Ambisi 'Deep Learning' Kemendikdasmen: Mampukah Koding dan AI Mengubah Wajah Kelas Tradisional Indonesia?

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kini tengah menggenjot transformasi pedagogis melalui program Pelatihan Mandiri Pembelajaran Mendalam Koding dan Kecerdasan Artifisial (PMKKA). Langkah ini bukan sekadar penambahan materi teknis, melainkan upaya sistematis untuk merombak peran guru dari sekadar pengajar menjadi fasilitator aktif di ruang kelas.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menegaskan bahwa inti dari pelatihan ini adalah implementasi pendekatan 3P (Presage, Process, dan Product). Strategi ini dirancang agar siswa tidak lagi menjadi objek pasif, melainkan subjek yang terlibat dalam diskusi, berbagi pengalaman, dan membangun keterikatan emosional serta intelektual dalam proses belajar.

"Guru menjadi fasilitator yang tetap terlibat dalam proses pembelajaran. Murid dapat menceritakan pengalamannya, saling berdiskusi, dan membangun engagement dalam proses belajar," ujar Abdul Mu'ti dalam keterangan resminya.

Menariknya, konsep Deep Learning atau Pembelajaran Mendalam ini tidak hanya dikunci untuk mata pelajaran informatika, tetapi akan diintegrasikan ke seluruh mata pelajaran. Tujuannya jelas: agar implementasi pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan relevan dengan realitas kehidupan siswa.

Implementasi di lapangan mulai menunjukkan geliat. Tri Oktinawati, seorang pendidik di TKIT SD Insan Madani, mengungkapkan bahwa PMKKA membantunya memperkenalkan computational thinking (berpikir komputasional) sejak dini melalui metode dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi. Uniknya, pendekatan ini justru meminimalisir screen time anak karena logika koding diajarkan melalui aktivitas fisik dan pengamatan lingkungan, seperti mengaitkan numerasi dengan pengenalan tanaman bayam.

Senada dengan itu, Muhammad Jiyad Prawira dari SDN Batu Ampar 01 Jakarta Timur menyebutkan bahwa suasana kelas menjadi lebih hidup ketika materi pelajaran dikaitkan dengan budaya lokal dan keseharian siswa. Hal ini diklaim mampu meningkatkan antusiasme serta daya serap siswa terhadap materi yang sebelumnya dianggap kaku, seperti matematika.

Catatan Redaksi: Bedah Kritis Budi Santoso

Sebagai jurnalis yang telah lama mengamati pasang surut kebijakan pendidikan di negeri ini, saya melihat langkah Kemendikdasmen ini sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, mengintegrasikan computational thinking dan AI ke dalam kurikulum adalah langkah progresif yang tak terelakkan. Kita tidak bisa membiarkan anak didik kita hanya menjadi konsumen teknologi, mereka harus menjadi penciptanya. Namun, pertanyaan besarnya adalah: Apakah infrastruktur mental dan fisik guru kita sudah siap untuk lompatan kuantum ini?

Kita harus kritis melihat istilah "Pelatihan Mandiri". Dalam sejarah birokrasi pendidikan kita, pelatihan mandiri seringkali terjebak menjadi sekadar formalitas administratif—guru mengejar sertifikat demi angka kredit, namun praktik di kelas tetap menggunakan metode ceramah kuno. Jika PMKKA hanya menjadi proyek 'kejar tayang' tanpa pendampingan intensif dan evaluasi yang ketat, maka jargon Deep Learning ini hanya akan menjadi kosmetik kebijakan yang indah di atas kertas, namun hambar dalam implementasi.

Lebih jauh lagi, saya menyoroti dikotomi antara pengenalan koding dengan pengurangan screen time. Meskipun secara teoritis unplugged coding (koding tanpa komputer) sangat bagus untuk anak usia dini, namun pada level pendidikan dasar dan menengah, kesenjangan digital (digital divide) di Indonesia masih menganga. Bagaimana mungkin kita bicara tentang AI dan koding secara nasional jika di pelosok daerah listrik masih sering padam dan akses internet adalah kemewahan? Jangan sampai kebijakan ini justru memperlebar jurang kualitas antara sekolah elit di kota besar dengan sekolah marginal di daerah terpencil.

Prediksi saya, jika pemerintah tidak serius membenahi distribusi perangkat teknologi dan kualitas distribusi ilmu dari instruktur ke guru-guru di daerah, maka PMKKA hanya akan menciptakan 'elit baru' di kalangan pendidik. Kita butuh lebih dari sekadar pelatihan; kita butuh revolusi mindset. Guru tidak boleh hanya menjadi 'operator' kurikulum, tetapi harus menjadi intelektual yang mampu mengkritisi teknologi. Saya menantang Kemendikdasmen untuk tidak hanya melaporkan jumlah guru yang dilatih, tetapi melaporkan berapa banyak perubahan nyata pada skor literasi dan numerasi siswa pasca-implementasi 3P ini. Tanpa data empiris, ini hanyalah eksperimen pendidikan yang berisiko.