Ambisi Sterilisasi Hewan DKI Jakarta: Solusi Nyata atau Sekadar Formalitas Administratif?

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali mengumumkan target sterilisasi hewan untuk tahun 2026. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mematok angka 23.000 ekor hewan yang akan disterilisasi, sebuah peningkatan tipis sebesar 2.000 ekor dibandingkan capaian tahun 2025 yang menyentuh angka 21.000 ekor.

Dalam kunjungannya ke Mobil Klinik Hewan Keliling di RPTRA Mustika, Jakarta Timur, Jumat lalu, Pramono secara terbuka mengakui bahwa angka tersebut sebenarnya masih jauh dari kata cukup. Ia menyadari adanya disparitas yang lebar antara jumlah hewan yang disterilisasi dengan kecepatan reproduksi kucing jalanan di ibu kota yang cenderung eksponensial.

“Memang belum cukup, karena memang beranak-pinaknya kucing ini cepat sekali. Jadi, walaupun sudah ada program sterilisasi 21.000 di tahun lalu, sekarang 23.000, beranaknya masih lebih cepat dari itu,” ujar Pramono, sembari menginstruksikan agar target tahun depan ditingkatkan lebih agresif.

Sebagai bagian dari strategi ini, Pemprov DKI mengandalkan lima unit Mobil Klinik Hewan Keliling yang tersebar di lima wilayah kota administrasi. Fasilitas ini menawarkan layanan komprehensif, mulai dari konsultasi, vaksinasi, pemeriksaan laboratorium, hingga bedah minor dan sterilisasi, yang dioperasikan oleh dokter hewan dan paramedik veteriner profesional.

Namun, layanan ini tidak sepenuhnya gratis. Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, masyarakat dikenakan tarif tertentu. Untuk sterilisasi, biaya yang dipatok adalah Rp400.000 untuk kucing dan Rp700.000 untuk anjing. Sementara itu, biaya rawat jalan berkisar antara Rp35.000 hingga Rp100.000 tergantung jenis hewannya.

Catatan Kritis Redaksi: Menakar Efektivitas Program Sterilisasi DKI

Sebagai jurnalis senior yang telah lama mengamati pola kebijakan publik di Jakarta, saya melihat ada kontradiksi yang menganga dalam program ini. Di satu sisi, Gubernur Pramono mengakui bahwa populasi kucing berkembang jauh lebih cepat daripada kemampuan sterilisasi pemerintah. Namun, di sisi lain, peningkatan target hanya sebesar 2.000 ekor per tahun (sekitar 9,5%) adalah langkah yang terlalu konservatif, bahkan bisa dikatakan 'setengah hati', jika dibandingkan dengan ledakan populasi hewan liar di jalanan Jakarta.

Pertanyaan besarnya adalah: Apakah target 23.000 ekor ini didasarkan pada studi populasi yang akurat atau sekadar angka administratif untuk memenuhi laporan kinerja? Jika pemerintah sudah tahu bahwa kecepatan reproduksi hewan melampaui kecepatan sterilisasi, maka menambah target hanya beberapa ribu ekor adalah tindakan yang sia-sia. Ini seperti mencoba menguras air banjir dengan sendok sementara hujan badai terus mengguyur. Program ini terancam menjadi sekadar 'pemadam kebakaran' yang tidak pernah benar-benar memadamkan api masalah.

Lebih jauh lagi, penerapan tarif retribusi berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2024 pada layanan sterilisasi (Rp400.000 untuk kucing) berpotensi menjadi hambatan psikologis dan finansial bagi masyarakat kelas bawah yang memelihara kucing jalanan. Jika targetnya adalah pengendalian populasi secara masif, maka pendekatan 'berbayar' ini akan memperlambat pencapaian target. Sterilisasi massal yang efektif seharusnya bersifat subsidi penuh atau gratis bagi hewan jalanan (stray), karena biaya sosial yang timbul akibat ledakan populasi hewan liar—seperti risiko rabies dan masalah sanitasi—jauh lebih mahal daripada biaya operasi sterilisasi itu sendiri.

Prediksi saya, jika Pemprov DKI tidak mengubah paradigma dari 'layanan kesehatan berbayar' menjadi 'intervensi populasi strategis', maka angka 23.000 itu hanya akan menjadi statistik di atas kertas. Jakarta membutuhkan kampanye sterilisasi skala besar yang terintegrasi dengan komunitas animal rescue, bukan sekadar mengandalkan lima unit mobil keliling yang tarifnya masih membebani warga. Tanpa keberanian untuk melakukan subsidi besar-besaran dan peningkatan target yang radikal, Jakarta akan tetap menjadi 'surga' bagi kucing jalanan yang tak terkendali, dan program ini hanya akan menjadi seremoni tahunan tanpa dampak signifikan.