Festival Rakyat Kaltara 2026: 50 Stan UMKM, Hiburan Piala Dunia, dan Ironi ‘Ekonomi Kerakyatan’ yang Masih Terjebak pada Ritual Simbolis

Tanjung Selor, Kaltara — Dalam sorotan semarak Festival Rakyat Kalimantan Utara 2026 yang berlangsung 9–20 Juli di Lapangan Agathis, Tanjung Selor, Pemerintah Provinsi dan Kadin Kaltara memamerkan 50 stan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai bukti komitmen terhadap penguatan ekonomi kerakyatan. Namun, di balik gemerlap lomba yel-yel Piala Dunia, Zumba Party, Kaltara Got Talent, dan even e-sport Mobile Legends, tersimpan pertanyaan kritis: seberapa jauh festival semacam ini benar-benar mengubah struktur ekonomi daerah, atau justru menjadi panggung simbolis yang menghibur sekaligus mengalihkan perhatian dari akar masalah struktural?

Ketua Harian Kadin Kaltara, Syamsul Bahri, menyebut para pelaku UMKM sebagai “jantung ekonomi kerakyatan”—frasa yang kini semakin akrab di mulut birokrat, namun sering mengendap tanpa makna operasional. Sementara itu, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kaltara, Sapi’i, menegaskan bahwa festival ini bukan sekadar hiburan, melainkan “upaya nyata menggerakkan roda perekonomian daerah”. Tapi apa yang dimaksud dengan “menggerakkan roda”? Jika yang digerakkan hanyalah transaksi harian di stan kuliner dan kerajinan tanpa integrasi dengan rantai nilai yang lebih luas—logistik, sertifikasi, akses permodalan, hingga pemasaran digital—maka festival seperti ini berisiko menjadi pop-up event yang memuaskan sesaat, lalu menguap begitu keramaian reda.

Ironisnya, even yang didukung TVRI Kaltara dan dikaitkan dengan momen global seperti Piala Dunia 2026 ini justru memperlihatkan ketidakseimbangan narasi: di satu sisi, pemerintah mempromosikan semangat persatuan dan kebanggaan lokal; di sisi lain, UMKM yang hadir masih terjebak dalam ekosistem yang rapuh—kurangnya akses ke pasar yang lebih luas, minim pelatihan manajemen bisnis, dan hampir tidak ada mekanisme perlindungan terhadap produk lokal dari serbuan barang impor ilegal atau produk massal yang lebih murah. Padahal, jika festival ini dirancang sebagai strategic platform, bukan sekadar panggung promosi musiman, maka ia bisa menjadi pintu masuk bagi reformasi ekonomi daerah yang berbasis pada pemberdayaan sistemik, bukan sekadar peningkatan volume transaksi jangka pendek.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah menggarap puluhan kasus penguatan ekonomi rakyat di berbagai daerah—dari Aceh hingga Papua—saya melihat Festival Rakyat Kaltara 2026 sebagai cerminan dari policy theater yang sangat umum di Indonesia: pemerintah menggelar even besar, mengundang media, memotret para pelaku UMKM dengan latar bendera merah-putih, lalu mengklaim bahwa “ekonomi rakyat sudah digerakkan”. Padahal, data BPS menunjukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB Kaltara masih di bawah 55%, jauh di bawah rata-rata nasional (61,43% pada 2025), sementara tingkat kemiskinan di kabupaten pedesaan seperti Tana Tidung dan Malinau masih berada di atas 12%. Artinya, ada celah besar antara narasi pembangunan dan realitas lapangan. Festival semacam ini, tanpa diiringi reformasi struktural, hanya akan menjadi echo chamber yang memperkuat ilusi kemajuan.

Lebih dalam lagi, keterlibatan TVRI dan even Piala Dunia mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk memanfaatkan momentum global demi menarik perhatian publik—tapi justru mengorbankan kedalaman program. Piala Dunia adalah simbol kapitalisme global yang sangat kuat: korporasi multinasional menguasai ruang promosi, sementara UMKM lokal hanya dijadikan aksesori di pinggiran. Jika tidak ada kebijakan yang membatasi dominasi merek asing di area festival—misalnya, membatasi jumlah stan korporasi atau mewajibkan 70% stan UMKM lokal—maka festival ini berisiko menjadi pasar yang memperkuat ketergantungan ekonomi, bukan kemandirian. Saya pernah melihat kasus serupa di Festival Rakyat NTT 2023: UMKM lokal justru kehilangan pelanggan karena tersingkir oleh stan makanan cepat saji nasional yang menawarkan harga lebih murah dan promosi lebih agresif. Apakah Kaltara siap menghindari jebakan yang sama?

Di sisi lain, ajakan Sapi’i agar masyarakat “terus berinovasi, meningkatkan kualitas produk, dan memanfaatkan teknologi” terdengar mulia—tapi mengabaikan realitas infrastruktur. Di beberapa kecamatan di Kaltara, sinyal internet masih minim, listrik tidak stabil, dan akses transportasi antar-desa sangat terbatas. Bagaimana UMKM di Tana Tidung bisa memanfaatkan teknologi jika jalan menuju desa saja belum beraspal? Bagaimana mereka bisa bersaing di pasar digital jika tidak ada pelatihan literasi digital yang berkelanjutan dan berbasis komunitas? Kebijakan yang mengandalkan semangat individu tanpa dukungan sistemik adalah bentuk blame-the-victim logic yang berbahaya. Seharusnya, pemerintah tidak hanya mengajak masyarakat berinovasi, tapi juga membangun ekosistem yang memungkinkan inovasi itu tumbuh: inkubator bisnis desa, pusat pelatihan berbasis kompetensi, dan sistem distribusi kolaboratif antar-UMKM. Tanpa itu, Festival Rakyat akan selalu menjadi panggung hiburan, bukan alat transformasi.

Terakhir, saya ingin menegaskan: ekonomi kerakyatan bukan soal jumlah stan atau transaksi harian. Ia adalah soal kepemilikan, akses, dan keadilan. Jika UMKM hanya menjadi objek promosi, bukan subjek pengambil keputusan dalam perencanaan festival—misalnya, tanpa keterlibatan langsung dari koperasi atau asosiasi UMKM dalam tim penyusun anggaran dan kurasi—maka festival ini tetap bersifat patrimonial, bukan partisipatif. Kaltara memiliki potensi besar: kekayaan kuliner Berau, kerajinan suku Tidung, dan hasil hutan non-kayu dari Gunung Lompobattang. Tapi potensi itu akan terus mengendap jika tidak diubah menjadi ekosistem ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berbasis kearifan lokal. Festival Rakyat 2026 bisa menjadi awal yang baik—jika pemerintah berani berhenti dari ritual simbolis dan mulai membangun kebijakan yang benar-benar mereset struktur kekuasaan ekonomi di daerah ini.