Prabowo Sandingkan ā€˜Bakar‑Bakar’ Politik: Pengkhianatan Bangsa atau Karma yang Tak Terelakkan?

Hukum
Siti RahmawatiSiti Rahmawati
Siti Rahmawati
Siti Rahmawati
News Desk

Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

Prabowo Sandingkan ā€˜Bakar‑Bakar’ Politik: Pengkhianatan Bangsa atau Karma yang Tak Terelakkan?
BAGIKAN:

Dalam wawancara di Puncak Peringatan Hari Koperasi ke‑79, Presiden Prabowo Subiantoro mengkritik keras apa yang ia sebut ā€œpemimpin yang menganjurkan aksi bakar‑bakarā€ terhadap masyarakat. Ia menilai tindakan tersebut bukan sekadar protes, melainkan pengkhianatan pada jati‑jati diri bangsa. Namun, kutipan‑kutipan yang ia pakai tampak dipilih secara strategis untuk menutupi kegagalan politiknya sendiri.

ā€œTiap sekian tahun kita bertanding dengan baik. Enggak ada masalah. Siapa yang menang, monggo. Jangan kalau kalah mau bakar‑bakar, itu bangsa apa itu?ā€ ujar Prabowo. Kalimat ini, meskipun terdengar seperti panggilan toleransi, sebenarnya mengungkapkan ketakutan yang mendalam: takut bahwa kekalahan politik akan mengungkap ketergantungan kekerasan sebagai alat legitimasi.

Menanggapi klaim empat kali kalahnya dalam pemilu, ia menegaskan tidak pernah memberi perintah untuk membakar. Ia malah mempersenalkan itself dengan ā€œsaya datang pelantikan rival saya, saya hormat, saya kasih selamatā€. Pernyataan semacam ini berupaya membangun narasi ā€œpemimpin santaiā€, namun mengabaikan fakta bahwa kekuasaan politik yang seharusnya menjaga stabilitas justru menjadi sumber kekacauan.

Secara analitis, Prabowo memanfaatkan retorika ā€œkarmaā€ sebagai sarana penanggulangan narasi yang mengancam legitimasi pemerintahan. Dengan mengaitkan aksi pembakaran pada ā€œpengkhianatā€, ia berupaya menjustifikasi penindasan politik yang belum terungkap. Jika memang demikian, bagaimana then penegakan hukum terhadap tindakan‑tindakan tersebut? Apakah ā€œkarmaā€ yang ia sebutkan akan menjadi dasar hukum atau hanya retorika kosong?

Kesimpulannya, pernyataan Prabowo tidak hanya menyingkapkan strategi politik yang tajam, tetapi juga mengungkap kesenjangan antara retorika moral dan realpolitik yang berbahaya. Jika negara mengandalkan narasi ā€œkarmaā€ untuk menutupi kegagalan penegakan hukum, maka masa depan demokrasi Indonesia akan terancam krisis legitimitas yang lebih dalam.