Kapolres Seribu Tegur Pengusaha Kapal: Keselamatan Penumpang Dipertaruhkan oleh Praktik Overload

Jakarta, 13 Juli 2026 – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kepulauan Seribu, AKBP Argadija Putra, mengeluarkan peringatan keras kepada para pemilik dan operator kapal penyeberangan yang melayani rute Jakarta‑Pulau Seribu. Dalam pernyataannya, Argadija menekankan bahwa setiap kapal harus berada dalam kondisi paripurna sebelum menembus perairan yang rawan kecelakaan.

Menurut Kapolres, pemeriksaan menyeluruh meliputi kesiapan mesin, ketersediaan bahan bakar, serta kepatuhan pada batas kapasitas muatan dan jumlah penumpang. "Jangan melebihi kapasitas muatan, baik penumpang maupun barang, sesuai dengan spesifikasi kapal," tegas Argadija pada Senin (13/7) di kantor Polres Kepulauan Seribu.

Ia menambahkan, keselamatan harus menjadi prioritas utama, bukan kecepatan atau target operasional. "Utamakan keselamatan daripada kecepatan atau target perjalanan. Keselamatan berlayar adalah prioritas utama," ujar Argadija, menegaskan bahwa setiap keputusan berlayar harus didasarkan pada kondisi cuaca yang aman.

Kapolres juga mengingatkan nakhoda untuk selalu melakukan pengecekan cuaca sebelum berlayar dan melengkapi seluruh penumpang serta awak kapal dengan jaket pelampung (life jacket). "Jangan memaksakan berlayar bila cuaca buruk. Gunakan jaket pelampung untuk seluruh penumpang dan awak kapal," pungkasnya.

Jika terjadi keadaan darurat, masyarakat diimbau untuk segera menghubungi layanan darurat 110 atau memindai kode batang (barcode) yang terpasang pada kapal untuk melaporkan situasi secara real‑time.

Seruan Kapolres ini muncul tak lama setelah tim gabungan SAR mengevakuasi 26 penumpang Kapal Motor (KM) Sumber Rezeki yang mengalami mati mesin di perairan Pulau Lancang pada Minggu (12/7). Kepala Seksi Gulkarmat Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Agus Sunarwan, melaporkan bahwa tim SAR mengirimkan Rescue Boat beserta lima personel untuk melakukan evakuasi segera setelah menerima laporan.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat peringatan Kapolres Argadija bukan sekadar formalitas administratif, melainkan cerminan kegagalan regulasi yang telah berulang kali mengabaikan standar keselamatan maritim. Praktik overload—menumpuk penumpang melebihi kapasitas resmi—telah menjadi budaya tersembunyi di antara operator kapal kecil yang mengandalkan volume penumpang untuk menutupi margin keuntungan tipis. Hal ini tidak hanya melanggar peraturan, tetapi juga menimbulkan risiko fatal di perairan yang rawan arus kuat dan cuaca berubah-ubah.

Kasus KM Sumber Rezeki menjadi bukti nyata bahwa kegagalan inspeksi rutin dapat berujung pada kecelakaan yang mengancam nyawa. Meskipun tim SAR berhasil mengevakuasi semua penumpang, potensi tragedi yang lebih besar tetap mengintai. Pemerintah daerah dan otoritas pelayaran harus memperketat pengawasan, termasuk audit berkala terhadap kondisi mesin, bahan bakar, dan peralatan keselamatan. Penegakan hukum yang tegas—misalnya sanksi administratif atau pencabutan izin operasional—harus menjadi langkah selanjutnya, bukan sekadar peringatan lisan.

Selain itu, penggunaan teknologi seperti sistem pelacakan GPS real‑time dan aplikasi mobile yang terintegrasi dengan layanan darurat dapat meningkatkan respons cepat ketika terjadi insiden. Integrasi kode batang pada kapal, yang disebutkan oleh Kapolres, sebaiknya dioptimalkan menjadi platform digital yang memungkinkan penumpang melaporkan kondisi kapal sebelum berangkat, sekaligus memudahkan otoritas memantau kepatuhan standar keselamatan.

Ke depan, saya memperkirakan bahwa tekanan publik dan media akan memaksa otoritas untuk melakukan reformasi struktural dalam pengawasan transportasi laut. Jika tidak, kecelakaan serupa akan terus berulang, menambah beban pada sistem SAR yang sudah terbatas. Keselamatan penumpang tidak boleh menjadi barang komoditas yang dipertaruhkan demi keuntungan sesaat.