Ambisi 7,3 Juta Jiwa: Mampukah Sumut Kejar Target Skrining Kesehatan Gratis di Tengah Tantangan Geografis?

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) kini tengah memacu ambisi besar dalam sektor kesehatan publik. Tidak tanggung-tanggung, target cakupan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) tahun ini dipatok naik signifikan hingga mencapai 46 persen dari total populasi, atau setara dengan 7,3 juta jiwa penduduk.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, Hery Valona Bonatua Ambarita, mengungkapkan bahwa langkah agresif ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang bertujuan untuk mendeteksi dini berbagai penyakit kronis sebelum mencapai stadium kritis. "Pada 2025, cakupan kita berada di angka 22,56 persen. Tahun ini, kami targetkan meningkat menjadi 46 persen," ujar Hery dalam temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Jumat.

Berdasarkan data yang dihimpun hingga Juni 2026, tercatat sebanyak 3,2 juta jiwa telah mengakses layanan ini melalui 619 Puskesmas yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Capaian ini menempatkan Sumut pada posisi keempat terbaik secara nasional, sebuah prestasi yang ingin dijaga sekaligus ditingkatkan oleh Pemprov.

Gubernur Sumut, Bobby Nasution, secara khusus menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah kabupaten/kota untuk mengoptimalkan implementasi CKG di wilayah masing-masing. Fokus utamanya adalah pemetaan kondisi kesehatan masyarakat secara komprehensif agar penanganan medis dapat dilakukan lebih awal dan tepat sasaran.

Namun, pertanyaan besar kini muncul: apakah infrastruktur kesehatan di pelosok Sumatera Utara mampu menopang lonjakan target tersebut? Mengingat aksesibilitas yang beragam, optimisme Dinas Kesehatan Sumut kini diuji oleh realitas lapangan.

Analisis Redaksi: Antara Angka Statistik dan Realitas Pelayanan

Sebagai jurnalis investigasi yang telah lama mengamati pola tata kelola pemerintahan di daerah, saya melihat ada kecenderungan kuat dalam narasi ini: fetishisme angka. Pemerintah sangat gemar memamerkan persentase kenaikan dan peringkat nasional, namun seringkali mengabaikan kualitas substansial dari layanan tersebut. Menargetkan 7,3 juta jiwa adalah angka yang fantastis, tetapi kita harus bertanya: Apakah 619 Puskesmas yang ada memiliki alat skrining yang terkalibrasi dengan benar? Apakah tenaga medis di sana tidak mengalami burnout akibat beban kerja yang dipaksakan demi mengejar target administratif?

Kita harus kritis melihat bahwa program CKG ini adalah bentuk deteksi dini. Namun, deteksi dini tanpa sistem rujukan yang terintegrasi dan terjangkau adalah kesia-siaan. Apa gunanya mendeteksi jutaan orang sakit jika setelah itu mereka terbentur biaya pengobatan atau antrean panjang di RSUD yang tidak memadai? Jika Pemprov Sumut hanya mengejar angka cakupan tanpa memperkuat ekosistem pengobatan pasca-skrining, maka program ini hanya akan menjadi 'proyek statistik' untuk mempercantik laporan kinerja Gubernur di mata pusat.

Lebih jauh lagi, distribusi layanan di 619 Puskesmas tersebut patut dipertanyakan pemerataannya. Seringkali, angka tinggi dicapai karena konsentrasi massa di wilayah perkotaan seperti Medan dan sekitarnya, sementara masyarakat di wilayah terpencil di Nias atau pegunungan tetap terabaikan. Saya memprediksi bahwa jika tidak ada audit independen mengenai kualitas layanan di tiap Puskesmas, target 46 persen ini mungkin tercapai secara administratif, namun gagal secara esensial dalam menurunkan angka morbiditas masyarakat Sumut.

Saran saya, Pemprov Sumut jangan hanya terpaku pada jumlah jiwa yang 'terlayani', tetapi buatlah indikator keberhasilan berdasarkan jumlah kasus yang berhasil dicegah atau ditangani lebih awal. Transparansi data mengenai jenis penyakit apa yang paling banyak ditemukan dari skrining ini harus dibuka ke publik, bukan sekadar angka akumulatif. Inilah yang membedakan antara pemerintahan yang sekadar 'bekerja' dengan pemerintahan yang benar-benar 'memberi dampak'.