Carbon Trading Buka Pintu bagi Perhutanan Sosial: Janji atau Sekadar Retorika?

Jakarta, 9 Juli 2026 – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengumumkan bahwa mekanisme perdagangan karbon kini tidak eksklusif bagi perusahaan konsesi besar, melainkan juga terbuka bagi komunitas perhutanan sosial dan hutan adat. Pengumuman ini disampaikan pada konferensi pers di Jakarta, Kamis (9/7/2026), dan menandai langkah kebijakan yang diklaim dapat meratakan manfaat ekonomi dari pasar karbon.

"Perdagangan karbon tidak hanya untuk elite, tidak hanya untuk orang yang selama ini sudah berpunya, tetapi juga untuk orang yang ada di paling bawah di tapak," ujar Menhut Raja Antoni. Pernyataan tersebut mengacu pada Persetujuan Menteri Kehutanan tentang penerbitan unit karbon melalui skema Non Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Non‑SPE‑GRK) yang diluncurkan pada 6 Juli 2026.

Dalam dokumen persetujuan tersebut, terdapat empat Pemegang Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH): tiga PBPH konsesi dan satu PBPH perhutanan sosial. Dengan demikian, kelompok masyarakat yang mengelola hutan kini secara resmi dapat berpartisipasi dalam perdagangan karbon, yang sebelumnya didominasi oleh perusahaan tambang, kelapa sawit, dan perkebunan skala besar.

Menhut menegaskan bahwa skema ini akan meluas ke seluruh wilayah perhutanan sosial Indonesia, yang mencakup sekitar 8,3 juta hektare, termasuk 1,4 juta hektare hutan adat. "Kita ingin memastikan manfaat ekonomi dari perdagangan karbon dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat yang selama ini menjaga kelestarian hutan," tegasnya.

Namun, kebijakan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan kritis. Pertama, apakah kapasitas teknis dan administratif komunitas lokal cukup untuk mengukur, melaporkan, dan memverifikasi (MRV) emisi yang mereka kurangi? Kedua, bagaimana mekanisme pembagian pendapatan yang adil, mengingat sejarah konflik lahan dan marginalisasi masyarakat adat? Ketiga, apa jaminan bahwa skema Non‑SPE‑GRK tidak menjadi celah bagi green‑washing, mengingat standar verifikasi yang masih dalam tahap pengembangan?

Selain itu, pemerintah belum mengungkapkan secara rinci mekanisme pendanaan, tarif pajak, atau insentif fiskal yang akan diterapkan pada unit karbon yang dihasilkan oleh perhutanan sosial. Tanpa transparansi yang memadai, risiko munculnya spekulasi pasar dan ketidakpastian harga karbon dapat menggerogoti potensi manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah menelusuri dinamika kebijakan kehutanan selama lebih dari satu dekade, saya melihat dua sisi dari kebijakan ini. Di satu sisi, membuka akses perdagangan karbon bagi perhutanan sosial merupakan langkah progresif yang dapat memperkuat insentif ekonomi untuk konservasi hutan. Jika dikelola dengan baik, pendapatan karbon dapat menjadi sumber daya alternatif bagi komunitas yang selama ini bergantung pada hasil hutan non‑formal, sekaligus mengurangi tekanan pada lahan pertanian dan perkebunan konvensional.

Di sisi lain, sejarah panjang kebijakan kehutanan Indonesia menunjukkan bahwa janji-janji manfaat ekonomi sering kali terhenti pada fase implementasi. Contohnya, program REDD+ yang diluncurkan pada awal 2010-an mengalami kegagalan dalam menyalurkan dana secara langsung ke masyarakat adat karena birokrasi yang berlapis dan kurangnya kapasitas lokal. Tanpa investasi signifikan dalam pelatihan MRV, sistem verifikasi independen, dan mekanisme penyelesaian sengketa, skema Non‑SPE‑GRK berpotensi menjadi sekadar label hijau bagi proyek‑proyek yang dibiayai oleh investor asing.

Selanjutnya, perlu ada pengawasan yang ketat terhadap akumulasi hak atas tanah. Jika hak atas unit karbon dijual kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kolektif, maka hutan adat dapat beralih menjadi aset spekulatif, memperparah konflik lahan yang sudah ada. Pemerintah harus menetapkan kerangka hukum yang mengikat, termasuk persyaratan persetujuan bebas, prioritas, dan informatif (FPIC) bagi setiap transaksi karbon yang melibatkan komunitas adat.

Ke depan, keberhasilan kebijakan ini akan diukur bukan hanya dari volume unit karbon yang diperdagangkan, melainkan dari seberapa banyak pendapatan yang benar‑benar sampai ke tangan masyarakat pengelola hutan, serta dampaknya terhadap penurunan deforestasi. Jika pemerintah dapat menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam distribusi manfaat, maka perdagangan karbon dapat menjadi alat transformasi sosial‑ekonomi yang nyata. Namun, tanpa langkah‑langkah konkrit tersebut, kebijakan ini berisiko menjadi retorika politik yang mengaburkan realitas di lapangan.