China Tekan PBB: De‑eskalasi Ukraina Jadi Urgensi Global, Namun Apa Sebenarnya Motifnya?

Wakil Perwakilan Tetap China untuk Perserikatan Bangsa‑Bangsa (PBB), Sun Lei, pada sidang Dewan Keamanan PBB baru‑baru ini menegaskan kembali seruan de‑eskalasi konflik Ukraina. Sun menilai perkembangan terakhir perang di Ukraina semakin mengkhawatirkan, dengan intensitas serangan yang terus meningkat dan menelan korban sipil serta menghancurkan infrastruktur kritis.

Menurut Sun, "pihak‑pihak yang berkonflik kini terjebak dalam lingkaran balas‑bales militer yang tidak hanya menambah penderitaan warga sipil, tetapi juga memperdalam kebencian dan menutup peluang dialog damai." Ia menambahkan bahwa China menolak segala bentuk serangan terhadap penduduk sipil dan menuntut semua pihak mematuhi hukum humaniter internasional secara ketat.

Sun menekankan pentingnya menahan diri, menurunkan ketegangan, dan mempercepat proses gencatan senjata. "Kita harus menciptakan kondisi yang memungkinkan tercapainya perjanjian damai yang komprehensif, berkelanjutan, dan mengikat," ujarnya. Ia menyoroti bahwa masing‑masing pihak memiliki kepentingan keamanan yang sah, sehingga diperlukan titik temu yang dapat mengakomodasi kepentingan tersebut tanpa mengorbankan prinsip‑prinsip Piagam PBB.

China, kata Sun, tetap berkomitmen mendorong penyelesaian krisis melalui jalur politik, dengan sikap objektif dan imparsial. Pemerintah Beijing mengklaim terus berkomunikasi dengan semua pihak terkait, sekaligus menawarkan peran konstruktif dalam memfasilitasi perundingan damai. "Kami siap bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mengakhiri konflik ini secepat‑nya," pungkasnya.

Analisis Pakar

Seruan de‑eskalasi yang dilontarkan China bukanlah sekadar retorika diplomatik. Dalam konteks geopolitik saat ini, Beijing berupaya menegaskan posisinya sebagai mediator netral sekaligus mengamankan kepentingan strategisnya di Eropa Timur. Dengan menonjolkan komitmen pada hukum humaniter, China berusaha menyeimbangkan antara menolak agresi Rusia dan menghindari konfrontasi langsung dengan Barat.

Namun, sikap “objektif dan imparsial” China sering dipertanyakan. Sejak invasi Rusia pada 2022, Beijing telah menolak sanksi internasional terhadap Moskow, sekaligus meningkatkan kerja sama ekonomi dan militer dengan Kremlin. Hal ini menimbulkan keraguan apakah seruan de‑eskalasi bukan sekadar upaya menutupi dukungan tersembunyi kepada Rusia, atau bahkan memanfaatkan konflik untuk memperluas pengaruhnya di kawasan.

Di sisi lain, pernyataan Sun tentang kebutuhan menemukan "titik temu terbesar" mengisyaratkan keinginan China untuk membentuk arsitektur keamanan baru di kawasan, yang dapat menurunkan peran NATO dan memperkuat peran Shanghai Cooperation Organization (SCO). Jika berhasil, ini dapat mengubah keseimbangan kekuatan di Eropa dan Asia, sekaligus menantang dominasi Amerika Serikat dalam urusan keamanan global.

Bagaimana realitas di lapangan? Serangan militer yang semakin intens di Ukraina masih menimbulkan ribuan korban sipil setiap harinya, sementara upaya diplomatik masih terhambat oleh ketidakpercayaan mendalam antara Kyiv dan Moskow. Tanpa tekanan ekonomi yang signifikan atau jaminan keamanan yang dapat diterima kedua belah pihak, seruan de‑eskalasi—baik dari China, PBB, maupun negara lain—hanya akan menjadi kata‑kata kosong. Yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan, melainkan tindakan konkret: penghentian senjata, penarikan pasukan, dan mekanisme verifikasi internasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jika China memang berniat menjadi penengah yang kredibel, ia harus siap mengorbankan kepentingan bilateralnya dengan Rusia, membuka ruang bagi investigasi independen, dan menegakkan sanksi yang konsisten terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Tanpa langkah‑langkah itu, peran Beijing dalam proses perdamaian akan tetap dipandang skeptis, dan konflik Ukraina akan terus menjadi ajang perebutan pengaruh geopolitik, bukan penyelesaian damai yang berkelanjutan.