Prabowo Sandingkan āBakarāBakarā Politik: Pengkhianatan Bangsa atau Karma yang Tak Terelakkan?
Siti Rahmawati
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

Dalam wawancara di Puncak Peringatan Hari Koperasi keā79, Presiden Prabowo Subiantoro mengkritik keras apa yang ia sebut āpemimpin yang menganjurkan aksi bakarābakarā terhadap masyarakat. Ia menilai tindakan tersebut bukan sekadar protes, melainkan pengkhianatan pada jatiājati diri bangsa. Namun, kutipanākutipan yang ia pakai tampak dipilih secara strategis untuk menutupi kegagalan politiknya sendiri.
āTiap sekian tahun kita bertanding dengan baik. Enggak ada masalah. Siapa yang menang, monggo. Jangan kalau kalah mau bakarābakar, itu bangsa apa itu?ā ujar Prabowo. Kalimat ini, meskipun terdengar seperti panggilan toleransi, sebenarnya mengungkapkan ketakutan yang mendalam: takut bahwa kekalahan politik akan mengungkap ketergantungan kekerasan sebagai alat legitimasi.
Menanggapi klaim empat kali kalahnya dalam pemilu, ia menegaskan tidak pernah memberi perintah untuk membakar. Ia malah mempersenalkan itself dengan āsaya datang pelantikan rival saya, saya hormat, saya kasih selamatā. Pernyataan semacam ini berupaya membangun narasi āpemimpin santaiā, namun mengabaikan fakta bahwa kekuasaan politik yang seharusnya menjaga stabilitas justru menjadi sumber kekacauan.
Secara analitis, Prabowo memanfaatkan retorika ākarmaā sebagai sarana penanggulangan narasi yang mengancam legitimasi pemerintahan. Dengan mengaitkan aksi pembakaran pada āpengkhianatā, ia berupaya menjustifikasi penindasan politik yang belum terungkap. Jika memang demikian, bagaimana then penegakan hukum terhadap tindakanātindakan tersebut? Apakah ākarmaā yang ia sebutkan akan menjadi dasar hukum atau hanya retorika kosong?
Kesimpulannya, pernyataan Prabowo tidak hanya menyingkapkan strategi politik yang tajam, tetapi juga mengungkap kesenjangan antara retorika moral dan realpolitik yang berbahaya. Jika negara mengandalkan narasi ākarmaā untuk menutupi kegagalan penegakan hukum, maka masa depan demokrasi Indonesia akan terancam krisis legitimitas yang lebih dalam.
BERITA TERKAIT

Mendagri: Rp4 Miliar Berputar di Atrium Trans Studio ā Manfaat Sejati atau Hanya Angka?

Prabowo Memanggil Koruptor: Apakah Ini Sinyal Perubahan atau Hanya Retorika?
