Terungkap! Tujuh Syarat Kritis yang Bisa Membuat PFII Jadi Magnet Investor Global

Jakarta, 9 Juli 2026 – Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menegaskan bahwa keberhasilan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) tidak semata‑mata bergantung pada pembangunan gedung pencakar langit di kawasan baru. Menurut pernyataan yang disampaikan oleh Eko Setyo Nugroho, Direktur Kelembagaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dalam rapat kerja Rancangan Undang‑Undang (RUU) PFII, ada tujuh prasyarat strategis yang harus dipenuhi secara terpadu agar investor asing menaruh kepercayaan pada ekosistem keuangan Indonesia.

1. Kepastian Regulasi – Tanpa kerangka hukum yang stabil dan dapat diprediksi, modal asing akan enggan menancapkan dananya. Himbara menuntut regulasi yang tidak berubah‑ubah serta koordinasi lintas lembaga yang solid.

2. Insentif Fiskal Kompetitif – Tarif pajak, pembebasan bea masuk, dan fasilitas fiskal lainnya harus bersaing dengan hub‑hub keuangan lain di Asia, seperti Singapura atau Hong Kong.

3. Infrastruktur Pasar Keuangan Modern – Platform perdagangan, sistem kliring, dan jaringan pembayaran harus berteknologi tinggi, terintegrasi, serta mampu menampung volume transaksi yang besar.

4. Kemudahan Berusaha – Prosedur perizinan, proses pembukaan rekening, dan persyaratan administratif harus disederhanakan, idealnya melalui satu pintu digital.

5. Ketersediaan Talenta dan Ekosistem Jasa Profesional – Tenaga kerja yang terlatih dalam keuangan internasional, serta jaringan konsultan, auditor, dan firma hukum berstandar global, menjadi faktor penentu daya tarik PFII.

6. Tata Kelola dan Transparansi Internasional – Praktik tata kelola perusahaan (GCG) serta pelaporan keuangan harus selaras dengan standar IFRS dan prinsip-prinsip Basel.

7. Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Efektif – Sistem arbitrase atau e‑court yang independen, cepat, dan berpengetahuan industri diperlukan untuk menjamin kepastian hukum bagi investor.

Eko menegaskan, "Jika ketujuh elemen ini dapat diwujudkan secara konsisten, PFII tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan investor, tetapi juga mengangkat daya saing sektor jasa keuangan nasional ke level yang lebih tinggi." Ia menambahkan bahwa PFII diharapkan menjadi katalis bagi pembiayaan korporasi yang semakin kompleks dan berorientasi global, sekaligus membuka jalur alternatif pendanaan yang lebih efisien.

Menurut Himbara, kehadiran PFII juga memberi peluang bagi bank‑bank milik negara untuk mengembangkan produk‑produk bernilai tambah, memperluas jaringan nasabah korporasi, dan menambah likuiditas di pasar domestik. Dampak positif yang diharapkan meliputi peningkatan aliran modal, penguatan fungsi intermediasi, serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Namun, Himbara memperingatkan bahwa sekadar menawarkan insentif fiskal tidak cukup. "Kepastian hukum, koordinasi antar otoritas, serta penerapan standar kepatuhan internasional adalah prasyarat mutlak untuk menumbuhkan kepercayaan pasar," ujar Eko.

Implementasi PFII, kata Himbara, harus bersifat bertahap, menyesuaikan kesiapan infrastruktur, kapasitas industri, dan mitigasi risiko. Di samping itu, diperlukan lembaga penyelesaian sengketa yang bersifat khusus dan independen, didukung oleh digitalisasi e‑court, serta regulasi sanksi yang tegas untuk pelanggar.

Himbara juga menuntut kejelasan yurisdiksi, kewenangan investigasi, dan otoritas penegakan hukum agar tidak terjadi tumpang tindih atau zona abu‑abu antar lembaga. Mengingat potensi kejahatan lintas negara, mereka mengusulkan mekanisme mutual legal assistance dan ekstradisi dimasukkan dalam RUU PFII.

Terakhir, Himbara mengajukan sembilan materi muatan penting yang harus dimasukkan ke dalam batang tubuh RUU PFII, terbagi dalam tiga klaster: fondasi korporasi dan subjek hukum; tata kelola dan stimulus industri; serta kepatuhan, keadilan, dan fleksibilitas hukum.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi yang telah menelusuri dinamika keuangan Indonesia selama dua dekade, saya melihat bahwa agenda PFII masih berada pada persimpangan antara ambisi politik dan realitas struktural. Tujuh prasyarat yang diusung Himbara memang tampak logis, namun implementasinya menuntut perubahan paradigma yang jauh lebih radikal daripada sekadar menambah regulasi.

Pertama, kepastian regulasi tidak akan tercapai bila regulasi terus berubah mengikuti arus politik. Indonesia masih bergulat dengan regulasi yang sering kali dipengaruhi kepentingan jangka pendek, sehingga investor asing cenderung menahan diri. Diperlukan lembaga independen yang memiliki mandat jangka panjang untuk mengawasi kebijakan PFII, mirip dengan Financial Stability Board di tingkat global.

Kedua, insentif fiskal yang kompetitif harus diimbangi dengan transparansi penggunaan dana. Sejarah menunjukkan bahwa fasilitas pajak yang diberikan tanpa akuntabilitas dapat menimbulkan praktik korupsi dan penghindaran pajak. Oleh karena itu, mekanisme audit publik dan pelaporan real‑time menjadi keharusan.

Ketiga, infrastruktur pasar keuangan modern tidak dapat dibangun dalam semalam. Proyek teknologi seperti blockchain untuk kliring atau sistem AI untuk deteksi risiko memerlukan investasi ratusan miliar rupiah dan sumber daya manusia yang terlatih. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran khusus, serta membuka pintu bagi kolaborasi dengan fintech domestik dan internasional.

Keempat, mengenai penyelesaian sengketa, konsep e‑court yang diusulkan masih berada pada tahap konseptual. Tanpa kerangka hukum yang jelas, digitalisasi proses arbitrase dapat menimbulkan celah baru bagi manipulasi data. Saya menyarankan pembentukan panel arbitrase yang terdiri dari pakar keuangan, hukum internasional, dan teknologi informasi, serta mengikat keputusan mereka dengan peraturan perundang‑undangan yang mengikat.

Jika semua prasyarat ini dapat diintegrasikan secara sinergis, PFII berpotensi menjadi magnet modal yang mengubah lanskap keuangan Asia Tenggara. Namun, kegagalan dalam satu aspek—misalnya, lemahnya tata kelola atau kurangnya kepastian hukum—bisa menggerus seluruh ekosistem, menjadikan PFII sekadar proyek megah tanpa dampak nyata. Oleh karena itu, pengawasan publik, partisipasi stakeholder, dan komitmen jangka panjang harus menjadi landasan utama sebelum PFII resmi diluncurkan.