Mendagri: Rp4 Miliar Berputar di Atrium Trans Studio – Manfaat Sejati atau Hanya Angka?

Di tengah gemerlap lampu atrium Trans Studio Mall Makassar, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menutup rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Dekranas ke-46. Ia mengumumkan bahwa total transaksi selama empat hari berlangsung mencapai sekitar Rp4 miliar. Namun, di balik angka tersebut, masih banyak pertanyaan tentang bagaimana dana tersebut benar-benar memengaruhi ekonomi lokal dan apakah investasi ini sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Perayaan Dekranas: Lebih dari Sekadar Pameran

Perayaan Dekranas, yang diadakan di Atrium Trans Studio Mall, tidak hanya menjadi ajang promosi budaya dan industri kreatif Sulawesi Selatan. Menurut Tito, acara ini berhasil menarik ribuan peserta dari seluruh Indonesia, menciptakan lonjakan permintaan di sektor transportasi, perhotelan, kuliner, dan UMKM. Ia menekankan bahwa “transportasi udara bergerak, transportasi lokal meningkat, hotel penuh, restoran ramai, jasa rental kendaraan meningkat, hingga UMKM di luar stan pameran juga ikut merasakan manfaatnya.”

Namun, pernyataan tersebut masih belum diiringi data konkret. Tidak ada laporan resmi yang menunjukkan berapa banyak pengunjung yang benar-benar menginap di hotel, berapa banyak yang memesan layanan transportasi, atau berapa banyak penjualan produk UMKM yang meningkat. Tanpa data terukur, klaim manfaat ekonomi tetap bersifat spekulatif.

Peran Pemerintah Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan

Wali Kota Makassar, Munafri, menyatakan bahwa menjadi tuan rumah Dekranas adalah momentum penting untuk memperkuat citra Makassar sebagai kota penyelenggara event nasional. Ia menekankan komitmen pemerintah kota untuk menyediakan layanan terbaik bagi tamu, berharap hal tersebut dapat meningkatkan daya tarik kota untuk acara nasional maupun internasional.

Di sisi lain, kritik muncul mengenai alokasi dana. Apakah Rp4 miliar tersebut diinvestasikan secara efisien? Apakah ada mekanisme pengawasan yang memadai untuk memastikan bahwa dana tersebut tidak disalahgunakan? Tanpa transparansi, risiko korupsi dan pemborosan tetap tinggi.

Penghargaan dan Pengakuan

Selama penutupan, Tito menyerahkan piagam penghargaan kepada Munafri dan Melinda Aksa atas kontribusi mereka dalam pengembangan wastra dan kriya di Sulawesi Selatan. Penghargaan ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor kreatif. Namun, penghargaan tersebut juga dapat dilihat sebagai upaya politik untuk memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Analisis Pakar

Dalam konteks ekonomi, Rp4 miliar yang tercatat selama perayaan Dekranas ke-46 di Makassar tampak seperti angka yang cukup signifikan bagi kota kecil. Namun, ketika dilihat dari perspektif fiskal nasional, jumlah tersebut hanyalah sebagian kecil dari anggaran pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah investasi ini menghasilkan return on investment (ROI) yang memadai, baik dalam bentuk peningkatan pendapatan pajak, penciptaan lapangan kerja, maupun peningkatan reputasi kota.

Seorang ekonom independen, Dr. Rina Suryani, berpendapat bahwa “perayaan budaya seperti Dekranas dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi kreatif, namun keberhasilannya sangat tergantung pada strategi pemasaran, integrasi dengan sektor lain, dan pengelolaan dana yang transparan.” Ia menyoroti bahwa tanpa mekanisme evaluasi yang jelas, sulit untuk menilai dampak jangka panjang dari acara tersebut.

Selain itu, ada pula perspektif politik. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menutup acara dengan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah provinsi dan kota. Hal ini dapat dilihat sebagai upaya memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang mampu menyelenggarakan acara nasional dengan baik. Namun, kritik muncul bahwa apresiasi semacam ini seringkali lebih bersifat simbolis daripada konkret, terutama jika tidak diikuti dengan dukungan kebijakan atau alokasi dana yang berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, keberhasilan Dekranas ke-46 akan diukur tidak hanya dari transaksi Rp4 miliar, tetapi juga dari bagaimana acara tersebut memengaruhi persepsi publik terhadap Makassar sebagai kota kreatif dan ekonomi. Jika pemerintah kota dapat memanfaatkan momentum ini untuk mengembangkan infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan, dan menarik investasi asing, maka perayaan ini dapat menjadi batu loncatan penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun, jika tidak ada perencanaan strategis dan mekanisme pengawasan yang kuat, risiko bahwa Rp4 miliar tersebut akan terbuang sia-sia tetap tinggi. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak—pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat—untuk terus menuntut transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi yang objektif terhadap setiap acara publik yang melibatkan dana publik.