Diplomasi Terancam Mati: IAEA Kehilangan Jejak Nuklir Iran, PBB Wanti-wanti AS & Israel Jangan Lagi 'Bunuh' Jalur Perundingan

Dewan Keamanan PBB, dalam sidang darurat di Washington DC, Jumat (16/6), menyampaikan kekhawatiran mendalam atas keruntuhan sistem verifikasi nuklir global yang kini berada di ambang kehancuran—bukan karena kegagalan teknis, melainkan karena aksi militer sepihak yang menghancurkan jejak fisik dan data intelijen program nuklir Iran. Wakil Sekretaris Jenderal PBB Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian, Rosemary DiCarlo, secara terbuka mengungkapkan bahwa Badan Energi Atom Internasional (IAEA) kini “kehilangan kesinambungan informasi” atas seluruh fasilitas nuklir Iran yang telah dideklarasikan, termasuk stok material terkaya, komponen sentrifugal, rotor, bellow, air berat, hingga konsentrat bijih uranium—semua informasi yang tidak bisa dikembalikan.

DiCarlo, yang menyampaikan pesan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres, menekankan bahwa diplomasi bukan lagi pilihan ideal—melainkan satu-satunya jalan yang tersisa untuk mencegah kehancuran total mekanisme non-proliferasi global. “Sekretaris Jenderal menyerukan seluruh pihak untuk terlibat secara konstruktif dan dengan itikad baik guna mencapai penyelesaian damai, menyeluruh, dan berkelanjutan atas isu nuklir Iran,” tegasnya, menegaskan bahwa Resolusi 2231—yang mengesahkan JCPOA—masih menjadi fondasi hukum yang tak bisa diganggu gugat.

Ironisnya, upaya diplomatik terbaru seperti Nota Kesepahaman Islamabad (17 Juni) yang mencakup pengelolaan material terkaya dan pengawasan langsung IAEA di lokasi—masih terancam menjadi sia-sia jika kebisingan geopolitik terus mengalahkan logika keamanan kolektif. AS dan Israel, yang dituduh melakukan serangan saboteur sejak 28 Februari lalu, kini berada di bawah sorotan tajam: bukan hanya karena merusak infrastruktur nuklir, tetapi karena secara sistematis menggerogoti dasar kepercayaan global terhadap sistem verifikasi nuklir yang selama 70 tahun menjadi penyangga utama perdamaian internasional.

Di tengah kebuntuan ini, PBB menegaskan kesiapan untuk memfasilitasi kembali jalur perundingan—tapi dengan satu syarat krusial: penghentian total aksi unilatetal yang menghancurkan fondasi diplomasi. Tanpa itu, kata DiCarlo, “diplomasi akan berubah menjadi sandiwara kosong, di mana setiap pihak hanya bermain peran tanpa niat menyelesaikan akar masalah.”

Opini Mendalam: Ini Bukan Sekadar Isu Nuklir—Tapi Ujian Akhir bagi Tatanan Keamanan Global Pasca-Perang Dingin

Peristiwa yang sedang berlangsung di Timur Tengah bukanlah sekadar konflik bilateral antara AS, Israel, dan Iran—melainkan perang sistemik terhadap arsitektur keamanan multilateral. Kita sedang menyaksikan bagaimana kekuatan besar, atas nama keamanan nasional, secara bertahap menggantikan hukum internasional dengan logika kekerasan tersembunyi: serangan siber, pembunuhan ilmuwan, sabotase fasilitas, dan penghancuran data verifikasi. Yang paling berbahaya bukanlah fakta bahwa Iran memperkaya uranium hingga 60%, melainkan bahwa IAEA kini kehilangan kemampuan untuk memverifikasi apakah Iran memang memperkaya uranium hingga 60%. Ini adalah titik di mana transparansi global mati—dan dengan kematian itu, seluruh sistem non-proliferasi runtuh seperti kartu domino.

AS dan Israel berargumen bahwa tindakan mereka adalah “preemptive strike” terhadap program nuklir militer Iran. Namun, jika argumen itu benar, mengapa mereka tidak menyerahkan bukti tersebut ke IAEA—bukan menghancurkan jejak yang bisa menjadi bukti di pengadilan global? Fakta bahwa mereka memilih jalan sabotase, bukan transparansi, mengungkapkan satu hal: mereka tidak ingin menang di meja perundingan, tapi di medan perang. Dan ini adalah bahaya besar: normalisasi kekerasan sebagai alat diplomasi. Jika Iran membalas dengan serangan balik, AS dan Israel akan memperoleh justifikasi tambahan untuk intervensi lebih besar—dan siklus ini akan terus berputar hingga tidak ada lagi ruang bagi negosiasi. Resolusi 2231 bukan sekadar dokumen hukum; ia adalah warisan dari kegagalan global mengatasi ketidaksetaraan kekuasaan. JCPOA lahir dari kompromi antara kekuatan dan keadilan—dan kini, kekuasaan sedang menggantikan kompromi itu dengan kekerasan.

Lebih jauh, kita harus berani mengatakan: IAEA bukan hanya lembaga teknis—ia adalah parlemen moral dunia. Ketika IAEA kehilangan akses ke data, bukan hanya Iran yang dirugikan, tapi seluruh negara non-proliferasi—termasuk negara-negara Global Selatan yang selama ini mempercayai sistem ini sebagai jaminan kesetaraan. Jika negara-negara besar bisa menghancurkan verifikasi tanpa konsekuensi, maka apa yang tersisa dari NPT? Tidak ada. Nuklir akan kembali menjadi alat tekanan politik, bukan teknologi yang diawasi. Dan di sinilah PBB harus berani mengambil langkah radikal: meminta Dewan Keamanan mengadakan sidang darurat di bawah Chapter VII untuk mengidentifikasi pelaku sabotase dan menerapkan sanksi spesifik—bukan sekadar pernyataan “kekhawatiran”. Tanpa ini, PBB bukan lagi penjaga perdamaian, tapi saksi bisu dari kehancuran tatanan global.

Prediksi saya: jika jalur diplomasi tidak segera dipulihkan dalam 6–9 bulan ke depan—dengan itikad baik yang nyata, bukan retorika—maka kita akan memasuki era “nuklir tersembunyi”, di mana setiap negara mengembangkan kapasitas nuklir tanpa verifikasi, dan kecurigaan menjadi satu-satunya bahasa resmi hubungan internasional. AS dan Israel mungkin merasa menang dalam jangka pendek dengan menghancurkan jejak nuklir Iran, tapi dalam jangka panjang, mereka telah menggali lubang bagi seluruh sistem keamanan global—dan pada akhirnya, mereka sendiri yang akan jatuh ke dalamnya.