Festival Lima Gunung 2026: Simbolik ‘Nandur Eling’ Dipertanyakan, Apakah Hanya Panggung Hijau untuk Politik Budaya?

Berita Daerah
Budi SantosoBudi Santoso
Budi Santoso
Budi Santoso
Editor

Tim kurasi konten viral yang menyeleksi berita paling relevan untuk pembaca.

Festival Lima Gunung 2026: Simbolik ‘Nandur Eling’ Dipertanyakan, Apakah Hanya Panggung Hijau untuk Politik Budaya?
BAGIKAN:

Magelang, 10 Juli 2026 – Lima tokoh desa menandai pembukaan Festival Lima Gunung ke-25 dengan prosesi kontemporer "Nandur Eling" (menanam ingatan). Upacara yang melibatkan penanaman lima bibit pohon – krengsek, kersen, pule, jambu, dan durian – di Dusun Warangan, Muneng Warangan, tampak menggabungkan unsur tradisi, ekologi, dan agenda budaya. Namun di balik simbolisme hijau itu, muncul pertanyaan kritis: apakah festival ini benar‑benar menjadi wadah pemberdayaan masyarakat atau sekadar panggung politik budaya yang dikelola elit seni‑petani?

Acara dimulai dengan arak‑arak panitia yang dipimpin Ketua Komunitas Lima Gunung (KLG) Kabupaten Magelang, Sujono, menelusuri jalan dusun menuju area penanaman. Diiringi musik tradisional truntung dan bende, lima bibit ditanam oleh sesepuh desa (Darto, 76 tahun), Kepala Dusun Warangan (Budiono), Sekretaris Desa Muneng Warangan (Solichin), serta budayawan Sutanto Mendut, yang dikenal sebagai "Presiden" KLG. Penanaman ini diklaim sebagai wujud syukur warga atas keberlangsungan hidup bersama alam dan Sang Pencipta.

Festival Lima Gunung, yang diprakarsai oleh seniman‑petani KLG sejak 1997, mengusung tema "Makin Goblok Bareng" – sebuah slogan yang secara harfiah mengajak masyarakat untuk bersatu dalam kebodohan kolektif demi menciptakan dunia yang lebih baik. Selama 10‑12 Juli, diperkirakan 85 grup kesenian dengan total 1.274 personel akan menampilkan ragam pertunjukan, mulai dari tarian tradisional, musik kontemporer, puisi, hingga kolaborasi lintas daerah.

Namun, di balik angka-angka tersebut, terdapat dinamika yang jarang diangkat media mainstream. Pertama, keterlibatan elit budaya – terutama Sutanto Mendut dan Sujono – menimbulkan kekhawatiran bahwa agenda festival lebih mengedepankan citra kebudayaan yang terkurasi daripada kebutuhan riil warga. Kedua, penanaman pohon yang dipromosikan sebagai aksi lingkungan tampak simbolik tanpa rencana tindak lanjut yang jelas: siapa yang akan merawat bibit tersebut, dan bagaimana dampaknya terhadap ekosistem lokal?

Selain itu, keterbatasan partisipasi ekonomi warga desa menjadi sorotan. Meskipun warga menyediakan bahan alami seperti jerami, belarak, dan bambu untuk menghias panggung, tidak ada mekanisme transparan yang menjamin manfaat ekonomi langsung bagi mereka. Festival ini tetap dibiayai secara mandiri oleh KLG, namun tidak ada laporan keuangan publik yang mengungkap alokasi dana, sponsor, atau potensi keuntungan komersial.

Di sisi lain, prosesi "Nandur Eling" menegaskan pentingnya memori kolektif dalam menjaga nilai‑nilai gotong‑royong, kekeluargaan, dan penghormatan terhadap leluhur. Ketua KLG menekankan bahwa festival harus menjadi wadah pelestarian budaya desa dan gunung, sekaligus menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi informasi. Namun, tanpa strategi konkret untuk mengintegrasikan teknologi dengan kearifan lokal, pernyataan tersebut berisiko menjadi retorika belaka.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat Festival Lima Gunung 2026 sebagai sebuah laboratorium sosial yang belum sepenuhnya transparan. Simbolisme penanaman pohon memang mengundang apresiasi, namun tanpa mekanisme pemeliharaan yang terstruktur, aksi ini berpotensi menjadi "greenwashing" – upaya menampilkan kepedulian lingkungan yang sebenarnya hanya bersifat estetis. Pemerintah daerah dan lembaga lingkungan harus menuntut KLG menyusun rencana jangka panjang, termasuk monitoring pertumbuhan bibit, pelibatan petani lokal, dan edukasi lingkungan bagi generasi muda.

Selanjutnya, agenda budaya yang diusung oleh KLG tampak berusaha menyeimbangkan tradisi dengan modernitas, namun belum jelas bagaimana nilai‑nilai tersebut diukur secara kuantitatif. Apakah ada survei kepuasan warga? Apakah festival meningkatkan pendapatan rumah tangga atau sekadar menambah portofolio prestise komunitas? Tanpa data yang dapat diverifikasi, klaim keberhasilan festival tetap berada di ranah narasi yang belum teruji.

Terakhir, peran elit budaya seperti Sutanto Mendut dan Sujono perlu dipertanggungjawabkan. Keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan strategis harus diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang melibatkan perwakilan warga secara langsung. Hanya dengan membuka ruang partisipasi yang sejati, festival dapat bertransformasi dari sekadar pertunjukan seni menjadi motor pembangunan berkelanjutan bagi Kabupaten Magelang.

Jika Festival Lima Gunung ingin menjadi contoh nyata sinergi budaya, lingkungan, dan ekonomi, maka transparansi, akuntabilitas, dan komitmen jangka panjang harus menjadi fondasi utama. Tanpa itu, "Nandur Eling" hanya akan tetap menjadi upacara simbolik yang terpatri dalam ingatan, namun tidak meninggalkan jejak nyata di tanah Magelang.