Ambisi 'Transmigrasi Digital': Antara Strategi Ekonomi Baru atau Sekadar Tren Konten?

SURABAYA – Kementerian Transmigrasi kini tengah mencoba menggeser paradigma lama. Tidak lagi sekadar memindahkan penduduk untuk pemerataan populasi, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara kini mendorong terciptanya ekosistem ekonomi digital di kawasan transmigrasi. Strategi utamanya? Menggaet para konten kreator dan affiliator untuk menjadi ujung tombak pemasaran produk lokal.

Dalam gelaran FYC Fest - Festival Ekosistem Digital di Surabaya, Sabtu, Iftitah menegaskan bahwa transmigrasi masa kini harus bertransformasi menjadi mesin ekonomi baru. Ia menekankan bahwa potensi kawasan transmigrasi tidak hanya terbatas pada sektor pertanian, namun juga mencakup perkebunan, pertambangan, migas, hingga pariwisata yang selama ini mungkin terisolasi dari pasar global.

"Transmigrasi hari ini bukan lagi sekadar pemindahan orang, tetapi bagaimana kita menciptakan ekosistem ekonomi yang baru," ujar Iftitah. Ia memimpikan para transmigran tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga mampu berperan sebagai konten kreator dan affiliator untuk meningkatkan nilai jual komoditas mereka sendiri.

Namun, ambisi digital ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah mengklaim telah memperkuat basis riset dengan menerjunkan ribuan peneliti dari berbagai perguruan tinggi terbaik untuk pendampingan masyarakat. Iftitah juga menyoroti hambatan nyata di lapangan, seperti kasus mangga Jawa Timur yang berkualitas internasional namun terganjal masalah hama lalat buah sehingga gagal menembus pasar Jepang. Untuk itu, koordinasi dengan Badan Karantina Nasional dan Kementerian Pertanian menjadi harga mati agar harga di tingkat petani bisa melonjak.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, memberikan catatan kritis. Menurutnya, digitalisasi jangan sampai hanya menjadikan masyarakat sebagai konsumen produk luar, melainkan harus memperkuat produktivitas daerah. Dengan nilai ekonomi Jawa Timur yang melampaui Rp3.000 triliun per tahun, Emil mendorong pelaku usaha lokal untuk menjadi off-taker (pembeli siaga) bagi produk kawasan transmigrasi.

Guna mendukung visi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen menghapus wilayah blank spot bekerja sama dengan Telkom Group melalui program Universal Service Obligation (USO), memastikan konektivitas internet menjangkau titik terpencil agar sinergi ekonomi antardaerah dapat terwujud.

Catatan Redaksi: Bedah Kritis Budi Santoso

Sebagai jurnalis yang telah lama mengamati dinamika agraria dan sosial di Indonesia, saya melihat rencana 'Transmigrasi Digital' ini sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi, upaya membawa konten kreator dan affiliator ke kawasan terpencil adalah langkah progresif untuk memutus rantai tengkulak yang selama ini mencekik petani transmigran. Digitalisasi pemasaran adalah solusi instan untuk visibilitas, namun kita harus bertanya: Apakah infrastruktur dasar sudah siap menyokong ambisi ini?

Sangat ironis jika pemerintah bicara soal affiliate marketing dan konten viral, sementara di beberapa titik kawasan transmigrasi, akses listrik masih tersendat dan sinyal internet masih menjadi barang mewah. Mengandalkan konten kreator dari luar untuk 'mempromosikan' produk adalah solusi jangka pendek. Solusi jangka panjang yang seharusnya ditekankan adalah kedaulatan digital bagi transmigran itu sendiri. Jangan sampai para petani hanya menjadi objek konten demi 'estetika pedesaan' di TikTok, sementara keuntungan terbesar tetap mengalir ke kantong agensi pemasaran di kota besar.

Lebih jauh lagi, kasus mangga yang gagal ekspor karena hama lalat buah adalah bukti nyata bahwa masalah utama transmigrasi bukanlah soal 'kurang promosi', melainkan lemahnya standardisasi kualitas dan manajemen pasca-panen. Memasarkan produk cacat atau tidak standar melalui konten kreator hanya akan merusak reputasi produk lokal di pasar internasional. Digitalisasi tanpa standardisasi mutu adalah resep menuju kegagalan. Pemerintah tidak boleh terjebak dalam euforia 'digitalisasi' hingga melupakan fundamental pertanian dan karantina yang rigid, yang jika diabaikan dapat menjadi ancaman ketahanan pangan global.

Prediksi saya, program ini akan berjalan efektif hanya jika ada integrasi nyata antara riset akademis yang diklaim oleh Menteri Iftitah dengan implementasi teknologi tepat guna di lapangan. Jika hanya berhenti pada level 'promosi digital', maka ini hanya akan menjadi proyek kosmetik politik. Kita butuh ekosistem di mana transmigran memiliki kontrol penuh atas rantai pasok, mulai dari benih, pengolahan, hingga distribusi digital. Tanpa itu, transmigrasi digital hanyalah istilah keren untuk membungkus masalah klasik kemiskinan di daerah terpencil.