Sekjen Kemendagri Desak Pemda Gegar Data BSPS: Target 400.000 Rumah Tidak Layak Hanya 124.376 Tercapai

Ringkasan Singkat

• Tomsi Tohir, Sekjen Kemendagri, menuntut pemerintah daerah percepat pendataan calon penerima BSPS.
• Hingga kini baru 124.376 rumah terdaftar, jauh di bawah target 400.000 rumah tidak layak huni pada 2026.
• Pemda diminta pakai data Desil1 dan Desil2 sebagai prioritas utama.

Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2026 yang digabungkan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah pada program 3 Juta Rumah, Sekjen Tomsi Tohir menegaskan bahwa pemerintah daerah (Pemda) harus mengoptimalkan pendataan calon penerima Bantuan Stimulin Perumahan Swadaya (BSPS). Ia menekankan bahwa kegagalan dalam mengidentifikasi rumah tidak layak huni akan berujung pada bantuan yang tidak tepat sasaran, memperparah ketimpangan sosial.

"Saya mengimbau teman‑teman daerah untuk menampilkan data minggu depan. Jika kuota masih kurang, segera perbaiki. Tanggung jawab kalian adalah membela masyarakat miskin agar rumah mereka dapat masuk dalam program bedah rumah," ujar Tomsi dalam sambutan yang disampaikan secara hybrid dari kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/7).

Tomsi menyoroti bahwa hingga kini hanya 124.376 unit rumah yang terdaftar sebagai Calon Penerima Bantuan (CPB), jauh di bawah target 400.000 rumah tidak layak huni yang ditetapkan untuk 2026. Ia menuntut percepatan proses penetapan CPB di seluruh daerah, sekaligus mengajak Pemda berkoordinasi dengan BPS untuk memanfaatkan data kemiskinan Desil 1 sebagai dasar penetapan penerima bantuan.

Prioritas utama, kata Tomsi, harus diberikan kepada masyarakat miskin ekstrem pada kelompok Desil 1 dan Desil 2. "Beberapa hari lalu saya berkeliling dan melihat kondisi yang memprihatinkan: toilet dan dapur satu ruangan, atap hampir roboh, lantai masih tanah," ungkapnya, menambah urgensi penanganan cepat.

Rapat tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Ateng Hartono (BPS), Direktur Pengawasan Pangan Hermawan (Bapanas), Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Rufaidah, serta Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan Andri Hikmat (PKP). Semua pihak diharapkan menyelaraskan upaya demi menyalurkan bantuan tepat kepada yang paling membutuhkan.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat bahwa pernyataan Tomsi Tohir bukan sekadar seruan retoris, melainkan cermin kegagalan struktural dalam koordinasi lintas sektoral. Data yang belum terintegrasi antara Kemendagri, BPS, dan pemerintah daerah menimbulkan celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berkompeten, sehingga alokasi bantuan menjadi tidak efisien.

Ketimpangan antara target 400.000 rumah dan realisasi 124.376 unit menandakan adanya hambatan birokrasi yang belum terpecahkan: proses verifikasi data, standar penilaian rumah tidak layak, serta kurangnya kapasitas teknis di tingkat daerah. Tanpa reformasi prosedural yang mendalam, perintah "percepat data" hanya akan berakhir pada laporan statistik yang tidak berujung pada aksi konkret.Selanjutnya, penggunaan data Desil 1 dan Desil 2 sebagai basis penetapan penerima bantuan memang logis, namun realitas lapangan menunjukkan bahwa data kemiskinan sering kali tidak akurat atau tidak terupdate. BPS harus memperkuat metodologi survei dan memastikan data tersebut dapat diakses secara real‑time oleh Pemda, sehingga proses seleksi tidak lagi bergantung pada penilaian subjektif pejabat daerah.

Terakhir, agenda politik di balik program BSPS tidak boleh diabaikan. Pemerintah pusat berupaya menurunkan inflasi melalui stimulus perumahan, namun tanpa kontrol yang ketat, dana publik berisiko terpakai untuk proyek‑proyek yang tidak berkelanjutan atau bahkan korupsi. Pengawasan independen, misalnya melalui KPK atau lembaga audit eksternal, harus diaktifkan untuk menilai efektivitas penyaluran bantuan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Berapa target rumah tidak layak huni yang ingin ditangani oleh program BSPS pada 2026?
  A: Targetnya adalah 400.000 rumah tidak layak huni.
• Q: Mengapa data Desil 1 dan Desil 2 penting dalam penetapan penerima BSPS?
  A: Karena kelompok ini mewakili masyarakat miskin ekstrem, sehingga menjadi prioritas utama untuk bantuan perumahan.
• Q: Siapa saja yang hadir dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2026?
  A: Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, Deputi BPS Ateng Hartono, Direktur Bapanas Hermawan, Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Rufaidah, dan Direktur PKP Andri Hikmat.