Kedaulatan Industri Pertahanan: Mengapa Prabowo Menolak 'Cuci Tangan' BUMN Strategis ke Asing

Presiden Prabowo Subianto mengungkap sebuah fakta krusial mengenai upaya divestasi paksa yang hampir menimpa pilar pertahanan Indonesia. Dalam pidatonya di Lombok Barat, Jumat (10/7/2026), Presiden menegaskan bahwa ia secara tegas menghentikan rencana pihak-pihak tertentu yang ingin menjual aset negara berupa BUMN industri pertahanan kepada pihak asing.

Tiga raksasa yang sempat berada di ambang penjualan adalah PT PAL, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Alasan klasik yang digunakan saat itu adalah rendahnya profitabilitas perusahaan-perusahaan tersebut, yang membuat mereka dianggap tidak menguntungkan secara finansial dalam jangka pendek.

"Tadinya industri pertahanan mau dijual. PT PAL mau dijual, PT Pindad mau dijual, PT DI dibunuh mau dijual. Kita bangkitkan!" tegas Presiden Prabowo. Langkah proteksionisme strategis ini terbukti membuahkan hasil. Saat ini, ketiga perusahaan tersebut tidak hanya bertahan, tetapi bertransformasi menjadi pemain global.

Bukti nyata dari kebangkitan ini terlihat pada PT PAL yang kini mampu memproduksi kapal perang canggih dan kapal selam. Kerja sama strategis dengan Naval Group asal Prancis untuk pembangunan dua unit kapal selam Scorpene, yang dimulai dengan proses pemotongan baja pertama pada Juli 2026, menjadi tonggak sejarah baru bagi galangan kapal Surabaya tersebut.

Sementara itu, PT Pindad telah berhasil menembus pasar Timur Tengah dengan kontrak pengadaan senapan dan senapan mesin untuk tentara Arab Saudi. Keberhasilan ini memperkuat posisi holding Defend ID—yang terdiri dari PT Len Industri, PT PAL, PT DI, PT Pindad, dan PT Dahana—sebagai tulang punggung kemandirian pertahanan nasional.

Analisis Ekonomi Makro: Perspektif Siti Amalia

Sebagai seorang ekonom, saya melihat narasi ini bukan sekadar soal 'nasionalisme' atau 'kebanggaan', melainkan tentang Strategic Asset Management. Dalam ekonomi makro, ada perbedaan tajam antara 'aset yang tidak menguntungkan' (unprofitable asset) dengan 'aset strategis' (strategic asset). Kesalahan fatal pihak yang ingin menjual BUMN ini adalah mereka menggunakan kacamata akuntansi jangka pendek (short-term P&L) untuk menilai industri pertahanan. Industri pertahanan tidak bisa diukur hanya dari dividen tahunan, melainkan dari multiplier effect terhadap keamanan nasional dan transfer teknologi.

Jika PT PAL atau Pindad dijual ke asing, Indonesia akan terjebak dalam ketergantungan permanen (permanent dependency) terhadap impor alutsista. Secara makro, ini akan menguras cadangan devisa negara dalam jangka panjang karena setiap pemeliharaan dan pembaruan sistem harus membayar royalti atau biaya servis ke luar negeri. Dengan mempertahankan dan membangkitkan Defend ID, pemerintah sebenarnya sedang melakukan investasi pada Kedaulatan Ekonomi. Kemampuan memproduksi kapal selam Scorpene secara lokal adalah bentuk transfer teknologi tingkat tinggi yang meningkatkan nilai tambah (value-added) tenaga kerja domestik dan memicu pertumbuhan industri pendukung di sekitarnya.

Namun, saya memberikan catatan kritis: tantangan terbesar ke depan adalah konsistensi dalam R&D (Research and Development). Menghindari penjualan ke asing adalah langkah awal yang tepat, tetapi 'kebangkitan' tidak boleh berhenti pada kontrak ekspor atau pembelian alat. Pemerintah harus memastikan bahwa ekosistem Defend ID tidak terjebak dalam pola 'perakitan' semata, melainkan benar-benar menguasai desain inti. Jika kita hanya menjadi tukang rakit bagi teknologi Prancis atau Korea, kita tetap berada dalam bayang-bayang ketergantungan, hanya saja dalam bentuk yang lebih halus.

Prediksi saya, jika tren ini berlanjut dengan integrasi yang kuat di bawah Danantara atau struktur holding yang efisien, Indonesia berpotensi menjadi hub pertahanan di Asia Tenggara. Ini akan mengubah posisi tawar Indonesia dalam diplomasi geopolitik, serupa dengan bagaimana ambisi militer Italia dalam memperkuat posisinya di NATO. Secara finansial, transformasi BUMN pertahanan dari 'beban negara' menjadi 'eksportir teknologi' akan memperbaiki neraca pembayaran kita. Inilah yang saya sebut sebagai Strategic Industrialization—di mana negara tidak hanya mengejar profit, tetapi membangun fondasi kekuatan yang memungkinkan ekonomi tumbuh dengan rasa aman.