Menkeu Suahasil Ingatkan K/L Jaga Efisiensi di Tengah Sisanya APBN 2026 Rp990 Triliun

Menkeu Suahasil Nazara mengimbau seluruh kementerian/lembaga (KL) untuk tetap menjaga efisiensi dalam pengelolaan anggaran menjelang akhir tahun, seiring dengan besaran belanja negara yang masih tersisa mencapai Rp990 triliun pada APBN 2026. Ia mengingatkan bahwa kebiasaan belanja yang lebih gencar di periode ini harus tetap terkontrol agar tidak menghambat pencapaian target program yang telah ditetapkan.

Kepentingan ini disampaikan oleh Suahasil di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (3/11), di mana ia menekankan pentingnya tata kelola yang baik. "Itu silakan (belanja), tapi harus tetap efisien, harus tetap dalam tata kelola yang baik dan tentu harus dilakukan sesuai dengan target output yang dicanangkan ketika meminta anggaran tersebut," tegasnya.

Tantangan Penerimaan Negara dan Efisiensi Belanja

Di tengah tekanan efisiensi belanja, Kementerian Keuangan juga menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pendapatan negara. Suahasil mengungkapkan bahwa dalam dua bulan ke depan, kementerian ini memiliki target untuk mengumpulkan penerimaan negara sekitar Rp600 triliun. Angka ini menjadi prioritas utama untuk menjaga keseimbangan fiskal nasional.

• Sisa belanja negara APBN 2026: Rp990 triliun.
• Target penerimaan negara November-Desember: Rp600 triliun lebih.
• Syarat utama belanja: Efisiensi dan sesuai target output.

"Karena kita membutuhkan efisiensi dalam belanja. Pendapatannya tetap kita cari, pendapatan negara, tapi belanjanya terus kita efisiensikan," imbuh Suahasil, menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan publik.

Penutup: Menjaga Keseimbangan Fiskal Nasional

Imbauan ini menjadi sinyal tegas bagi seluruh jajaran pemerintah pusat agar tidak "jor-joran" dalam penggunaan anggaran. Dengan sisa waktu yang terbatas hingga akhir tahun, koordinasi antara pengumpulan pendapatan dan pengalokasian belanja menjadi kunci untuk mencapai target program pembangunan nasional. Suahasil berharap setiap satuan kerja dapat menyelesaikan kewajibannya secara tepat guna dan bertanggung jawab.