Pakistan Ancam Batal Mediasi Jika AS & Iran Gagal Jaga ‘Nota Islamabad’—Kesepakatan Damai Timur Tengah di Ujung Tanduk

ISLAMABAD — Perdana Menteri Shehbaz Sharif mengirim sinyal keras: jika Amerika Serikat dan Iran tidak segera menegakkan Nota Kesepahaman Islamabad yang dirumuskan dalam mediasi Pakistan bulan lalu, Islamabad siap meninjau ulang perannya sebagai fasilitator dialog Timur Tengah. Dalam percakapan telepon dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Jumat (10/7), Sharif tidak hanya menegaskan kembali komitmen Pakistan terhadap perdamaian, tetapi juga menyiratkan tekanan politik langsung—bahwa keberlanjutan peran mediasi Islamabad bergantung pada kepatuhan kedua pihak.

Yang lebih mencengangkan, Sharif secara eksplisit menyebut peningkatan ketegangan terkini di Timur Tengah sebagai “ancaman terhadap perdamaian yang sulit diperoleh”. Ini bukan sekadar retorika diplomatik. Dalam konteks konflik regional yang semakin kompleks pasca-Perang Gaza dan dinamika baru pasca-kematian Ayatollah Khamenei, pernyataan ini mengindikasikan bahwa Pakistan mulai kehilangan kesabaran terhadap kegagalan eksekusi butir-butir kesepakatan, khususnya dalam hal transparansi pelaksanaan dan komitmen konkret terhadap de-eskalasi.

Nota Kesepahaman Islamabad, yang dirumuskan dalam pertemuan tertutup antara delegasi AS dan Iran di ibu kota Pakistan, memuat tiga pilar utama: (1) penghentian serangan siber dan operasi rahasia lintas batas, (2) pembentukan mekanisme verifikasi independen oleh PBB untuk memantau pelaksanaan, dan (3) pembukaan saluran komunikasi langsung antar-lembaga keamanan kedua negara. Namun, laporan intelijen independen yang dihimpun oleh tim investigasi *Global Security Watch* menunjukkan bahwa AS masih melakukan operasi drone di wilayah perbatasan Iran-Afghanistan hingga minggu lalu—sementara Iran terus mendukung kelompok bersenjata di wilayah Timur Tengah yang secara eksplisit disebut dalam Nota sebagai “tidak boleh lagi diberi ruang operasional”. Hal ini semakin memperparah ketegangan, terutama setelah konflik AS-Iran semakin memanas dan AS memaksa kapal niaga melalui Selatan Hormuz.

Presiden Pezeshkian, yang baru menjabat setelah kematian Khamenei, memang menyampaikan apresiasi atas dukungan Pakistan dalam upacara pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran. Namun, responsnya yang masih bersifat simbolis—tanpa komitmen konkret terhadap mekanisme verifikasi atau penghentian aktivitas provokatif—menimbulkan pertanyaan besar: apakah Iran benar-benar siap mengorbankan kebijakan luar negeri anti-hegemoni tradisionalnya demi kesepakatan yang ditengarai oleh Islamabad?

Opini Mendalam: Di Mana Letak Kekuatan Sebenarnya dalam Mediasi Pakistan?

Sebagai jurnalis investigasi yang telah meliput konflik Timur Tengah selama lebih dari dua dekade, saya melihat Nota Kesepahaman Islamabad bukan sebagai dokumen damai—melainkan sebagai alat tekanan geopolitik yang sangat canggih. Pakistan, yang secara ekonomi terpuruk dan bergantung pada pinjaman dari China, Arab Saudi, dan IMF, justru menggunakan posisinya sebagai negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan semua pihak (AS, Iran, Saudi, Turki, bahkan Rusia) untuk membangun kembali kredibilitas internasionalnya. Ini adalah strategi soft power yang brilian: dengan menjadi mediator, Pakistan tidak hanya mengalihkan fokus dari krisis internalnya (kudeta militer yang mengancam, inflasi 30%, dan ketidakstabilan politik), tetapi juga memperoleh leverage diplomatik yang belum pernah ia miliki sejak perang dingin.

Namun, ada satu kelemahan mendasar yang sering diabaikan: Pakistan tidak memiliki mekanisme penegakan. Tidak ada pasukan perdamaian, tidak ada sanksi ekonomi, bahkan tidak ada jaminan bahwa AS atau Iran akan menghormati “tekanan moral” Islamabad. Jika AS tetap melanjutkan operasi di perbatasan Iran, atau jika Iran mempercepat program nuklirnya—seperti yang dilaporkan oleh IAEA pada Mei lalu—maka Pakistan hanya bisa mengeluarkan pernyataan protes yang sama seperti yang dilakukan Presiden Pezeshkian: “terima kasih atas dukungan tulus”. Ini adalah ironi diplomatik: negara yang mengklaim menjadi penjaga perdamaian justru tidak memiliki alat untuk memaksa pihak lain mematuhi kesepakatan. Bahkan, IAEA kehilangan jejak nuklir Iran, memperparah ketidakpastian ini.

Lebih dalam lagi, saya melihat bahwa Nota Islamabad sebenarnya adalah cermin dari kelemahan sistem keamanan kolektif global. Dalam dunia pasca-Westphalia yang semakin fragmentasi, negara-negara kecil seperti Pakistan mencoba mengisi kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh AS dan PBB. Tapi apakah ini berkelanjutan? Saya meragukannya. Dalam tiga bulan ke depan, saya memprediksi dua skenario: (1) jika AS dan Iran gagal menemukan titik temu dalam mekanisme verifikasi, Pakistan akan mengundang negara-negara OIC untuk mengawasi pelaksanaan—yang berarti memperluas keterlibatan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Turki dalam konflik Timur Tengah; atau (2) jika tekanan AS terhadap Iran semakin intensif (misalnya sanksi minyak baru), Iran akan mengabaikan Nota dan Pakistan terpaksa memilih antara kepentingan strategis dengan AS atau menjaga hubungan dengan Teheran—dan dalam kedua kasus, Islamabad akan kehilangan kredibilitas sebagai mediator netral.

Yang paling mengkhawatirkan adalah dampak jangka panjang terhadap kawasan. Jika Pakistan gagal menegakkan Nota, ini akan membuka pintu bagi perang proxy yang lebih besar di Afghanistan, Pakistan barat daya, dan bahkan Laut Arab. Kelompok bersenjata yang sebelumnya terbatas pada operasi lokal kini bisa berubah menjadi aliansi transnasional yang didukung oleh kekuatan luar. Dan yang akan menderita? Bukan para politisi atau jenderal—tapi jutaan warga sipil yang hidup di garis depan konflik. Dalam konteks ini, pernyataan Sharif bukan sekadar diplomasi: itu adalah peringatan terakhir sebelum kehancuran tatanan regional. Jika dunia tidak segera menyadari bahwa perdamaian di Timur Tengah bukan lagi soal kekuatan militer, melainkan soal keberanian untuk menegakkan aturan—maka kita semua akan menyaksikan kehancuran bukan hanya bagi Pakistan, tapi bagi seluruh tatanan keamanan global.