Pakistan Dorong AS-Iran Tenangkan, Memperingatkan Risiko Eskalasi di Selat Hormuz

Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, menyoroti pentingnya deeskalasi tegangannya antara Amerika Serikat dan Iran dalam percakapan telepon dengan counterpart Iran, Abbas Araghchi, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Pakistan yang dipublikasikan di platform X pada Minggu.

Dalam pertukaran tersebut, Dar menegaskan bahwa kedua negara harus mengikuti jalur deeskalasi dan menunjukkan sikap menahan diri, sebagaimana yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman (MOU) Islamabad yang ditandatangani pada Juni 2026. Ia menambahkan bahwa patuhan terhadap MOU tersebut merupakan langkah konkret untuk mencegah percengkapan yang bisa merusak stabilitas regional.

Selain menekankan pentingnya dialog, Dar juga mengulang komitmen Islamabad untuk terus berkontribusi dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas di wilayah Asia Barat. Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Pakistan, Islamabad siap menjadi perantara yang aktif dalam upaya diplomatik multilateral yang melibatkan pihak pihak yang terkait, termasuk negara-negara Gulf dan organisasi internasional seperti PBB.

Pernyataan ini datang saat tekanan diplomatik semakin meningkat setelah serangkaian laporan mengenai operasi militer AS di wilayah Iran dan ancaman penutupan Selat Hormuz oleh Tehran, yang dianggap bisa memicu krisis pasokan energi global.

Analisis Pakar

Dari sudut pandang kebijakan luar negeri, intervensi Pakistan dalam konflik AS-Iran tidak hanya merupakan gerakan simbolis tetapi juga strategi yang mengharapkan manfaat geopolitik bagi Islamabad. Pakistan, yang memiliki hubungan historis yang kompleks dengan kedua negara—beraliansi dengan AS melalui kerja sama keamanan sekaligus menjaga hubungan ekonomi dan energi dengan Iran—berusaha memposisikan dirinya sebagai "jembatan" yang dapat mengurangi risiko eskalasi yang berpotensi mengancam jalur perdagangan vital seperti Selat Hormuz. Dengan menekankan kepatuhan terhadap MOU Islamabad 2026, Pakistan mencoba menciptakan mekanisme akuntabilitas yang dapat diawasi oleh pihak ketiga, sehingga mengurangi ruang bagi salah satu pihak untuk melanggar komitmen tanpa konsekuensi yang jelas.

Namun, efektivitas upaya Pakistan sangat tergantung pada kemauan AS dan Iran untuk benar-benar mengorbankan keuntungan taktis singkat demi stabilitas jangka panjang. Sejauh ini, kedua negara menunjukkan pola perilaku yang lebih cenderung reaktif—AS dengan sanksi dan demonstrasi kekuatan militer, sementara Iran menanggapi dengan ancaman penutupan selat dan peningkatan kapasitas nuklir. Dalam konteks seperti ini, ajakan Pakistan untuk "menahan diri" dapat terlihat sebagai ajakan idealis yang kurang didukung oleh mekanisme paksa. Tanpa insentif konkret—misalnya jaminan keamanan energi atau kompensasi sanksi—kemungkinan kedua belah pihak akan tetap mempertahankan posisi mereka yang kaku.

Dari perspektif regional, keberhasilan deeskalasi yang dipromosikan oleh Pakistan juga berimplikasi besar bagi negara-negara Gulf yang sangat bergantung pada Selat Hormuz untuk ekspor minyak. Jika tekanan diplomatik tidak berhasil, risiko peningkatan premi asuransi dan fluktuasi harga minyak global akan meningkat, yang pada gilirannya akan memengaruhi ekonomi pasokan dunia dan bisa memicu tekanan inflasi di negara-negara importir energi. Oleh karena itu, peran Pakistan tidak hanya sebagai mediator tetapi juga sebagai pemicu untuk mendorong kerja sama ekonomi regional yang dapat mengurangi dependensi pada jalur satu tersebut—misalnya melalui pengembangan saluran alternatif atau investasi dalam kapasitas penyimpanan strategi di negara-negara konsumen.

Secara keseluruhan, pernyataan Menlu Pakistan Ishaq Dar menyoroti kebutuhan akan dialog yang berlandaskan pada komitmen yang telah ada, namun keberhasilan akhirnya akan ditentukan oleh kemauan AS dan Iran untuk mengalihkan fokus dari demonstrasi kekuatan ke solusi berbasis kepercayaan. Jika Pakistan mampu membangun kerangka kerja yang melibatkan insentif ekonomi dan jaminan keamanan, ia mungkin berhasil mengubah dinamika yang saat ini cenderung konfrontatif menjadi peluang untuk kolaborasi konstruktif. Tanpa langkah-langkah konkret tersebut, ajakan deeskalasi tetap berupa retorika yang indah namun rentan terhadap realpolitik yang tak bersahabat.