan sekadar menambah angka layanan kesehatan yang belum tentu menjangkau korban paling rentan.

Ke depan, saya memperkirakan tekanan publik dan LSM akan memaksa Sulteng untuk mengeluarkan laporan tahunan yang lebih detail, serta memperkuat koordinasi dengan Kementerian PPPA. Jika tidak, provinsi ini berisiko menjadi contoh kegagalan implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di tingkat daerah, yang pada akhirnya akan menambah beban sosial dan ekonomi bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah.