MBG Tak Hanya Mengatasi Gizi, Tapi Juga Merangsang Ekonomi Desa: 148 Ribu Pemasok Terlibat!

Jakarta, ANTARA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini bukan sekadar program sosial, melainkan pula ‘mesin penggerak ekonomi desa’. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa hingga kini, program yang menjadi andalan pemerintah telah melibatkan sekitar 148 ribu pemasok pangan lokal, termask BUMDes, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), kelompok tani, peternak, hingga pelaku UMKM. Angka tersebut menjadi sorotan dalam Dialog Masyarakat Sipil untuk Ketahanan Pangan dan Kelestarian Lingkungan di Wonosobo, Jawa Tengah, yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan.

Zulkifli menekankan bahwa pangan lokal harus menjadi ‘tulang punggung ekonomi desa’, sekaligus strategis dalam mewujudkan swasembada pangan. “Kami ingin agar hasil produksi masyarakat langsung terserap oleh MBG dan KDMP, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh petani, peternak, dan UMKM,” ujarnya. Namun, di balik angka yang menggiurkan itu, tersimpan pertanyaan: apakah program ini benar-benar memberikan keadilan struktural, atau hanya menjadi alat politisasi di balik retorika pemberdayaan ekonomi?

Data Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat klaim pemerintah. Di Jawa Barat, kehadiran 6.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperkirakan menciptakan perputaran dana sebesar Rp6 triliun per bulan. Sebanyak 70% anggaran SPPG dialokasikan untuk pembelian bahan baku, dengan 95% di antaranya berasal dari produk lokal. Namun, di sisi lain, program serupa di masa lalu kerap gagal karena kurangnya koordinasi dan ketergantungan pada skala kecil yang tidak berkelanjutan.

Sinergi antara MBG dan KDMP diharapkan memperkuat rantai pasok nasional, tetapi tantangan besar mengintai. Apakah 148 ribu pemasok ini mampu memenuhi standar kualitas dan kuota produksi? Bagaimana dengan isu distribusi yang tak merata, terutama di wilayah terpencil? Lebih lanjut, Zulkifli menyebut ketersediaan air, tanah subur, dan ekosistem sebagai ‘modal utama’. Namun, realita di lapangan justru menunjukkan degradasi lingkungan akibat konversi lahan serta polusi yang semakin merusak keseimbangan alam.

Analisis Pakar: MBG, Antara Harapan dan Realita yang Rumit

Program MBG memang menyala sebagai solusi ganda: mengatasi kelaparan gizi sekaligus menstimulasi ekonomi desa. Namun, dari perspektif kritis, ada beberapa ‘lubang’ yang perlu diwaspadai. Pertama, skala 148 ribu pemasok terdengar ambisius, tetapi apakah kapasitas produksi mereka memang cukup untuk memenuhi kebutuhan ratusan ribu SPPG? Tanpa data konkret tentang volume produksi per wilayah, angka tersebut berpotensi hanya menjadi ‘angka dongkol’ yang tidak mencerminkan kenyataan. Di sisi lain, ketergantungan pada KDMP sebagai ‘penyalur utama’ juga perlu dipertanyakan. Apakah KDMP memiliki infrastruktur logistik yang memadai, atau justru akan menjadi jaring laba lintah bagi elit desa?

Kedua, meskipun 95% bahan baku berasal dari produk lokal, tidak ada keterangan jelas tentang jenis komoditas apa yang menjadi prioritas. Jika hanya mengandalkan beras dan produk konvensional, program ini berisiko menghambat diversifikasi pangan lokal yang sebenarnya kaya. Indonesia memiliki lebih dari 300 jenis pangan unggulan, seperti sorgum, ubi kayu, dan ikan air tawar, yang justru kurap dikelola secara komprehensif. Tanpa kebijakan yang mendukung inovasi dan adaptasi iklim, MBG bisa jadi hanya mengulangi pola ‘mengkonsumsi’ tanpa ‘memproduksi’ secara berkelanjutan.

Ketiga, isu transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi kunci. Pada April 2024, pencarian independen mengungkap adanya penyimpangan dana MBG hingga Rp200 miliar di beberapa wilayah. Jika tidak ditindaklanjuti dengan sistem pengawasan yang ketat, seperti penggunaan teknologi blockchain untuk pencatatan transaksi, maka 148 ribu pemasok bisa jadi hanya nama saja. Pemerintah harus membuka data secara publik agar masyarakat sipil dan media dapat memantau realisasi program secara aktif.

Terakhir, kontroversi politis tidak bisa dihindari. MBG lahir di tengah persaingan kabinet, dan keberhasilannya akan menjadi batu loncatan Zulkifli Hasan dalam memperkuat posisi politik. Namun, jika program ini dijadikan ‘senjata kampanye’ tanpa hasil nyata, maka justru akan merusak kepercayaan publik. Diperlukan mekanisme independen untuk mengevaluasi dampak sosial-ekonomi MBG, bukan hanya dari sudut pandang pemerintah, tetapi juga akademisi dan LSM yang lebih objektif.

Dengan demikian, MBG memang memiliki potensi besar, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh implementasi yang berpihak pada rakyat, bukan sekadar pada simbolisme politik. Tanpa perubahan struktural yang mendalam, program ini berisiko menjadi ‘mimpi di siang bolong’.