Prabowo Bentak: Semua Partai Punya Patriot dan Bajingan – Apa Makna Sebenarnya?

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan dalam pidatonya pada peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, bahwa tidak ada partai politik yang bebas dari elemen baik maupun buruk. "Setiap partai banyak patriot dan banyak juga bajingannya," ujarnya, menekankan bahwa perbedaan suku, latar belakang, atau afiliasi politik tidak boleh menjadi alasan untuk memecah belah bangsa.

Pidato tersebut, yang disampaikan pada Ahad, 12 Juli 2026, sekaligus menjadi panggilan kembali kepada nilai-nilai toleransi dan persatuan. Prabowo mengingatkan, "Jangan ikut-ikut budaya caci maki, dengki, budaya curiga," dan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk kembali pada sikap memaafkan serta saling mengerti.

Namun, sorotan utama muncul ketika Prabowo menanyakan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, tentang kebolehan penggunaan kata "bajingan" dalam wacana publik. "Presiden boleh ngomong bajingan enggak? Boleh? Aku enggak tanya kalian, aku tanya Menteri Pendidikan," kata Prabowo sambil menunjuk ke arah Menteri yang tampak tersenyum dan tertawa pada layar di samping panggung.

Abdul Mu'ti, yang tampak terkejut namun tetap profesional, tidak memberikan jawaban langsung, melainkan menanggapi dengan senyum. Prabowo kemudian membela diri, menyatakan bahwa istilah tersebut bukanlah kata kasar melainkan bagian dari bahasa Betawi yang ia gunakan secara spontan. "Saya lahir Betawi, jadi maaf kalau saya semangat, kata‑kata Betawi keluar. Sorryye," ujarnya, menambahkan, "Bajingan bahasa apa itu? Bahasa Betawi, ya."

Penjelasan ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang batas kebebasan berbahasa bagi pejabat publik, terutama dalam konteks multikultural Indonesia. Apakah penggunaan istilah yang dianggap vulgar dapat diterima bila dibungkus dalam konteks lokal? Atau justru memperkuat persepsi negatif terhadap elit politik yang dianggap tidak sensitif?

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya melihat dua lapisan penting dalam pernyataan Prabowo. Pertama, retorika "semua partai punya patriot dan bajingan" berpotensi menjadi strategi untuk menetralkan kritik politik dengan mengaburkan garis moral antara partai. Dengan menyamakan semua partai dalam satu spektrum moral, ia mengurangi ruang bagi oposisi untuk menyoroti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan secara spesifik. Ini adalah taktik klasik yang mengalihkan fokus publik dari akuntabilitas ke narasi persatuan yang kabur.

Kedua, penggunaan kata "bajingan" oleh seorang presiden menimbulkan dilema etika bahasa dalam ranah publik. Di satu sisi, mengklaimnya sebagai ungkapan lokal dapat dipahami sebagai upaya menghidupkan bahasa daerah, yang seharusnya memperkaya kebudayaan nasional. Namun, dalam konteks kepemimpinan negara, kata tersebut tetap membawa konotasi negatif yang dapat menormalisasi bahasa kasar dalam wacana resmi. Hal ini berisiko menurunkan standar kesopanan dan memperlemah kredibilitas institusi negara di mata masyarakat internasional.

Lebih jauh, reaksi Menteri Pendidikan yang hanya tersenyum tanpa memberikan penjelasan konkret menandakan adanya ketidaksiapan atau keengganan pemerintah untuk mengatur standar bahasa publik. Ini membuka celah bagi politisi lain untuk menguji batas kebebasan berucap, yang pada akhirnya dapat memicu polarisasi bahasa dan budaya politik yang lebih tajam.

Prediksi saya, dalam jangka menengah, pernyataan ini akan menjadi bahan perdebatan di parlemen dan media sosial, dengan kelompok progresif menuntut regulasi yang lebih ketat terhadap bahasa pejabat publik, sementara kelompok konservatif akan membela kebebasan ekspresi lokal. Jika tidak ditangani dengan kebijakan yang jelas, fenomena ini dapat memperburuk fragmentasi sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan negara.