Menpora Erick Thohir Gembar IYS: Janji Besar untuk Generasi ‘Gen Z’ yang Masih Tertinggal

Jakarta, 13 Juli 2026 – Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir kembali menegaskan bahwa Indonesia Youth Summit (IYS) menjadi "momentum konsolidasi gagasan" untuk menata masa depan pemuda Indonesia. Pernyataan itu disampaikan pada penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pemuda dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Sport Summit di ibu kota.

Thohir menyoroti fakta demografis: sekitar 22 % dari total 300 juta penduduk Indonesia—sekitar 68 juta orang—berusia muda (generasi Z). Namun, ia mengakui bahwa Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) masih berada di bawah 50 % dan kesiapan ketenagakerjaan hanya mencapai 63 %. "Bukan angka‑angka yang patut kita banggakan. Jika tidak ada intervensi, ini kesalahan kita bersama," seringkannya.

Menurut Menpora, kegagalan menyiapkan generasi muda akan menurunkan daya saing Indonesia di kancah global. Ia menegaskan bahwa IYS dirancang sebagai forum nasional yang menyatukan pemuda dari seluruh provinsi untuk berdiskusi, berkolaborasi, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang mendukung visi Indonesia Emas 2045. "Buah pikiran yang nanti akan dipaparkan pak Gubernur, dan beberapa menteri, akan menjadi fondasi kita," seringkannya.

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta perwakilan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Namun, di balik retorika optimis, sejumlah pertanyaan kritis muncul: Apakah IYS sekadar panggung politik untuk menampilkan komitmen pemerintah, atau benar‑benar mampu mengubah statistik IPP yang stagnan?

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya menilai IYS masih berada pada fase "retorika‑aksi" yang belum terbukti. Pertama, data IPP yang rendah mengindikasikan kegagalan kebijakan sebelumnya dalam menyiapkan pemuda untuk pasar kerja yang semakin kompetitif. Kedua, meski IYS menjanjikan sinergi lintas sektor, tidak ada mekanisme yang jelas untuk mengukur dampak kebijakan yang diusulkan. Tanpa indikator yang terukur, rekomendasi yang dihasilkan berisiko menjadi sekadar dokumen formal yang tidak pernah diimplementasikan.

Selanjutnya, kehadiran pejabat tinggi seperti Menpora dan Gubernur DKI Jakarta dalam acara ini menimbulkan dugaan politisasi agenda pemuda. Apakah IYS menjadi arena bagi partai politik untuk memperkuat jaringan mereka di kalangan generasi muda? Jika ya, maka agenda pembangunan pemuda dapat terdistorsi oleh kepentingan politik jangka pendek, bukan oleh kebutuhan riil pemuda.

Terakhir, saya mengingatkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 68 juta pemuda, namun peluang pendidikan, pelatihan, dan akses kerja masih terfragmentasi. Program IYS harus mampu menembus birokrasi yang berlapis dan menyediakan jalur konkret—misalnya beasiswa, magang, atau inkubator bisnis—yang dapat diakses oleh pemuda di daerah terpencil. Tanpa itu, IYS berpotensi menjadi "forum kosong" yang hanya mengisi agenda media tanpa menghasilkan perubahan substantif.

Kesimpulannya, IYS dapat menjadi titik balik jika pemerintah bersedia mengubah janji menjadi aksi nyata, menyertakan mekanisme evaluasi independen, dan menyingkirkan kepentingan politik yang mengaburkan tujuan utama: memajukan pemuda Indonesia menuju masa depan yang kompetitif dan inklusif.