Paradoks Alutsista India: Ambisi Pertahanan Prabowo di Tengah Jeratan Efisiensi Anggaran

JAKARTA – Di tengah gema instruksi penghematan anggaran yang ketat, Pemerintah Indonesia justru mengambil langkah agresif dalam memperkuat taring militernya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani kontrak pengadaan rudal BrahMos dan misil udara-ke-udara Astra dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, di Istana Merdeka pada Selasa (7/7/2026).

Langkah strategis ini menandai babak baru kerja sama pertahanan Indonesia-India. Kontrak pengadaan rudal BrahMos dilakukan melalui kesepakatan antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan, sementara untuk misil Astra, transaksi melibatkan Bharat Dynamics Limited dan Republikorp. Namun, langkah ini memicu pertanyaan besar: Bagaimana pemerintah menyinkronkan belanja senjata mahal ini dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mewajibkan efisiensi anggaran secara menyeluruh?

Beni Sukadis, peneliti dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), menilai bahwa pengadaan ini adalah upaya percepatan daya tangkal (deterrence effect) yang terukur. Menurutnya, kemampuan serangan presisi jarak jauh dari kedua alutsista tersebut sangat krusial untuk melindungi wilayah pesisir dan jalur pelayaran strategis Indonesia.

Meski demikian, Beni memberikan catatan kritis mengenai kehati-hatian fiskal. Ia mengingatkan bahwa biaya pengadaan hanyalah "puncak gunung es". Pemerintah harus memperhitungkan biaya siklus hidup (life cycle cost), mulai dari suku cadang, pelatihan personel, hingga biaya pemeliharaan jangka panjang agar tidak menjadi beban berat bagi APBN di masa depan.

Sebagai solusi, Beni suyaratkan penggunaan skema export credit agency yang didukung penjamin pemerintah untuk mendapatkan tenor lebih panjang dan bunga lebih rendah dibandingkan kredit swasta asing. Selain masalah biaya, integrasi sistem komando dan radar juga menjadi tantangan teknis yang tidak boleh diabaikan agar senjata canggih ini tidak sekadar menjadi "pajangan" tanpa sinkronisasi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa pengadaan ini adalah investasi strategis jangka panjang untuk menghadapi dinamika ancaman global. Ia mengklaim bahwa efisiensi tetap berjalan, namun kesiapan pertahanan adalah harga mati yang tidak bisa dikompromikan.

Menariknya, pemerintah memilih untuk menutup rapat rincian kontrak dari publik. Brigjen Rico menyatakan bahwa nilai kontrak, jumlah unit, hingga jadwal pengiriman bersifat rahasia demi kepentingan strategi militer dan keamanan negara.

Analisis Redaksi: Budi Santoso

Sebagai jurnalis yang telah lama mengawal isu pertahanan dan anggaran negara, saya melihat ada kontradiksi yang sangat tajam dalam narasi pemerintah kali ini. Di satu sisi, Presiden Prabowo meneriakkan efisiensi melalui Inpres No. 1/2025, namun di sisi lain, beliau menandatangani kontrak senjata kelas berat. Ini adalah sebuah paradoks kebijakan. Kita tidak bisa bicara efisiensi jika pengadaan alutsista dilakukan dengan pola "belanja impulsif" tanpa transparansi biaya yang jelas kepada publik. Mengapa rincian kontrak harus dirahasiakan sepenuhnya? Dalam demokrasi yang sehat, rahasia militer adalah hal wajar, namun transparansi anggaran adalah kewajiban konstitusional.

Pengadaan BrahMos and Astra memang memberikan efek psikologis yang kuat terhadap negara-negara di sekitar Laut Natuna Utara. Namun, saya mengkhawatirkan terjadinya 'white elephant project'—di mana kita memiliki senjata canggih tetapi gagal dalam pemeliharaan karena anggaran operasional yang tercekik efisiensi. Jangan sampai kita terjebak dalam siklus membeli "barang mewah" namun tidak mampu membayar "biaya servisnya". Integrasi sistem radar dan komando yang disebutkan Beni Sukadis adalah titik kritis; jika integrasi ini gagal, maka rudal-rudal ini hanyalah besi tua mahal yang tidak bisa berkomunikasi dengan sistem pertahanan yang sudah ada.

Lebih jauh lagi, ketergantungan pada satu pemasok (India) dalam skala besar membawa risiko geopolitik tersendiri. Indonesia harus memastikan bahwa transfer teknologi (ToT) benar-benar terjadi, bukan sekadar jargon dalam kontrak. Jika kita hanya menjadi pembeli akhir (end-user) tanpa penguasaan teknologi produksi, maka kita hanya memindahkan ketergantungan dari Barat ke Timur. Saya memprediksi, jika skema pembiayaan tidak dikelola dengan sangat presisi, beban utang luar negeri untuk alutsista ini akan menjadi bom waktu fiskal yang akan meledak di tengah periode pemerintahan.

Kesimpulannya, penguatan pertahanan adalah keharusan, tetapi profesionalisme pertahanan harus berjalan beriringan dengan akuntabilitas publik. Pemerintah tidak boleh menggunakan alasan "rahasia negara" untuk menghindari kritik atas efektivitas penggunaan uang pajak. Kita butuh pertahanan yang tangguh, tetapi kita juga butuh negara yang tidak bangkrut karena ambisi persenjataan yang tidak terukur.