UNESCO: Bantuan Pendidikan Global Turun Drastis, Utang Menjerat 113 Negara – Apa Dampaknya bagi Masa Depan Pendidikan?

JAKARTA, 11 Juli 2026 – Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) mengeluarkan peringatan keras tentang penurunan tajam alokasi dana bantuan pendidikan dalam rangka pembangunan internasional. Data yang dipublikasikan pada Konferensi Tingkat Tinggi Transformasi Pendidikan +4 (TES+4) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, sektor pendidikan hanya menyerap 7,5 % dari total bantuan pembangunan resmi – titik terendah dalam dua dekade terakhir.

Jika tren ini berlanjut, UNESCO memperkirakan total bantuan global untuk pendidikan dapat menyusut hingga 30 % antara 2023 dan 2027. Dampaknya paling terasa di negara‑negara berpenghasilan rendah (NIP) dan menengah ke bawah (NIMKB), yang kini menghadapi kesenjangan pembiayaan tahunan sebesar US$ 97 miliar. Kesenjangan ini tidak hanya mengancam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 4 (Pendidikan Berkualitas), tetapi juga memperlebar jurang ketidaksetaraan sosial.

Lebih mengkhawatirkan lagi, beban utang luar negeri menambah tekanan pada anggaran pendidikan. Laporan UNESCO terbaru mengidentifikasi 113 negara – yang menampung 6,1 miliar jiwa – mengalokasikan lebih banyak dana untuk pembayaran utang daripada untuk pendidikan. Akibatnya, pengeluaran riil untuk pendidikan di banyak negara berada dalam kondisi stagnan atau bahkan menurun, menurunkan kualitas, akses, dan kesetaraan layanan pendidikan.

Direktur Jenderal UNESCO, Khaled El‑Enany, menegaskan, “Pendidikan adalah investasi paling strategis bagi suatu bangsa, namun pendanaannya secara sistematis masih jauh dari kebutuhan.” Ia memperingatkan bahwa penurunan bantuan pendidikan global dapat memperpanjang siklus kurangnya investasi, ketidaksetaraan, dan stagnasi pembangunan.

Untuk memutus lingkaran ini, UNESCO kembali mengusulkan skema debt‑for‑education swap. Mekanisme ini memungkinkan negara‑negara debitur mengalihkan sebagian pembayaran utang luar negeri menjadi dana investasi pendidikan. UNESCO juga meluncurkan panduan teknis yang dirancang untuk mempermudah implementasi skema tersebut di tingkat nasional.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah menelusuri dinamika pembiayaan pendidikan selama lebih dari satu dekade, saya melihat dua hal krusial yang belum cukup mendapat sorotan. Pertama, penurunan alokasi dana pendidikan bukan sekadar kegagalan donor; ia mencerminkan pergeseran prioritas geopolitik. Negara‑negara donor kini lebih fokus pada keamanan, energi, dan penanggulangan perubahan iklim, sementara pendidikan dianggap “soft‑skill” yang dapat ditunda. Padahal, tanpa sumber daya manusia yang terdidik, upaya di bidang lain akan kehilangan landasan yang kuat.

Kedua, skema debt‑for‑education swap masih berada pada tahap konseptual di banyak negara. Implementasinya memerlukan transparansi fiskal yang tinggi, mekanisme pengawasan independen, dan komitmen politik yang konsisten. Di Indonesia, misalnya, meski pemerintah pernah mengusulkan swap utang dengan China, prosesnya terhambat oleh kurangnya data terperinci tentang alokasi dana dan risiko politik. Tanpa kerangka kerja yang jelas, swap dapat berakhir menjadi “pembenaran” pengalihan dana tanpa dampak nyata pada kualitas pembelajaran.

Prediksi saya, jika UNESCO tidak berhasil menggalang koalisi donor yang kuat, serta tidak menyediakan insentif konkret bagi negara‑negara penerima, kesenjangan pembiayaan pendidikan akan meluas. Hal ini dapat memicu gelombang migrasi pendidikan, di mana pelajar dan tenaga pengajar beralih ke negara‑negara yang masih berinvestasi di sektor ini, memperparah brain drain di wilayah paling rentan.

Solusi jangka panjang harus melibatkan tiga pilar: (1) reformasi kebijakan donor yang menempatkan pendidikan sebagai komponen inti dalam paket bantuan; (2) penguatan kapasitas fiskal negara‑negara penerima untuk mengelola swap utang secara akuntabel; dan (3) penciptaan mekanisme pemantauan multilateral yang melibatkan lembaga‑lembaga sipil, akademisi, dan sektor swasta. Hanya dengan pendekatan terintegrasi, dunia dapat menghindari skenario kelam di mana jutaan anak kehilangan hak dasar mereka atas pendidikan berkualitas.