Iran Siapkan Pertahanan Total: Ghalibaf Tegaskan Ancaman Jika AS Batalkan MoU

Teheran – Ketua Majelis Nasional Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mempertegas kesiapan Tehran untuk meluncurkan pertahanan menyeluruh bila Amerika Serikat menolak atau melanggar Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatatangani pada pertengahan Juni 2026. Pernyataan itu disampaikan pada pertemuan resmi dengan Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, yang berkunjung ke Iran pada Jumat, 10 Juli 2026.

"Kami tidak pernah mundur dalam melindungi kedaulatan negara kami. Jika Washington memutuskan untuk mengabaikan komitmen yang telah disepakati, Iran akan mengaktifkan seluruh kapasitas pertahanan," ujar Ghalibaf dengan nada tegas. Ia menambahkan bahwa Iran telah menyiapkan semua elemen militer, termasuk sistem pertahanan udara, kapal selam, dan unit darat, untuk menghadapi skenario terburuk.

Sementara itu, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyoroti perlunya sikap defensif yang lebih kuat setelah serangkaian aksi balasan yang terjadi antara kedua negara. Pezeshkian menegaskan bahwa baik Amerika Serikat maupun Israel harus menahan diri dari tindakan provokatif yang dapat memperparah ketegangan di kawasan.

Ketegangan militer kembali memuncak ketika Komando Pusat Operasi Militer Amerika Serikat (CENTCOM) mengumumkan serangan udara terhadap sasaran Iran pada pekan ini. Menurut CENTCOM, operasi tersebut merupakan respons terhadap tindakan Iran yang dianggap mengancam kapal-kapal komersial di Selat Hormuz, menandai eskalasi yang kini disebut sebagai "perang kedua" antara kedua negara sejak MoU Islamabad.

Pada Kamis, 9 Juli 2026, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terbuka menyatakan bahwa gencatan senjata yang sebelumnya disepakati tidak lagi berlaku. Pernyataan tersebut menambah kekhawatiran akan kemungkinan konflik terbuka yang melibatkan tidak hanya Iran dan AS, tetapi juga sekutu regional mereka.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya melihat bahwa pernyataan Ghalibaf bukan sekadar retorika politik, melainkan sinyal strategis yang ditujukan kepada audiens domestik dan internasional. Iran, yang selama ini berada di bawah sanksi ekonomi berat, kini berusaha menegaskan kemandirian militernya untuk menggalang dukungan nasional dan menegaskan posisi tawar dalam negosiasi diplomatik. Dengan menyiapkan "pertahanan total", Tehran berupaya menutup celah yang dapat dimanfaatkan oleh Washington untuk menekan Iran melalui ancaman militer.

Namun, risiko eskalasi yang tak terkendali sangat tinggi. Setiap langkah militer yang diambil oleh kedua belah pihak dapat memicu respons berantai yang melibatkan negara-negara sekutu, seperti Israel, Arab Saudi, dan bahkan Rusia. Konflik di Selat Hormuz, yang merupakan jalur penting bagi perdagangan minyak dunia, dapat mengganggu pasokan energi global dan memicu lonjakan harga minyak, berdampak pada ekonomi internasional secara luas.

Di sisi lain, kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang tampak berubah-ubah di bawah pemerintahan Trump menimbulkan ketidakpastian bagi semua aktor regional. Penarikan atau pembatalan MoU tanpa mekanisme klarifikasi dapat memperburuk persepsi Iran bahwa Amerika tidak dapat dipercaya sebagai mitra diplomatik. Hal ini membuka peluang bagi Iran untuk memperkuat aliansi dengan kekuatan non-Barat, seperti China dan Rusia, yang siap menyediakan dukungan militer dan ekonomi.

Prediksi saya, bila tidak ada jalur diplomatik yang konstruktif dalam beberapa minggu ke depan, konflik berskala lebih luas akan menjadi tak terelakkan. Kegagalan kedua belah pihak untuk menahan diri dapat memicu perang proksi di wilayah Timur Tengah, memperparah krisis kemanusiaan, dan menambah beban bagi organisasi internasional yang berupaya menstabilkan kawasan. Oleh karena itu, penting bagi komunitas internasional—termasuk PBB dan negara-negara besar—untuk memfasilitasi dialog yang inklusif, mengurangi retorika militer, dan mencari solusi jangka panjang yang melibatkan keamanan maritim, kontrol senjata, dan kepentingan ekonomi bersama.