Ketegangan Memuncak di Selat Hormuz: Iran Menuntut AS Patuh Perjanjian, AS Balas dengan Serangan Balik

Istanbul (ANTARA) – Ketegangan di Selat Hormuz kembali memuncak setelah militer Iran secara terbuka menuntut Amerika Serikat menepati perjanjian damai yang ditandatangani pada Juni lalu. Permintaan itu muncul di tengah serangkaian aksi militer balasan yang melibatkan rudal, drone, dan serangan siber dari kedua belah pihak.

Juru bicara Angkatan Bersenjata Iran, Brigjen Mohammad Akraminia, menyampaikan kepada televisi nasional IRIB pada Minggu bahwa "intervensi Amerika yang menciptakan apa yang disebutnya ‘rute ilegal’ di Selat Hormuz telah menimbulkan ketidakamanan yang signifikan di kawasan". Ia menegaskan bahwa Pasukan Iran siap mempertahankan hak‑hak rakyatnya di selat strategis tersebut, sekaligus menambah bahwa daftar target tembak Iran terus diperbarui secara berkala.

Serangan Iran baru‑baru ini menargetkan pangkalan dan instalasi militer Amerika di beberapa negara Teluk, termasuk fasilitas radar, sistem pertahanan rudal, dan pusat kontrol drone. Sebagai respons, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) meluncurkan gelombang ketiga operasi militer, menargetkan instalasi serupa di wilayah selatan Iran. Menurut laporan CENTCOM, aksi balasan tersebut dimaksudkan untuk menanggapi penembakan kapal dagang oleh Iran di Selat Hormuz serta penutupan jalur laut strategis tanpa batas waktu, yang telah menelan satu korban hilang.

Perjanjian damai yang ditandatangani pada Juni lalu, yang secara resmi disebut Joint Comprehensive Agreement, seharusnya menjadi landasan bagi kedua negara untuk menurunkan ketegangan di wilayah kritis tersebut. Namun, implementasinya tampak terhambat oleh kebijakan luar negeri yang saling bersaing dan kepentingan strategis masing‑masing. Iran menuduh AS melanggar kesepakatan dengan "menyusup" ke jalur pelayaran, sementara Washington menilai tindakan Iran sebagai ancaman langsung terhadap kebebasan navigasi internasional.

Ketegangan ini tidak hanya mengancam stabilitas regional, tetapi juga mengganggu perdagangan global. Selat Hormuz menyumbang sekitar 20% volume minyak dunia; setiap gangguan dapat memicu lonjakan harga energi dan menambah beban ekonomi pada negara‑negara importir. Selain itu, penutupan jalur laut dapat memicu eskalasi militer lebih lanjut, mengingat kedua belah pihak memiliki kemampuan balasan yang signifikan.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi yang telah menelusuri dinamika geopolitik Timur Tengah selama lebih dari satu dekade, saya melihat tiga faktor kunci yang memperparah situasi ini. Pertama, kegagalan diplomasi multilateral. Meskipun perjanjian bilateral antara Tehran dan Washington tampak menjanjikan, tidak ada mekanisme verifikasi yang kuat atau peran pihak ketiga yang dapat menengahi perselisihan. Tanpa pengawasan independen, klaim pelanggaran mudah dimanipulasi untuk kepentingan politik dalam negeri masing‑masing.

Kedua, strategi “show of force” yang kini menjadi bahasa baku kedua militer. Iran menggunakan serangan rudal dan drone sebagai sinyal bahwa ia tidak akan mundur, sementara AS menanggapi dengan serangan presisi yang menargetkan infrastruktur kritis Iran. Kedua tindakan ini tidak hanya meningkatkan risiko kecelakaan militer, tetapi juga menurunkan ruang gerak diplomatik, karena masing‑masing pihak kini terikat pada narasi kemenangan militer.

Ketiga, dimensi ekonomi global. Selat Hormuz adalah nadi energi dunia; gangguan di sini akan memicu volatilitas pasar minyak, memperburuk inflasi, dan menambah beban pada negara‑negara berkembang yang sangat bergantung pada impor energi. Dalam konteks ini, tekanan internasional—terutama dari Uni Eropa dan China—untuk menstabilkan jalur pelayaran menjadi semakin kuat, namun mereka belum mampu menengahi konflik secara efektif.

Prediksi saya, jika kedua belah pihak tidak segera mengaktifkan kembali mekanisme dialog yang melibatkan pihak ketiga—misalnya PBB atau organisasi regional seperti GCC—ketegangan akan berlanjut menjadi spiral militer yang lebih intens. Ini dapat memicu serangkaian insiden tak terduga, termasuk penangkapan kapal dagang, serangan siber terhadap infrastruktur energi, atau bahkan konfrontasi langsung di laut. Oleh karena itu, langkah paling pragmatis adalah menegosiasikan kembali perjanjian dengan menambahkan klausul verifikasi independen, serta membuka jalur komunikasi krisis yang dapat mencegah eskalasi tak terkendali.

Selat Hormuz kini berada di persimpangan antara kepentingan strategis nasional dan stabilitas ekonomi global. Bagaimana Iran dan Amerika Serikat menavigasi konflik ini akan menentukan tidak hanya masa depan keamanan regional, tetapi juga arah pasar energi dunia selama beberapa tahun ke depan.